NERACA

Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp23 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 6 Agustus 2024. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan nominal penawaran yang masuk pada lelang kali ini mencapai Rp66,99 triliun.

Kedelapan seri yang dilelang adalah SPN03241106 (penerbitan baru), SPN12250807 (penerbitan baru), FR0101 (pembukaan kembali), FRSDG001 (pembukaan kembali), FR0103 (penerbitan baru), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0102 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI).

Serapan terbesar berasal dari seri FR0103 yang dimenangkan sebesar Rp10,65 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp37,10 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,81201 persen.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0101 yang dimenangkan sebesar Rp3,85 triliun dari penawaran masuk Rp10,63 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,65971 persen. Pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp2,6 triliun dari seri FR0098 yang menerima penawaran masuk Rp5,53 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,95950 persen.

Selanjutnya, Pemerintah menyerap dana Rp2 triliun dari seri SPN12250807. Seri ini menerima penawaran masuk Rp4,84 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,54840 persen. Dari seri FR0097, Pemerintah memenangkan nominal Rp1,85 triliun dari penawaran masuk Rp3,63 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,00948 persen.

Kemudian, dari seri FR0102, Pemerintah menyerap dana Rp1,5 triliun dari penawaran masuk Rp2,20 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 7,01919 persen. Sementara dari seri FRSDG001, Pemerintah memenangkan nominal Rp550 miliar dari penawaran masuk Rp1,04 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,70000 persen. Adapun dari seri SPN03241106, Pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk Rp2,02 triliun.