Hasil kajian lembaga internasional Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) cukup mengejutkan kita. Pasalnya, kebijakan pangan Indonesia dinilai lembaga itu salah arah, sehingga berakibat jumlah penduduk yang kekurangan gizi  saat ini cukup besar walau angka kemiskinan menurun.

Kajian kebijakan pertanian  yang bertema review of agricultural policies Indonesia tersebut mengungkapkan, negeri ini seharusnya melakukan diversifikasi produksi padi dengan komoditas lain yang bernilai tinggi, seperti tanaman buah, sayuran dan tanaman perkebunan.

Karena itu OECD menyarankan Indonesia segera meninggalkan arah pencapaian swasembada karena membutuhkan dana besar seperti untuk subdisi pupuk, perlindungan pasar impor dan ekspor. Padahal, komoditas pangan yang dikembangkan untuk mencapai swasembada justeru tidak berdaya saing tinggi.  

Selain itu, OECD juga menilai pertanian Indonesia terkena dampak negatif dari penanaman modal yang rendah. Tapi, rendahnya penanaman modal sejatinya bisa diatasi dengan mempercepat registrasi lahan dan menyederhanakan sistem kepemilikan lahan.

Ironisnya lagi, Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara agraris dan pernah mencapai kejayaan swasembada beras saat dipimpin Presiden Soeharto di masa lalu (1994), kini semakin terpuruk ketahanan pangannya. Data FAO (2008) menunjukkan bahwa memang Indonesia sudah menjadi negara pengimpor beras hingga sekarang.   

Hanya pada tahun-tahun tertentu, Indonesia tidak mengimpor beras. Tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor beras memang bervariasi menurut daerah, tergantung pada sejumlah faktor, diantaranya kemampuan daerah dalam produksi beras, jumlah penduduk, tingkat pendapatan per kapita masyarakat daerah, dan kelancaran distribusi.

Namun demikian, banyak faktor lain yang juga sangat menentukan besar kecilnya volume produksi beras di suatu negara. Artinya, Indonesia bisa saja menjadi produsen beras terbesar di dunia, walau jumlah penduduknya jauh di bawah China dan India, asalkan dengan “banyak faktor lain”nya itu bisa ditangani dengan baik, atau mendukung pertumbuhan output pertanian.

Tentu krisis pangan global pada intinya merupakan gabungan dari krisis pangan dari sejumlah negara. Krisis yang terjadi umumnya bermuara pada situasi  negara "tidak berdaulat atas pangan". Padahal kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa/masyarakat untuk menetapkan pangan bagi dirinya sendiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa menjadikannya subyek berbagai kekuatan pasar internasional.

Kenyataan di lapangan saat ini memperlihatkan kondisi lahan pertanian yang makin menyempit, dan jumlah petani Indonesia yang kini berubah statusnya menjadi buruh tani maupun beralih profesi menjadi tukang ojek, pemerintah sejatinya perlu mempertimbangkan kembali dinamika politik anggaran negara yang tidak lagi berorientasi pada upaya mempertahankan swasembada pangan.

Rekomendasi OECD itu setidaknya akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk perbaikan. Tapi, penilaian dan saran dari OECD ini tidak bisa serta merta mengubah kebijangan pangan nasional secara cepat. Pemerintah akan menggunakannya sebagai kajian kebijakan jangka panjang. Dan patut dipertanyakan, apakah predikat Indonesia sebagai negara agraris ke depan tetap dipertahankan atau berubah menjadi negara industri?