NERACA

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan bahwa sebanyak 50 ribu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah masuk dalam ekosistem tender Kementerian BUMN di bawah Rp15 miliar.

Erick pun mengatakan bahwa data itu akumulasi sejak adanya kebijakan tersebut yang telah ditetapkan dari tahun 2020 hingga 2024.

"Ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Dan sudah ada 50 ribu UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ini," kata Erick, mengutip laman Antara.

Erick juga menyampaikan bahwa dari 50 ribuan UMKM yang masuk dalam ekosistem tender di bawah Rp15 miliar, mayoritas bergerak di bidang pangan. Meski begitu, Erick tidak menyebutkan angka atau nominal dari tender yang telah didapatkan oleh pelaku UMKM.

"ALHAMDULILLAH itu sudah terkumpul 50 ribu UMKM yang mungkin 90 persen juga makanan," ujar Erick.

Dalam kesempatan itu, Erick meminta agar seluruh tender proyek Kementerian BUMN di bawah Rp15 miliar harus mengambil dari UMKM. Selama ini tender proyek BUMN yang berkolaborasi dengan UMKM sudah berjalan melalui program Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PaDI UMKM).

Selain itu, Erick menegaskan agar tender tidak boleh diikuti oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan perusahaan yang mengajukan proyek.

"Tender di perusahaan-perusahaan BUMN yang nilainya di bawah Rp15 miliar itu harus UMKM, tidak boleh keluarganya, pengelola BUMN atau yayasannya atau anak dan cucunya," tegas Erick.

Lebih lanjut Erick mengatakan bahwa Kementerian BUMN telah memiliki banyak program untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Ia juga memastikan program tersebut terus berjalan di era Presiden Prabowo Subianto.

Erick pun menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mendukung kemandirian ekonomi dan memperkuat sektor UMKM sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sehinggga dalam hal ini Erick menyebut bahwa pemerintah memiliki peta jalan yang mencakup target tiga bulan, satu tahun, hingga lima tahun untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah tersebut mencakup penguatan fondasi UMKM melalui penyediaan sertifikasi, pendanaan, akses pasar, dan berbagai dukungan lainnya.

Dengan strategi ini, pemerintah berkomitmen memastikan UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Jadi INSYA ALLAH kita kerja konkret untuk bisa menuntaskan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) bagaimana kita jadi negara mandiri dan kita juga memastikan UMKM kita punya fondasi yang jelas baik dari sertifikat, pendanaan, market, dan lain-lainnya," kata Erick.

Dalam kesempatan itu, Ercik juga menyebut 21,2 juta ibu usahawan mengakses pembiayaan melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) guna mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat usaha mikro dan kecil.

Dalam Program tersebut, para ibu usahawan ultra mikro rata-rata menerima pembiayaan antara Rp1 juta hingga Rp5 juta guna mendukung pengembangan usaha mereka di berbagai sektor produktif.

Lebih lanjut terkait UMKM, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Helvi Y Moraza mengatakan, pelaku UMKM saat ini masih mengalami kendala klasik terkait permodalan, utamanya dari sisi terbatasnya modal dan sulitnya mengakses modal. Sedangkan untuk inovasi dan produksi, UMKM sebenarnya sudah cukup mahir, hanya sayangnya belum bisa diserap oleh pasar secara optimal.

“Dua tugas itu yang diberikan kepada Pak Menteri UMKM dan saya. Bapak Presiden berpesan agar UMKM dibukakan akses modal dan channel pasar sebanyak-banyaknya,” ujar Helvi.

Merespons amanat tersebut, Wamen Helvi mengaku mulai bergerak cepat menghubungi perbankan untuk memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat disalurkan dengan baik, sekaligus mengidentifikasi struktur permodalan yang belum terformalkan.

Di samping itu, untuk melihat peluang akses pasar yang lebih luas di era sekarang, Helvi berpesan agar UMKM memiliki keberanian untuk masuk ke dalam sistem digital. “UMKM tidak lagi bisa bermanja-manja dengan sistem konvensional, suka tidak suka harus masuk ke sistem digitalisasi ekonomi,” ujar Helvi.

Dari beberapa kompleksitas yang dialami UMKM, Helvi mengungkapkan bahwa UMKM seharusnya memiliki porsi tersendiri di sektor manufaktur, salah satunya berkaitan dengan keikutsertaannya ke dalam rantai pasok. 

Untuk itu, Kementerian UMKM, Helvi mengaakan, akan bersinergi dengan berbagai stakeholder, salah satunya Kementerian BUMN untuk menerjemahkan arahan Presiden Prabowo terkait dengan upaya mendorong UMKM agar masuk ke dalam siklus ekosistem industri dalam negeri.