NERACA 

Jakarta – Optimisme transaksi bursa karbon akan tumbuh, rupanya masih jauh dari target lantaran sepinya transaksi. Namun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak sepakat apabila bursa karbon disebut sepi dari peminat dan transaksi. "Siapa bilang sepi? Enggak,"cetus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi di Jakarta, kemarin.

Sementara Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman menyebutkan bahwa total volume perdagangan karbon di bursa karbon Indonesia (IDX Carbon) telah menembus angka 600.000 ton hingga pertengahan tahun 2024.“Setelah diluncurkan hingga saat ini, IDX karbon telah memperdagangkan lebih dari 600 ribu ton unit karbon secara CO2 (tCO2e) dengan nilai transaksi melebihi Rp 36 miliar,”ujarnya.

Sampai saat ini, di bursa karbon tercatat ada sebanyak 62 pengguna jasa yang mendapatkan izin perdagangan karbon dengan volume 608.000 ton CO2 ekuivalen dan akumulasi nilai transaksi senilai Rp36,67 miliar. Selain itu, fakta lainnya bila diakumulasi transaksi senilai Rp36,67 miliar tersebut baru sebesar 1% dari target potensi nilai kredit karbon di Indonesia yang mencapai Rp3.000 triliun, seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Iman Rachman pun optimistis bursa karbon akan terus berkembang dan membantu Indonesia, baik dari ekonomi ataupun mencapai target Net Zero Emission (NZE)."Pengguna jasa bursa karbon saat ini juga telah bergerak dari 16 pada hari ini pertama. perdagangan menjadi hampir 70 pengguna jasa saat ini," ungkapnya.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, Bursa Karbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien. Selain itu, bursa karbon juga memberikan mekanisme transaksi yang mudah dan sederhana, yang saat ini, terdapat empat mekanisme perdagangan IDXCarbon, di antaranya Auction, Regular Trading, Negotiated Trading, dan Marketplace.

Bursa Karbon terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari double counting. Saat ini, supllier karbon di RI sendiri juga masih terbatas berasal dari PT PLN Nusantara Power dan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) yang berasal dari sektor energi.

Sebagai informasi, BEI menargetkan 96 pengguna jasa bursa karbon atau IDX carbon pada akhir tahun 2024,"Target tahun ini kita akan menambah 50 pengguna jasa. Di akhir tahun itu kita punya 96 pengguna jasa,"kata Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik.

Sampai saat ini, dirinya mengungkapkan, terdapat sebanyak 48 pengguna jasa, atau meningkat cukup signifikan dibandingkan saat peluncuran pada 26 September 2023 lalu yang sebanyak 15 pengguna jasa."Kalau terkait bursa karbon sampai saat ini sudah ada 48 pengguna jasa, dari 15 pengguna jasa pada saat kita luncurkan di akhir 26 September 2023," ujar Jeffrey.

Sementara Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menegaskan, bursa karbon memang tidak se-liquid bursa saham karena tujuan pembelian kredit karbon bukan untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, tetapi lebih kepada usaha menurunkan emisi. Disamping itu, bursa karbon merupakan platform perdagangan di mana aspek penawaran (supply) dan permintaan (demand) sangat pengaruh.