Pelayanan Publik Berkualitas untuk Masyarakat Daerah

NERACA

Jakarta – Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir mengatakan ada beberapa hal yang paling utama dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat. Pertama, sumber daya manusia (SDM).

Menurut Tomsi, sumber daya manusianya harus memiliki budaya melayani. Sebab, budaya melayani menjadi kunci penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik di daerah. “Kalau tidak memiliki budaya melayani maka bagaimana kesulitan itu dicari jalan keluarnya. Jadi dasarnya adalah manusianya, apakah yang bersangkutan memiliki budaya melayani atau tidak,” kata Tomsi saat memberikan sambutan dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Peningkatan Layanan dan Daya Saing dalam Mendorong Kesejahteraan di Daerah’, di Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

Kedua, standar atau biasa disebut standar operasiobal prosedur (SOP). Tomsi mengatakan, ada 3 hal dalam standar ini yakni persyaratan, kepastian waktu, dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak.

“Ini harus jelas persyaratannya apa saja, waktunya berapa lama, dan pastikan yang dibayarkan masyarakat sesuai dengan kuitansi yang diterima. Ini yang kita kenal dengan sebutan standar. Standar ini yang terus kami kejar,” ujar Tomsi yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga, melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. “Ketika merasa sudah melayani dengan baik, tetap kami harus memperhatikan hasil yang telah kami lakukan yaitu bagaimana masyarakat sebagai pelanggan atau yang kami layanani itu merasa puas atau tidak puas. Karena itu, survei tetap harus dilaksanakan, supaya kami bisa berkaca ke diri sendiri, oh kekurangan saya di sini. Jadi tidak merasa dirinya benar sendiri dan puas sendiri,” ujarnya.

Tomsi juga meminta pemerintah daerah untuk mempermudah pelayanan, yakni dengan menyatukan berbagai pelayanan dalam satu tempat. “Bagaimana agar masyarakat tidak muter-muter ke kantor dinas ini ke kantor dinas ini, jadi disatukan lah layanan publiknya, dibuat di satu tempat, supaya satu titik saja yang didatangi,” ucapnya.

Koordinasi antar dinas juga diperlukan untuk memberikan kualitas pelayanan di satu tempat. Kemudian, teknologi juga memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. “Tapi, teknologi ini kalau belum siap jangan dulu dilakukan, karena akan merusak pelayanan. Karena itu, harus diyakinkan kesiapan teknologinya, kalau belum siap, manual. Begitu siap (teknologinya), berikan layanan prima. Jangan setengah-setengah akhirnya dua kali kerja,” kata Tomsi. (Mohar/Rin)

 

 

BERITA TERKAIT

Menkop Dukung Inkopdit Bikin Perusahaan Asuransi Sendiri Asalkan Spin-Off

NERACA Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh langkah Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) yang…

bank bjb Pertahankan Kinerja Solid Sepanjang 2024

NERACA Jakarta – bank bjb mencatatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis yang solid sepanjang tahun 2024.  Di tengah tantangan ekonomi nasional…

Diinisiasi Satpol PP, Pj Wali Kota Sukabumi Apresiasi Sosialisasi BKCHT

NERACA  Sukabumi - Penjabat (Pj) wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, mengapresiasi adanya sosialisasi pengenalan dan identifikasi barang kena cukai hasil…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Menkop Dukung Inkopdit Bikin Perusahaan Asuransi Sendiri Asalkan Spin-Off

NERACA Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh langkah Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) yang…

bank bjb Pertahankan Kinerja Solid Sepanjang 2024

NERACA Jakarta – bank bjb mencatatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis yang solid sepanjang tahun 2024.  Di tengah tantangan ekonomi nasional…

Diinisiasi Satpol PP, Pj Wali Kota Sukabumi Apresiasi Sosialisasi BKCHT

NERACA  Sukabumi - Penjabat (Pj) wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, mengapresiasi adanya sosialisasi pengenalan dan identifikasi barang kena cukai hasil…