Panja Pajak Usulkan Hak Angket - Terkait Kasus AMS

Terkait Kasus AMS

 Panja Pajak Usulkan Hak Angket

 Jakarta--- Desakan atas pemeriksaan pajak PT Ancora Mining Services (AMS) makin kuat. Hal itu semata-mata itu agar posisi hukum perusahaan tak mengambang. Jangan sampai public menduga-duga atas kasus tersebut. “Kalau tidak ada hasil yang diumumkan berarti tidak ada iktikad baik dari Ditjen Pajak. Wajar saja masyarakat memberi cap ada upaya tebang pilih,” kata anggota Komisi III DPR F-PG, Bambang Soesatyo kepada wartawan di Jakarta,5/5.

 Padahal, kata Bambang, pejabat Ditjen Pajak harusnya sudah mengeluarkan statemen resmi mengenai posisi penanganan perkara. “Pengungkapan kasus ini penting agar posisi hukumnya jelas. Ini juga untuk membuktikan bahwa kinerja Dirjen Pajak yang sekarang ini lebih baik dari sebelumnya,” tambahnya.

 Lebih jauh Bambang mengancam pihaknya takkan ragu mengusung kembali hak angket untuk mengoreksi sektor utama penerimaan pendapatan negara ini. “Solusinya, DPR harus mendorong hak angket pajak jilid dua, yaitu hak angket kebocoran penerimaan negara,” paparnya.

 Dikatakan Bambang lagi, pihaknya siap menjadi inisiator penggalangan hak angket tersebut. “Saya akan galang dan jadi inisiator hak angket. Serta minta Fraksi Golkar mempertimbangkan pentingnya hak angket kedua ini. Toh, Ditjen Pajak hanya memberi angin sorga kepada masyarakat, tapi faktanya tidak ada hasil apa-apa. Inpres tidak dilaksanakan," tukasnya.

 Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPR F-Partai Gerindra, Martin Hutabarat, yang menilai Ditjen Pajak merupakan titik terlemah dari pemerintah terkait sektor penerimaan negara. Jika dibiarkan, negara berpotensi dibobol ratusan trilyun rupiah per tahun secara sistematis. “Saya kecewa penanganan kasus pajak sampai sekarang masih gelap.  Sengketa pajak ternyata bisa diatur penanganannya. Pemerintah tidak serius,” ungkapnya.

 Ditegaskan Martin, partainya akan mendukung penggunaan hak angket DPR jilid dua terkait kasus pajak, jika pemerintah tetap menutup rapat-rapat penanganan kasus pajak yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar."Kemungkinan besar, Gerindra akan mendukung hak angket pajak kedua. Karena Panja perpajakan hasilnya tidak jelas dan muter-muter,”imbuhnya.

 Ditempat terpisah, Likuidator PT AMS, Tjetjep Mulyana mengatakana kalau AMS "nakal" tentu status perusahaan tersebut dibiarkan begitu saja, alias tak melaporkan kegiatannya. "Karena kita minta NPWP-nya dicabut, maka kita ingin jelas diperiksa pajaknya,"ujarnya ketika dikonfirmasi Neraca.

 Terkait tuduhan penyelewengan pajak oleh Panja Panjak DPR terhadap AMS, Tjetjep membantahnya. Alasanya perusahaan Multi Nitrotama Kimia (MNK) yang dulu dibeli AMS sudah dijual Oktober 2008. Sehingga pada Surat Pemberitahuan (SPT) pajak 2008 tak ada lagi aset. "Jadi utang Rp18,3 miliar itu sudah lunas 2008, sehingga pada SPT 31/12/2008 sudah tak ada lagi. Tapi bunga tetap dibayar," jelasnya lagi. **cahyo

 

 

BERITA TERKAIT

Bikin Mudah Berbelanja, MPPA Kolaborasi dengan GrabMart

    NERACA   Jakarta - PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mengumumkan bahwa Perseroan semakin memperkuat kemitraannya dengan Grab…

Berkah Beton Swadaya Ekspansi Bisnis ke Kalteng

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka pengembangan bisnis dan partisipasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, PT Berkah Beton…

Proyek KPBU Jalan Non Tol Pertama, PII Kasih Penjaminan Proyek Jalan Lintas Sumsel

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII menandatangani perjanjian penjaminan untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Bikin Mudah Berbelanja, MPPA Kolaborasi dengan GrabMart

    NERACA   Jakarta - PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mengumumkan bahwa Perseroan semakin memperkuat kemitraannya dengan Grab…

Berkah Beton Swadaya Ekspansi Bisnis ke Kalteng

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka pengembangan bisnis dan partisipasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, PT Berkah Beton…

Proyek KPBU Jalan Non Tol Pertama, PII Kasih Penjaminan Proyek Jalan Lintas Sumsel

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII menandatangani perjanjian penjaminan untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan…