NERACA

Jakarta –  Pemerintah akan memberikan perlindungan kepada sektor industri baja nasional karena harga bahan baku besi dan baja impor meningkat dari US$500 per ton menjadi US$800 per ton. Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meningkatkan peraturan safeguard untuk melindungi industri domestik.

“Untuk melindungi produk baja dalam negeri, pemerintah akan meningkatkan peraturan safeguard. Suatu negara bisa memberikan perlindungan kepada sektor industrinya dan diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sepanjang produk yang membanjir di pasar negara tersebut terbukti menggunakan harga dumping,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Panggah Susanto, di Jakarta, Rabu (24/10).

Membanjirnya produk besi dan baja di Indonesia, menurut Panggah, akibat melambatnya ekonomi di sejumlah negara. “Indonesia kebanjiran produk besi dan baja dari Korea, Jepang, dan Taiwan, namun untuk mengetahui apakah sudah mengancam produk di dalam negeri harus dilakukan investigasi. Dalam upaya melindungi industri baja di dalam negeri, pemerintah bisa mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) sebesar 60% sampai dengan 70%, namun untuk memberlakukan kebijakan tersebut harus melalui mekanisme tertentu dan proses investigasi,” paparnya.

Industri baja nasional, lanjut Panggah, selama ini sangat bergantung kepada impor bahan baku sebesar 70%, sedangkan 30% dipasok dari dalam negeri. “Total kebutuhan bahan baku besi tua mencapai 6,5 juta ton,” ujarnya.

Ancam Industri Baja

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) akan melakukan investigasi apabila harga produk yang masuk ke Indonesia dicurigai dumping. Dumping oleh produk impor bisa mengancam kelangsungan industri besi dan baja dalam negeri.

Sebelumnya  Industri hulu baja nasional terjepit akibat mahalnya harga bahan baku besi tua (scraps) padahal pasar tengah dibanjiri baja impor, kata Sekjen The Indonesian Iron and Steel Industry Association Edward Pinem.

Impor bahan baku selama ini terkendala peraturan yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Bea Cukai, kata Edward.

"Bahan baku berupa besi tua banyak tertahan di pelabuhan, sedangkan di dalam negeri belum mencukupi. Karena bahan baku di dalam negeri terbatas akibatnya harga naik ," katanya.

Edward menunjuk berita yang menyebutkan 7.00 unit kontainer berkapasitas 20 ton yang tertahan di pelabuhan akibat kebijakan tersebut, diperkirakan hal ini yang membuat harga naik. Dia mengatakan, industri baja nasional selama ini sangat bergantung kepada impor bahan baku besi tua (sekitar 70 %), sedangkan 30 % dipasok dari dalam negeri. Total kebutuhan bahan baku besi tua mencapai 6,5 juta ton.

Edward mengatakan, akibat mahalnya harga bahan baku membuat utilisasi industri baja rendah, kondisi ini mengakibatkan harga pokok produksi ikut naik. “Padahal harga awal bahan baku US$ 450 - 500  per ton, akibat kenaikan itu harga bahan baku mencapai US$ 750 - 800 per ton,” jelas dia.

Dia mengatakan, industri baja mengalami dilema karena untuk teknologi tanur tinggi mesin tidak dapat diberhentikan mendadak kalaupun harus overhaul (perbaikan) setiap dua tahun sekali, kemudian biaya produksi terus naik karena kesejahteraan pekerja harus terus diperhatikan.

Di sisi lain saat ini produk baja impor tengah membanjiri Indonesia. Akibatnya industri mengalami kendala di satu sisi harga bahan baku mahal di sisi lain mereka dituntut bersaing dengan baja impor. Pengusaha meminta pemerintah memperketat perlindungan pasar dalam negeri untuk mengantisipasi penciutan ekonomi global akibat krisis utang di Eropa.

Perlindungan Pemerintah

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan pasar dalam negeri adalah alternatif terbaik bagi industri yang negara tujuan ekspor terbesarnya terancam krisis.“Tidak bisa mencari alternatif di negara lain, semua (ekonomi )menciut. Satu-satunya pilihan adalah pasar dalam negeri,” tegasnya.

Sofjan mengharapkan pemerintah mempercepat perbaikan daya saing industri lokal di pasar domestik melalui pengetatan perlindungan produk lokal dan perbaikan infrastruktur.

Dia menjelaskan kedua langkah tersebut dibutuhkan untuk memastikan perusahaan asing harus berinvestasi di Indonesia jika mengincar pasar nasional, yang diperkirakan tidak akan banyak terpengaruh oleh krisis ekonomi global. “Saya kira krisis sekarang akan lebih parah. Karena yang terkena negara, bukan perusahaan yang bisa dibangkrutkan,” ucap Sofjan.

Krisis keuangan di Yunani dan Italia, menurut dia, bisa mengakibatkan penundaan realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan global yang menghadapi risiko finansial di negara masing-masing. Selain itu, Sofjan mengharapkan Bank Indonesia mempertahankan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp8.600–Rp9.200 / US$ untuk mengurangi dampak kurs pada kinerja industri berorientasi ekspor dan berbahan baku impor.

Dia menjelaskan jika rupiah terlalu kuat, industri bertujuan ekspor akan terhantam sebaliknya industri dengan bahan baku utama impor akan mengalami lonjakan biaya produksi jika rupiah terlalu lemah.“Saya kira jika sudah lebih rendah atau lebih tinggi dari kisaran tersebut, Bank Indonesia harus campur tangan,” kata Sofjan.