NERACA

Jakarta - Pemboikotan pihak Walt Disney terhadap produk kertas asal Indonesia yang diduga tidak ramah lingkungan merugikan produsen di dalam negeri dan menurunkan kinerja ekspor. Sentimen negatif dari dunia internasional bakal muncul terkait dengan pemboikotan ini.

“Dampak pemboikotan produk kertas yang dilakukan Walt Disney memang tidak besar. Namun, pandangan konsumen di luar negeri terhadap kertas dari Indonesia akan semakin buruk,” kata Managing Direktor Corporate Affairs dan Communication Asia Pulp and Paper (APP) selaku anak usaha PT Sinar Mas Tbk Hendra Gunawan usai bertemu dengan Menteri Perindustrian MS. Hidayat di Jakarta, Senin (29/10).

Walt Disney, menurut Hendra, tidak banyak mengonsumsi kertas dari Indonesia. “Selama ini, Walt Disney tidak banyak mengimpor produk kertas dari Indonesia. Atas tuduhan bahwa produk kertas dari Indonesia tidak ramah lingkungan, membuat harga kertas dari Indonesia semakin tertekan dan mengurangi kinerja ekspor,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama,Hendra memaparkan kalau peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.39/2009 tentang Ketentuan Impor No Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mensyaratkan seluruh impor kertas bekas harus melalui proses Verifikasi Penelusuran Teknik Impor (VPTI) di negara importir terlalu rumit.

“Akibat Permendag No.39/2009, biaya pembelian bahan baku kertas yang diimpor dari beberapa negara semakin mahal. Selain itu, supplier dari luar negeri keberatan untuk mengirimkan bahan baku kertas seperti waste paper ke Indonesia karena birokrasinya yang terlalu panjang,” Hendra.

Panjangnya birokrasi di Indonesia, menurut Hendra, membuat supplier mengirim produknya ke negara lain. “Suplier lebih memilih China dan Jepang untuk member pasokan bahan baku kertas. Imbasnya, 60% bahan baku kertas yang masih diimpor tidak mampu menunjang kinerja perusahaan,” paparnya.

Minimnya bahan baku, lanjut Hendra, membuat industri kertas serta pengemasan asal Indonesia kehilangan daya saingnya. “Dengan hambatan seperti ini, kemungkinan besar industri-industri pulp dan paper serta industri pengemasan mengalami kesulitan untuk mengekspor produknya,” ujarnya.

Hendra menambahkan, di Indonesia terdapat 19 industri yang menggunakan waste paper. “Dampak aturan pemerintah yang membuat rantai distribusi impor bahan baku semakin panjang menurunkan kinerja ekspor kertas dan pengemasan dari Indonesia. Penurunan ekspor kalau dihitung dengan kemampuan kapasitasnya tidak sampai sebulan lagi karena minimnya bahan baku,” tandasnya.

Impor Scrap

Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Misbahul Huda mengatakan pemerintah menerapkan totally inspection sebagai reaksi kasus impor scrap (besi tua) baja yang terjadi awal tahun ini. Sehingga, menimbulkan peningkatan harga letter of shipment (LS) meningkat dari US$ 60 menjadi US$ 385-US$ 1.400.

Menurutnya, apabila proses produksi terganggu dalam waktu yang lama, maka dikhawatirkan bakal menyebabkan tutupnya 19 industri pengguna kertas bekas yang mempekerjakan 23 ribu karyawan. Dia menjelaskan, ketika biaya VPTI sudah mencapai dua persen dari nilai barang, maka efek dominonya adalah harga bahan baku bisa naik hingga lebih dari 25%. "Tidak bisa disamakan dengan baja. Koran bekas kan dikumpulkan jadi kecil kemungkinannya terkontaminasi," kata Misbahul.

Ketua Komisi Kertas APKI Johan Gunawan menambahkan, apabila bahan baku naik 25%, maka harga jual juga akan ikut naik, namun sulit untuk mengetahui berapa kenaikan pastinya. "Sudah dua bulan ini harga kertas kemasan dan koran naik 20-30 %," komentarnya.

Lebih lanjut Misbahul mengatakan, kasus tersebut juga bisa menyebabkan semakin banyaknya kertas kemasan impor di dalam negeri. Bahkan, tegasnya, negara bisa kehilangan devisa hingga US$ 350 juta.

APKI mencatat, kebutuhan kertas bekas dalam negeri saat ini mencapai 6 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekira 4,5 juta ton digunakan untuk industri kemasan dan sisanya 1,5 juta ton untuk industri koran. "Sekira 70-80 %, kertas bekas diimpor sebagian besar dari Eropa dan Amerika," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua APKI Suhendra Wiriadinata mengatakan, APKI telah membahas kasus tersebut dengan pihak KSO-SCSI dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Di negara-negara lain, kata dia, industri kertasnya justru mampu bersaing karena tidak memberlakukan peraturan seperti di Indonesia.

Direktur Eksekutif APKI Liana Bratasida mengusulkan agar pemerintah menunda mekanisme dan prosedur VPTI baru sertta menerapkan kembali prosedur lama sampai batas waktu enam bulan. Selain itu, pihaknya juga berharap agar pemerintah bisa mengkaji ulang Permendag Nomor 39/2009. "Kami mengusulkan agar kertas bekas dapat dikeluarkan atau dikeluarkan dari listing  permendag tersebut karena kertas bukan limbah," tandasnya.