NERACA

Jakarta – Sektor transportasi memegang kunci penting dalam upaya penurunan emisi. Berbagai macam upaya dilakukan pemerintah agar dampak buruk perubahan iklim tidak terus terjadi dan bertambah parah. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan net zero emission (NZE) pada tahun 2060 mendatang.

Mengingat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi, maka mengganti dengan BBM yang rendah sulfur menjadi sebuah keharusan agar kualitas udara tidak bertambah buruk.

"BBM rendah sulfur adalah sebuah kebutuhan. Karena kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur yang tinggi," kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro Klik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi di Jakarta.

Agus menambahkan, untuk pelaksanaannya sendiri, Pemerintah telah membuat peta jalan (road map) pelaksanaan pendistribusian BBM rendah sulfur tersebut dan tentunya menjadi rujukan dalam pelaksanaanya. "Road map pemanfataan BBM rendah sulfur sudah tersedia, tentunya pelaksanannya akan mengikuti road map tersebut," ujar Agus.

Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) dari target pengurangan emisi karbon menjadi 32 persen (912 juta ton CO2) pada tahun 2030 dari sebelumnya 29% atau setara 835 juta ton CO2.

Penggunaan BBM bersulfur rendah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi yang menjadi pemicu naiknya suhu pemanasan global tersebut.

Berdasarkan peta jalan yang ada, pendistribusian BBM bersulfur rendah jenis minyak solar bersulfur rendah pada tahap awal akan mulai didistribusikan di Jakarta, Cikampek dan Balongan, dilanjutkan kemudian pada periode berikutnya di Nusa Tenggara dan Kalimantan dan dilanjutkan kemudian ke Sulawesi, Papua dan Maluku.

Sementara pendistribusian jenis bensin bersih bersulfur rendah tahap awal akan mulai didistribusikan di daerah Sumatera bagian utara (Sumbagut) dilanjutkan ke Sumatera bagian selatan sebagian, kemudian Banten dan Jawa Tengah bagian utara dilanjutkan kemudian pendistribusian di Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, Penjualan kredit karbon Pertamina NRE di bursa karbon meningkat. Kesadaran pelaku industri terhadap isu perubahan iklim mendorong peningkatan upaya penurunan emisi atas aktivitas operasional korporasi. Hal ini salah satunya tercermin dari meningkatnya penjualan kredit karbon Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE).

Pertamina NRE menjadi penjual kredit karbon pertama pada saat diluncurkannya perdagangan Perdana IDX Carbon pada 26 September 2023. Volume kredit karbon yang diperdagangkan mencapai sekitar 864 ribu ton CO2e. Pada saat perdagangan Perdana di IDX Carbon, volume yang terjual mencapai sekitar 460 ribu ton CO2e dan hingga Juli 2024 realisasi volume penjualan meningkat hingga mencapai sekitar 565 ribu ton CO2e. Kredit karbon Pertamina NRE saat ini menguasai 93 persen pangsa pasar kredit karbon di Indonesia.

“Pertamina NRE memiliki komitmen kuat terhadap upaya dekarbonisasi di Indonesia, salah satunya melalui perdagangan kredit karbon untuk mendukung penurunan emisi terutama di sektor industri. Kami memiliki berbagai portofolio hijau dan energi bersih yang berpotensi menjadi sumber kredit karbon. Kami sangat terbuka dan antusias untuk bekerja sama dengan industri yang memiliki aspirasi untuk menurunkan emisi dari aktivitas operasionalnya,” ujar Corporate Secretary Pertamina NRE, Dicky Septriadi.

Pertamina NRE memiliki kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 yang dikelola oleh anak usaha Pertamina NRE, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), dengan volume sekitar 864 ribu tCO2e, yang dihasilkan selama periode 2016 – 2020. Kredit karbon ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh KLHK. 

Inisiatif hijau seperti perdagangan karbon berpotensi besar untuk berkontribusi terhadap pemenuhan enhanced nationally determined contribution (ENDC) Indonesia sebesar 31,89 persen tanpa dukungan internasional dan 43,2 persen dengan dukungan internasional. Ekosistem bisnis karbon akan terbentuk apabila terdapat dukungan yang cukup terutama dari sisi regulasi. Potensinya di Indonesia pun sangat besar, baik yang berbasis teknologi maupun berbasis alam, karena Indonesia menyimpan potensi energi bersih dan hutan yang cukup besar.