Birokrasi DKI Mulai Dipangkas

Belum seminggu menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mulai terlihat siap memangkas alur birokrasi yang selama ini mungkin menyatu dengan aparat Pemprov DKI yang dikenal dengan istilah “jika bisa dipersulit, kenapa tidak” terutama terkait dengan perizinan. Karena Jakarta sekarang dikenal sebagai barometer rumitnya birokrasi di Indonesia, dan dikeluhkan banyak pengusaha.  

Gaya kepemimpinan Jokowi tentu akan sangat kontras dengan pejabat sebelumnya Fauzi Bowo. Ini terlihat  kondisi riil di lapangan satu hari setelah pelantikan, Jokowi  terjun langsung ke perkampungan kumuh di Jakarta Timur.  

Pada kesempatan itu, Gubernur DKI  meminta para pemangku jabatan kepala dinas lebih sering turun ke lapangan supaya bisa memahami permasalahan ibu kota dan merumuskan solusi yang tepat. Para kepala dinas, menurut dia, harus mendengarkan keluhan masyarakat untuk mengetahui banyak  persoalan yang dihadapi warga.

"Daripada hanya duduk di dalam ruangan kantor, lebih baik sering-sering turun ke lapangan. Bahkan kalau perlu hal ini dilakukan setiap hari," ujar Jokowi, kepada pers, Rabu (17/10).

Tidak hanya itu.  Jokowi  juga menilai protokoler di Balai Kota saat ini terlalu ketat dan berlebihan, sehingga dia berniat untuk membenahinya.  Dia menginginkan protokoler yang sederhana dan efisien, tidak perlu terlalu banyak staf, yang penting aman dan bisa bergerak dengan leluasa.  Jokowi  merasa lebih happy tanpa  iringan voorijder dalam aktivitasnya sehari-hari sebagai gubernur, terlebih ketika mengunjungi kampung-kampung kumuh di Jakarta.

Ada kesan selama ini model birokrasi Pemprov DKI Jakarta yang berkembang  hingga saat ini adalah sistem kerajaan.  Dimana “Titah” pemimpin adalah raja, masyarakat Jakarta sebagai adalah abdi. Konsep itu mengandung  filosofi  the king can do no wrong sehingga  tidak bisa dikritik. Jadi berbahaya  jika sistem nilai itu terus dipertahankan di Ibukota negara ini.  

Saat ini sudah bukan zamannya lagi budaya birokrasi model  kerajaan  itu.  Karena sistem birokrasi tersebut semakin memperburuk manajemen pemerintahan daerah yang modern dan demokratis. Kultur kerja keras yang profesional,  efisien, dan terukur menjadi pedoman utama Jokowi mengelola Jakarta ke depan. Artinya, tidak ada lagi bawahan yang melaporkan hasil kinerjanya bersifat “asal jadi” dan “asal bapak senang (ABS)” secara berjenjang ke level yang lebih tinggi.

Hasil  survei Bank Dunia menyebutkan proses perizinan di Indonesia tergolong sangat lama sehingga membutuhkan biaya tinggi. Di Indonesia termasuk Jakarta, proses perizinan usaha memerlukan waktu minimal 31 hari. Sementara, di Malaysia hanya butuh waktu 6 hari.

Rumitnya mengurus perizinan  di Jakarta setidaknya jadi penghambat  persaingan dengan kota besar lainnya di luar negeri. Ini tentu mengurangi minat pengusaha  enggan melakukan ekspansi di negeri sendiri.  Jadi Jokowi diharapkan perlahan bisa mengurai kemacetan agar pengusaha lebih produktif.

Berdasarkan data sebelum terjadinya reformasi birokrasi, kelembagaan dalam tubuh Pemprov DKI terdiri dari 382 unit, 17 badan, 26 dinas, dan 11 biro. Setelah dilakukan reformasi birokrasi pada 2008, struktur kelembagaan Pemprov DKI menjadi 358 unit, 10 badan, 20 dinas, dan 10 biro. Namun kondisi ini belum menggambarkan birokrasi yang “ramping”, sehingga masih banyak alur penyelesaian proses yang memakan waktu yang masih panjang. Ini tugas gubernur baru untuk memangkas lagi birokrasi dalam waktu dekat ini. Semoga!

 

BERITA TERKAIT

Konsistensi Transportasi Publik

Kementerian Perhubungan dan pengelola KRL CommuterLine konsisten menolak permintaan kepala daerah di wilayah Jabodetabek untuk menghentikan operasional kereta rel listrik…

Budaya Angkutan Publik

Sebelum pandemi virus Covid-19 benar-benar hilang dari Indonesia, pemerintah sudah mengambil ancang-ancang untuk membuka kembali kegiatan sosial ekonomi. Hal ini…

Standar Protokol Kesehatan

Di tengah masa pemberlakuan PSBB Transisi, semua peraturan protokol kesehatan sejatinya wajib mengacu pada surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Konsistensi Transportasi Publik

Kementerian Perhubungan dan pengelola KRL CommuterLine konsisten menolak permintaan kepala daerah di wilayah Jabodetabek untuk menghentikan operasional kereta rel listrik…

Budaya Angkutan Publik

Sebelum pandemi virus Covid-19 benar-benar hilang dari Indonesia, pemerintah sudah mengambil ancang-ancang untuk membuka kembali kegiatan sosial ekonomi. Hal ini…

Standar Protokol Kesehatan

Di tengah masa pemberlakuan PSBB Transisi, semua peraturan protokol kesehatan sejatinya wajib mengacu pada surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan…