NERACA
Jakarta - Badan Bank Tanah dan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama untuk mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” kata Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (13/10).
Ia mengatakan bahwa berdasarkan nota kesepahaman tersebut, pihaknya akan menyediakan lahan dengan harga yang kompetitif. Sementara SMF akan menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah tersebut.
Selain itu, SMF juga akan menyalurkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perseroan untuk subjek-subjek reforma agraria di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah.
Dia pun berharap bahwa kolaborasi tersebut mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo menyatakan bahwa dukungan dari Badan Bank Tanah merupakan hal yang penting untuk mengakselerasi penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Penandatanganan MoU ini buat kami sangat penting. Karena saat ini backlog perumahan untuk kepemilikan kurang lebih 10 juta rumah dan backlog kelayakan itu kurang lebih 26 juta,” ujarnya.
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini masih dibutuhkan 12,7 juta unit rumah demi mewujudkan Indonesia zero backlog.
Heliantopo mengatakan bahwa melalui kolaborasi tersebut, pihaknya dapat menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak dengan harga rumah sama seperti yang diberikan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Kami akan buat hal yang sama di seluruh Indonesia terkait pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya lagi.
Ke depannya, SMF juga berencana untuk menyediakan rumah bagi ASN yang bekerja di IKN dan sekitarnya.
Saat ini, dua Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah, seluas total 4,3 hektare (ha) telah dimanfaatkan untuk Pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perumnas, Bank BTN, dan SMF. (Mohar/Ant)
NERACA Jakarta - Pemerintahan Prabowo-Gibran menggalakkan Program 3 Juta Rumah per tahun, yang salah satunya mendorong pembangunan satu juta apartemen…
NERACA Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan kebijakan…
NERACA Jakarta - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah dari Presiden…
NERACA Jakarta - Pemerintahan Prabowo-Gibran menggalakkan Program 3 Juta Rumah per tahun, yang salah satunya mendorong pembangunan satu juta apartemen…
NERACA Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan kebijakan…
NERACA Jakarta - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah dari Presiden…