Ironis, Pemerintah Berencana Impor Gas dari Qatar

NERACA

Jakarta – Pengelolaan sektor energi di Indonesia memang sungguh ironis dan menyedihkan. Belum kelar ribut-ribut soal cekaknya pasokan gas untuk industri karena produksi gas nasional lebih banyak diekspor, pemerintah kini malah merencanakan impor gas dari Qatar, salah satu negara yang kaya gas di Timur Tengah.

Wacana impor gas dari Qatar ini disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini. Mantan bos BP Migas mengatakan, dengan dalil pemenuhan kebutuhan gas nasional, pemerintah saat ini sedang menjajaki impor gas dari Qatar sebanyak 1,5 million tonnes per annum (MTPA) per minggu sampai tahun 2015.

Kendati Rudi menegaskan kerjasama pembelian gas tersebut hanya bersifat jangka pendek, yakni selama 2013 hingga 2014, namun kebijakan ini tak kalah tegas mengonfirmasi betapa buruknya pengelolaan gas di republik ini. Sebab, dari seluruh total produksi gas nasional, mayoritas diekspor ke luar negeri, karena alasan infrastruktur.

Indonesia saat ini memiliki cadangan gas bumi yang sangat melimpah, yaitu sekitar 152,89 triliun standard cubic feet (TSCF). Dengan produksi gas per tahun sebesar 471.507 MMSCF, cadangan gas di perut bumi Indonesi bisa cukup dikonsumsi lebih dari 40 tahun ke depan. Namun, karena pemerintah jor-joran mengimpor produksi gas nasional, industri dalam negeri kekurangan gas, termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), perusahaan penyedia listrik milik negara yang begitu banyak butuh pasokan gas.

Di lain pihak, jor-joran ekspor gas dinilai sebagai kebijakan yang salah kaprah, utamanya terkait harga jual yang teramat rendah. Contohnya, ekspor gas bumi ke China selama bertahun-tahun dipatok dengan harga hanya US$ 4 per mmbtu (million metric british thermal unit). Sebaliknya, Indonesia akan membeli gas dari Qatar dengan harga yang lebih tinggi, yakni US$ 8 hingga US$ 11 per mmbtu.

Itulah sebabnya, pengamat perminyakan Kurtubi menilai rencana pemerintah mengimpor gas dari Qatar merupakan langkah yang tidak tepat. Menurut dia, ongkos impor gas bisa jadi lebih tinggi daripada harga jual ekpor gas Indonesia. “Jangan sampai kita diketawain anak cucu kita. Ekspor gas ke Cina dengan harga murah, tapi malah mengimpor gas dari Qatar dengan harga yang mahal. Sebenarnya ini bukti kecerobohan yang memang salah kelola sejak awal. Padahal kita butuh banyak gas, kalau itu bisa dikelola, kita tidak perlu impor gas,” ujar Kurtubi kepada Neraca, Kamis (6/12).

Menurut Kurtubi, mestinya pemerintah mengoptimalkan produksi dalam negeri. Harus ada perencanaan yang matang untuk meningkatkan produksi gas. Sebab itu, dia mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan pengelolaan gas domestik dengan sasaran utamanya memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Semestinya, kebutuhan gas di dalam negeri akan terpenuhi jika pemerintah tidak terlalu mementingkan ekspor,” jelasnya.

Kebijakan ekspor ini, lanjut dia, terus-menerus berlangsung dari era Presiden Megawati Soekarnoputri hingga sekarang, dan tidak ada indikasi akan dihentikan. Kebijakan ini merugikan konsumen dalam negeri yang jelas-jelas membutuhkan pasokan gas, terutama PLN. Kurtubi menyayangkan keputusan pemerintah yang lebih mementingkan pasar ekspor. “Seharusnya dialihkan ke dalam negeri,” katanya.

Senada dengan Kurtubi, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengungkapkan persoalan sektor gas memang masih carut-marut. Menurut dia, sebaiknya pemerintah meninjau kembali kontrak gas Tangguh karena harga jualnya sudah sangat tidak wajar. “Dari hasil produksi gas Tangguh itu, Indonesia tidak harus impor gas dari Qatar,” ujarnya. iwan/novi/munib

BERITA TERKAIT

AGAR OPERASIONAL KA JAKARTA-BANDUNG TIDAK TERHAMBAT - Dirut KAI Minta Persyaratan SIKM Dicabut

Jakarta-Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, meminta persyaratan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) perjalanan Jakarta-Bandung dicabut. Ini…

Proyek Tol Dihambat Aturan Teknis dan Administratif

NERACA Jakarta  Presiden Joko Widodo menyebutkan masih banyak kendala berupa aturan teknis dan prosedur administrasi terkait percepatan proyek Jalan Tol…

USULKAN PEMERINTAH SUPAYA REVISI PP NO. 23/2020 - Kadin Prediksi Pertumbuhan Kuartal II-2020 Minus 6%

Jakarta-Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan mengatakan, Kadin Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

AGAR OPERASIONAL KA JAKARTA-BANDUNG TIDAK TERHAMBAT - Dirut KAI Minta Persyaratan SIKM Dicabut

Jakarta-Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, meminta persyaratan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) perjalanan Jakarta-Bandung dicabut. Ini…

Proyek Tol Dihambat Aturan Teknis dan Administratif

NERACA Jakarta  Presiden Joko Widodo menyebutkan masih banyak kendala berupa aturan teknis dan prosedur administrasi terkait percepatan proyek Jalan Tol…

USULKAN PEMERINTAH SUPAYA REVISI PP NO. 23/2020 - Kadin Prediksi Pertumbuhan Kuartal II-2020 Minus 6%

Jakarta-Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan mengatakan, Kadin Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi…