NERACA

Sukabumi – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, terus berupaya menekan peredaran rokok ilegal. Komitmen tersebut juga dibuktikan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas pelaksana pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal (BKCHT) ilegal, bagi 50 personel Satpol PP Kota Sukabumi, belum lama ini.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan, pentingnya kompetensi dasar bagi personel Satpol PP dalam mengenali dan menindak peredaran rokok ilegal. Menurutnya, keberhasilan pengawasan terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), juga berkontribusi besar pada perlindungan penerimaan daerah. Ia juga mengapresiasi sinergi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC-TMP) A Bogor, dan Satpol PP.

"Dengan potensi ekonomi lokal Kota Sukabumi mencapai Rp16,4 triliun, sektor penerimaan seperti cukai dan pajak rokok harus diperkuat. Satpol PP harus, bukan hanya menjadi pelaksana aturan, tetapi juga pelindung kepentingan fiskal daerah," ujar Ayep saat menutup kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pemberantasan BKCHT illegal, kemarin.

Ayep berharap, agar hasil dari pelatihan tersebut dapat segera diimplementasikan di lapangan. Ia meminta agar Satpol PP menjadikan hasil pelatihan sebagai bekal dalam menjalankan tugas yang lebih profesional, dan berdampak nyata terhadap pemberantasan rokok ilegal di Kota Sukabumi."Semoga pelatihan ini, menjadi langkah awal untuk membentuk tim yang siap, sigap, dan mampu menjaga kepentingan fiskal serta marwah Kota Sukabumi, di tengah tantangan peredaran rokok ilegal yang semakin kompleks," tandasnya.

Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi, Ayi Jamiat menjelaskan, Pemerintah Kota Sukabumi tahun ini menerima DBHCHT dari pemerintah pusat sebesar Rp8miliar. Dari total anggaran tersebut, sekitar 10 persen dikelola untuk mendukung kegiatan penegakan hukum dalam rangka menghentikan peredaran rokok ilegal.

"DBHCHT itu dialokasikan 50 persen untuk kesejahteraan sosial, termasuk pelatihan yang digelar oleh dinas lainya,  seperti Diskumindag dan Disporapar. Adapun, 40 persen untuk sektor kesehatan, dan sisanya 10 persen untuk penegakan hukum," ujarnya.

Ayi menambahkan, pada operasi tahun 2024, pihaknya bersama KPPBC TMP A Bogor berhasil menyita sekitar 17 ribu batang rokok ilegal, dari berbagai titik penjualan di Kota Sukabumi."Kami berkomitmen untuk terus berupaya memberantas rokok ilegal," akunya.

Sementara itu, Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP A Bogor, Erli Haryanto menyampaikan materi tentang lima cara mengidentifikasi rokok ilegal. Ia juga menjelaskan ancaman sanksi pidana dan denda berat bagi para pengedar rokok ilegal, sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas."Pengedar itu bisa dikenakan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal lima tahun penjara. Untuk denda, nilainya bisa mencapai lima kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayarkan," akunya.

Pihaknya berharap, pelatihan ini mampu meningkatkan efektivitas penindakan dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memberantas rokok ilegal di wilayah Kota Sukabumi."Semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan dapat membuahkan hasil signifikan," pungkasnya. Arya