TERUS PERJUANGKAN KEBUTUHAN INDUSTRI MANUFAKTUR - Agus: Perlu Kebijakan Dukung Iklim Usaha Kondusif

Jakarta-Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan dari para pelaku industri manufaktur di Indonesia agar dapat menjalankan produktivitasnya dengan baik serta meningkatkan daya saingnya. Karena itu, diperlukan kebijakan atau peraturan yang strategis untuk mendukung terciptanya iklim usaha kondusif.

NERACA

“Pada prinsipnya, kami aktif melakukan berbagai upaya untuk mendukung industri manufaktur nasional, khususnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing terhadap produk-produk manufaktur dalam negeri,” ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (10/7).

Menurut Agus, saat ini industri manufaktur menghadapi berbagai tantangan, baik dampak dari kondisi domestik maupun global. “Contohnya adalah perubahan regulasi yang berkali-kali, seperti terbitnya Permendag 8/2024. Sebab, perubahan-perubahan tersebut membuat bingung para pelaku industri dalam negeri,” ujarnya.

Banyak asosiasi dan pelaku industri yang telah menyampaikan secara resmi kepada Menperin bahwa isi Permendag 8/2024 dianggap dapat “mematikan” industri dalam negeri. “Karena melalui pemberlakuan aturan itu, industri dalam negeri akan sangat kesulitan menghadapi gempuran barang-barang impor, yang harganya sangat murah. Ini tentunya membawa dampak banyak perusahaan yang tutup dan melakukan PHK,” ujarnya.

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah menggelar rapat terbatas untuk mencari solusi di tengah jeritan industri dalam negeri. “Alhamdulillah, dalam ratas tersebut, upaya yang kami perjuangkan telah disetujui oleh Bapak Presiden. Misalnya, penetapan BMDTP dan BMAD, tentunya untuk melindungi industri dalam negeri,” ujar Menperin.

Dalam ratas tersebut, Agus juga telah mengusulkan kepada Presiden agar dapat memberlakukan kembali Permendag 36/2023. “Bapak Presiden mengatakan untuk segera dikaji. Karena menurut pandangan kami, Permendag 36/2023 itu merupakan yang paling ideal,” tegas Menperin.  

Kemenperin pun gencar memperjuangkan penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri agar terus dilanjutkan dan semakin luas penerima manfaatnya. “Ini perjuangan yang sangat berat, karena menghadapi kekuatan sangat besar yang membendung atau tidak ingin menyukseskan program HGBT. Tetapi kami di Kemenperin tidak akan pernah menyerah,” ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Agus bersyukur, pada ratas tersebut, Presiden tidak hanya menyetujui kelanjutan dari program HGBT, tetapi juga perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai penambahan sektor-sektor yang akan menerima program HGBT.

“Selain itu, kami sedang mengusulkan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Selama ini kami terus berjuang untuk program HGBT sektor industri. Alhamdulillah, Bapak Presiden juga menyetujui terhadap penyusunan RPP tersebut,” ujarnya.

Lindungi Industri Lokal

Secara terpisah, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong kemajuan proyek strategis. Namun, penerapan syarat TKDN menjadi hambatan yang dialami salah satu proyek minyak dan gas (migas).

Airlangga menuturkan, TKDN sangat penting untuk melindungi industri dalam negeri, namun tidak boleh menjadi penghalang bagi kemajuan proyek-proyek strategis di Indonesia.

"TKDN baik tetapi juga kita harus melihat jangan sampai menghambat. Salah satu yang menghambat ada salah satu tender berhenti karena TKDN. Ini juga dan itu proyek besar, proyek migas," ujar Airlangga dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (10/7). .

Airlangga menuturkan, pentingnya melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping dengan menerapkan bea masuk anti-dumping (BMAD). Namun demikian, ia juga mengakui kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.

"Kalau ada yang namanya dumping-dumping ya dikenakan anti-dumping duty karena pemerintah rajin mengeluarkan anti-dumping duty untuk baja sehingga baja dilindungi. Tetapi luar negeri merasa bahwa kita terlalu proteksionis terhadap industri baja," tutur dia.

Pemerintah akan terus berupaya menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan ini, demi memastikan TKDN tidak hanya melindungi industri dalam negeri tetapi juga mendorong kemajuan proyek-proyek strategis

"Jadi itu kita harus sadari juga bahwa trip adalah dua pihak, import dan ekspor. Tetapi tentu salah satu asupan yang penting adalah teknologi. Dengan teknologi yang semakin dikuasai, dengan kalau untuk urusan welding Indonesia nggak ada lawan," ujarnya. .

Sebelumnya, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko menjelaskan, industri hulu migas harus terus meningkatkan penggunaan produk lokal dalam setiap kegiatan operasi hulu migas. Hal ini agar Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terus bertambah sehingga berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) IOG SCM SUMMIT 2024, Rudi mengatakan bahwa penggunakaan produk lokal diharapkan memperkuat kapasitas pelaku usaha, pabrikan, vendor serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai penunjang industri hulu migas.

“SKK Migas berkomitmen untuk tetap mendukung dan melaksanakan komitmen peningkatan TKDN di hulu migas. Untuk tahun 2024 ini perkiraan pencapaian TKDN hulu migas mencapai 57%,” kata Rudi Satwiko dalam keterangan tertulis, belum lama ini.

Rudi menilai, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di sektor hulu migas memiliki dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional seperti meningkatkan sektor industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta perekonomian secara keseluruhan.

Meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri akan meningkatkan sektor industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta perekonomian secara keseluruhan. “Kita akan terus dorong agar pabrikan dan produk lokal terus bersaing dan memiliki peran, tentu dengan peningkatan kualitas produk hulu migas, “ kata Rudi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum IOG SUMMIT 2024, Bayu Kusuma mengatakan IOG SCM SUMMIT 2024 merupakan ajang berbagi pengetahuan dan pembelajaran dari para praktisi, forum diskusi antar stakeholder, dan juga eksibisi dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan hubungan yang kuat dengan pemasok dan mitra lainnya.

Event ini memfasilitasi pertukaran ide dan inovasi antara semua pihak terlibat untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan fungsi SCM secara keseluruhan. Pemberdayaan kapasitas nasional juga menjadi salah satu fokus utama atau FGD ( Forum Group Discussion ) dalam kontribusi industri hulu migas.

“Dua hari ini, acara Cukup padat, kita kemas eventnya dengan tiga (3) FGD, berkaitan dengan teknologi dan digitalisasi, pengolaan material dan peningkatan kapasitas dalam negeri,” kata Bayu Kusuma. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

KEMENTERIAN PKP SIAP WUJUDKAN PROGRAM 3 JUTA RUMAH - Pengusaha Minta Birokrasi KMP Tak Menghambat

Jakarta-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)  Maruarar Sirait (Ara) mengaku siap untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh…

Lahan dan Teknologi Jadi Tantangan Kedaulatan Pangan

NERACA Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Dr Anzori Tawakal menyebutkan, persoalan lahan dan teknologi inovasi menjadi tantangan yang harus segera…

JANJI PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO: - Pangkas Kemiskinan dan Miliki Ketahanan Pangan

Jakarta-Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di Gedung DPR/MPR-RI, Jakarta (20/10), berjanji bakal memangkas kemiskinan selama masa pemerintahannya. Dia percaya…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

KEMENTERIAN PKP SIAP WUJUDKAN PROGRAM 3 JUTA RUMAH - Pengusaha Minta Birokrasi KMP Tak Menghambat

Jakarta-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)  Maruarar Sirait (Ara) mengaku siap untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh…

Lahan dan Teknologi Jadi Tantangan Kedaulatan Pangan

NERACA Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Dr Anzori Tawakal menyebutkan, persoalan lahan dan teknologi inovasi menjadi tantangan yang harus segera…

JANJI PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO: - Pangkas Kemiskinan dan Miliki Ketahanan Pangan

Jakarta-Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di Gedung DPR/MPR-RI, Jakarta (20/10), berjanji bakal memangkas kemiskinan selama masa pemerintahannya. Dia percaya…