Memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan pengelolaan limbah sampah menjadi langkah positif yang banyak dilakukan perusahaan atau organisasi masyarakat dan salah satunya, Nature Community (komunitas alam) yang memberdayakan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) untuk mengelola limbah sampah agar bernilai ekonomi.“Dalam kesempatan ini Nature Community berdayakan masyarakat untuk pengelolaan limbah/sampah agar meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program bank sampah induk bumi lestari Maluku,” kata Pendiri Nature Community Listiyah Tuharea di Ambon, kemarin.

Menurutnya, dalam pengembangan perencanaan kehidupan berkelanjutan desa, pemahaman atau perubahan perilaku masyarakat desa juga perlu dibentuk, khususnya bagaimana masyarakat bijak mengelola limbah/sampah sehari-hari, sehingga limbah menjadi potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat maupun menjadi sumber daya alam sebagai pendapatan asli desa.

Untuk menunjang kapasitas sumber daya manusia yang memadai maupun keterampilan yang dibutuhkan dalam penanganan dan pengelolaan limbah/sampah, Nature Community mengadakan pelatihan bagi warga tentang pentingnya penanganan limbah/sampah yang baik untuk lingkungan.

Selain melakukan edukasi limbah sampah anorganik, khususnya sampah plastik, BSI Bumi Lestari Maluku juga membantu menyelesaikan dan memberikan solusi pendampingan limbah kelapa yang dibiarkan dan dibuang begitu saja, ketika limbah kelapa ini bisa diolah dan dijual bisa meningkatkan pendapatan keluarga petani.

Dengan berlanjutnya program ini, Nature Community berharap dapat melihat peningkatan signifikan dalam kesadaran lingkungan dan kemandirian ekonomi di SBT."Semoga upaya ini tidak hanya memberi manfaat pada lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat setempat secara keseluruhan," ucapnya.

Kesadaran Masih Rendah

Sebagai informasi, pemilahan sampah masih rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat, belum ada koordinasi menyeluruh, dan belum meratanya fasilitas pemilahan sampah. Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Non-Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK, Haruki Agustina membenarkan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, dalam laporan "Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup," sebanyak 72% penduduk Indonesia tidak melakukan pengolahan sampah di rumahnya."Meskipun tanggung jawab pengelolaan sampah ada pada pemerintah daerah sesuai peraturan, namun partisipasi masyarakat sangat penting. Kapasitas daerah dalam hal persiapan kualitas, infrastruktur, edukasi, dan penegakan hukum juga memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran masyarakat,"ujarnya.

Menurutnya, langkah-langkah kecil menjadi krusial dalam membangun paradigma dan norma untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, dengan proses yang disebut pendidikan sejak dini. "Karena kadang-kadang kita perlu ditekan dengan selain edukasi, perlu juga ada reward and punishment," ucap Haruki.

Selain itu, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur perlu diperhatikan agar memfasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam kerangka konsesi pengolahan sampah, tepatnya di dalam UU Nomor 18 tahun 2008, pemerintah pusat bahkan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan regulasi sampah di wilayahnya, termasuk memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan di jalanan dan sungai.

Meski kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah masih rendah, namun menurut komunitas peduli lingkungan, Zero Waste Indonesia (ZWID), edukasi dan informasi mengenai fasilitas dari pemerintah untuk pemilahan sampah sudah ada di sejumlah kota besar.  Namun, fasilitas pemilahan sampah tersebut belum merata sehingga masih sulit ditemukan di kota-kota kecil dan perdesaan. “Keluhan yang banyak disampaikan sobat-sobat ZWID atau bahkan tim ZWID, seringkali sampah terpilah yang disalurkan ke truk sampah dari dinas kebersihan akhirnya masih dicampur lagi,” kata Head of Research & Education ZWID, Yurizdiana seperti dikutip Katadata.co.id.

Hal ini menunjukkan tidak ada koordinasi yang baik dari pemerintah pusat ke daerah hingga ke petugas yang ada di unit-unit terkecil dalam penanganan sampah. Akhirnya, masyarakat yang sudah memiliki kesadaran atas pemilahan sampah memilih untuk menyalurkan sampahnya ke pengusaha pengolahan sampah swasta. Sementara itu, masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya memilah sampah, masih mencampur sampahnya menjadi satu.

Diana, panggilan akrab Yurizdiana bilang, masalah sampah di Indonesia ini bukan hanya berakar dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah. Menurutnya, usaha berkelanjutan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab semua manusia.

Dalam sistem bernegara, pengelolaan sampah harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Mulai dari individu dan rumah tangga sebagai konsumen, pengusaha kecil dan menengah, hingga ke pemangku kebijakan yang memiliki wewenang dalam memberikan fasilitas dan penegakkan aturan. Untuk itu, komunitas ZWID mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk lebih sadar dalam pengelolaan dan pemilihan sampah. Untuk individu, Diana mengajak untuk memulai kesadaran memilah sampah dari diri sendiri secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, masyarakat harus fokus memulai dari dari hal-hal terkecil dan selalu mengapresiasi usaha yang sudah dijalankan. Secara perlahan-lahan, masyarakat akan belajar untuk membiasakan diri mengurangi timbulan sampah dengan menggunakan barang pakai-ulang, dan tetap menjadi konsumen ataupun produsen yang berkesadaran. (ant/bani)