NERACA

Sukabumi - Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), merupakan bagian dari rencana rinci tata ruang, yang merupakan salah satu dari dua jenis perencanaan utama di indonesia. Salah satu fungsi RDTR, adalah sebagai pedoman teknis yang merupakan arahan pembangunan daerah untuk perizinan pemanfaatan ruang, perizinan letak bangunan dan bukan bangunan, kapasitas dan intensitas bangunan dan bukan bangunan, penyusunan zonasi, serta pelaksanaan program pembangunan.

"Kebijakan nasional penataan ruang, secara formal telah ditetapkan bersamaan dengan disahkannya undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, usai membuka konsultasi publik penyusunan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) RDTR,di salah satu Hotel Kawasan Siliwangi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Selasa (1/10).

Kusmana berharap, konsultasi ini semua peserta dapat memberikan masukan dan saran, dalam mengidentifikasi dan merumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan, guna melahirkan berbagai pemikiran baru yang mampu menjawab berbagai masalah lingkungan hidup, yang dihadapi kota sukabumi dalam penataan ruang wilayah."Sekarang kita minta masukan dari masyarakat agar lebih terarah, baik dari pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena kemajuan sebuah kota itu adalah keniscayaan," ucap Kusmana.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, Asep Irawan, menekankan tiga tujuan utama untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan. Yakni, partisipasi masyarakat, pengumpulan data, dan kebijakan berbasis kesepakatan.

"Bahwa partisipasi aktif semua stakeholder sangat penting, untuk menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kondisi lingkungan, dengan masukan dari masyarakat sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan" jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi, perlunya perlunya berbagi data relevan dari berbagai pihak, yang dianggap vital untuk mendukung kajian KLHS, sehingga informasi yang dikumpulkan dapat meningkatkan efektivitas penyusunan kebijakan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Asep menegaskan, bahwa prioritas utama adalah menjaga kualitas lingkungan hidup sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik di Sukabumi.

Asep juga mengharapkan, konsultasi publik ini menghasilkan rekomendasi kebijakan, yang menjaga keseimbangan antara laju pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Karena bagaimanapun juga, pembangunan itu harus sustainable dengan tata ruang yang ada, makin lama pembangunan akan berkembang sementara kondisi lingkungan hidup akan terus menurun.

"Jadi dari berbagai sumber daya alam yang ada di Kota Sukabumi, kita kaji kira – kira sejauh mana dampaknya dengan RDTR yang akan disusun, supaya nanti ada keseimbangan antara RDTR yang menjadi acuan pembangunan dan kondisi lingkungan yang adam," pungkasnya. Arya