NERACA

Jakarta – Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menyampaikan pengendalian inflasi bisa dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah (Pemda) dengan Pemda lain yang terdekat. Hal ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (22/7).

Kerja sama ini, sambungnya, terutama pada Pemda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki inflasi di atas rata-rata nasional 2,51 persen. "Tolong perhatikan yang di atas 2,51 persen, perhatikan tetangga kiri kanan kabupaten-nya, tetangga kiri kanan tetangganya bagus ada daerah-daerah yang memang naik sendirian, tolong kepala daerah dan kepala dinasnya ini bereaksilah. Berusaha yang terbaik," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta.

Lebih lanjut, kerja sama antar-pemda ini, misalnya, dalam memenuhi komoditas tertentu. Pemda yang mengalami kekurangan dapat berkoordinasi dengan Pemda lain yang hasil produksi komoditas-nya berlebih.

Hal ini seperti cabai rawit, ayam, dan beras yang pada periode ini mengalami kenaikan harga. Para Pemda terutama di wilayah Jawa bisa saling berkoordinasi untuk saling membantu. "Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas, sudah disampaikan tadi agar berkoordinasi bahkan mau diajak bawa investor-nya, berkoordinasi untuk bagaimana agar pasokan-nya lancar, ini penting. Apakah mungkin karena takut? Di sini dari Kejaksaan sudah membuka peluang untuk berkoordinasi," ujarnya.

Pihaknya menekankan pula, kepala daerah perlu melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan pasokan komoditas terdistribusi dengan baik. Selain itu, Tomsi berharap pemda bisa membuat program yang berjangka panjang atau permanen, dan tidak bekerja serupa pemadam kebakaran yang bertindak sesaat. "Bukan pemadam kebakaran, (tetapi) untuk permanen, kalau pemadam kebakaran sesaat. Kalau antisipasi-nya sudah berjalan baik tentunya tidak terjadi seperti ini (inflasi tinggi)," pungkas Tomsi.