NERACA

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mengurangi kebiasaan impor pangan untuk memaksimalkan program subsidi pangan. “Program subsidi pangan harus dibarengi dengan pengurangan kebiasaan impor yang dilakukan oleh pemerintah. Percuma subsidi besar, jika kran impor tetap dibuka,” kata Wakil ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo di Jakarta, Senin (29/10).

Untuk program beras miskin, menurut Firman, harus dilaksanakan dan pemenuhannya jangan diambil dari impor melainkan dari dalam negeri. “Selama ini, kebutuhan beras miskin dilakukan pemerintah dengan mengandalkan impor karena harganya lebih murah. Sebaiknya pemerintah membeli dari dalam negeri untuk mendorong petani lokal,” paparnya.

Sedangkan Peneliti Serikat Petani Indonesia (SPI) Ahmad Yaqub mengatakan, pemerintah harus mengawasi penyaluran subsidi benih dan pupuk. “Untuk mengurangi penyimpangan yang selama ini marak ditemukan, penyaluran subsidi benih dan pupuk harus diperketat agar ruang penyimpangan dan penyalahgunaan yang sekarang marak bisa dihentikan,” ujarnya.

Pemerintah telah mengurangi anggaran subsidi pangan karena menurunnya jumlah rumah tangga miskin yang mengindikasikan terjadi perbaikan ekonomi. Rumah tangga sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan jatah beras miskin (Raskin) dari pemerintah berkurang dari 17,5 juta RTS menjadi 15,5 juta RTS.

Ketergantungan Impor

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengungkakan Indonesia harus mulai mengurangi ketergantungan impor terhadap dua kebutuhan pokok nasional, yaitu beras dan kedelai. "Impor kebutuhan bahan pokok beras dan kedelai harus dikurangi. Saat ini kita masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri," kata dia. Untuk beras, Gita mengatakan bahwa impor untuk komoditas tersebut harus peka terhadap produksi nasional.

Sebelumnya, pemerintah berencara untuk mengimpor 700.000 ton beras untuk menambah stok Bulog menjadi dua juta ton pada akhir tahun 2012. Menteri Pertanian Suswono  mengatakan bahwa stok dalam negeri pada akhir tahun dapat mencapai 1,3 juta ton dengan asumsi serapan 3,6 juta ton.

Namun, Gita menjelaskan bahwa keputusan impor beras sebanyak 700.000 juta ton tersebut belum final karena data yang digunakan masih berupa perkiraan. "Jika serapan beras di lapangan ternyata lebih bagus dari perkiraan, impor beras tidak akan sebanyak itu," ujar Gita.

Di sisi lain, Gita mengaku prihatin terhadap fakta yang menunjukkan bahwa 70% kebutuhan kedelai nasional yang diperkirakan mencapai 2,5 juta ton masih harus dipenuhi dari negara lain. "Ini menunjukkan bahwa ketahanan dan kedaulatan pangan kita masih sangat rendah, dan masalah pada komoditas kedelai akan menjadi prioritas utama kementerian yang terkait dengan pangan," tukas dia.

Saat ini, Indonesia harus mengimpor sekitar 1,7 juta ton kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Rendahnya produksi kedelai nasional menyebabkan harga komoditas tersebut melambung tinggi dan menjadi pemicu utama inflasi sebesar satu persen di Jawa Tengah pada September.