Jika pemerintah dalam hal ini Kemenghub jadi menerapkan sistem tarif KRL CommuterLine berbasis nomor induk kependudukan (NIK), maka kebijakan tersebut membuka peluang pencurian data NIK oleh para pihak yang mungkin akan mengakali sistem tarif KRL, sehingga berpotensi merugiakn masyarakat. Selain masalah diskriminasi tarif yang merugikan penumpang kelas menengah, sistem NIK juga berpotensi terjadinya kebocoran data pribadi melalui koneksi sistem tiket KRL nya. Lebih baik pemerintah batalkan wacana penerapan tarif KRL berbasis NIK.
Ahmad Rustam, Bekasi Barat
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) pernah berjanji menertibkan bangunan liar yang berada di bantaran Kali Bekasi, agar tidak…
Jika Anda yang sering naik turun LRT di Halte Dukuh Atas, pas dekat lift yang disekitarnya ada danau yang airnya…
Belakangan ini banyak warga Bekasi Timur yang terkena penyakit gejala demam berdarah (DBD) sehingga banyak pasien datang ke Faskes pertama…
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) pernah berjanji menertibkan bangunan liar yang berada di bantaran Kali Bekasi, agar tidak…
Jika Anda yang sering naik turun LRT di Halte Dukuh Atas, pas dekat lift yang disekitarnya ada danau yang airnya…
Belakangan ini banyak warga Bekasi Timur yang terkena penyakit gejala demam berdarah (DBD) sehingga banyak pasien datang ke Faskes pertama…
