NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) konsisten dalam upaya mengembangkan industri kelapa sawit nasional. Industri ini tercatat menjadi tumpuan pencaharian bagi sekitar 4,2 juta orang, menghidupi sekitar 20,8 juta jiwa masyarakat Indonesia, hingga menyumbang devisa negara sekitar Rp450 Triliun per tahun, khususnya dari ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi.

Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika mengungkapkan, “nilai ekonomi sektor kelapa sawit hulu – hilir nasional sendiri mencapai lebih dari Rp750 Triliun per tahun, setara dengan 3,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2023 yang mencapai Rp20.892 Triliun.”

Lebih lanjut, Putu mengungkapkan, apabila nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya dikeluarkan dari total nilai ekspor nasional, maka akan terjadi ketimpangan neraca perdagangan. Hal ini menunjukkan kontribusi ekspor kelapa sawit sangat dominan terhadap perekonomian dan berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional, hingga mampu menjaga keseimbangan nilai tukar mata uang rupiah.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Kemenperin telah menetapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit sebagai prioritas nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024.

“Dalam 10 tahun terakhir, Kemenperin telah memfasilitasi investasi baru atau perluasan pabrik pengolahan kelapa sawit sektor melalui insentif fiskal, non-fiskal, hingga memberikan disinsentif berupa tarif pungutan ekspor bea keluar yang pro-penumbuhan populasi industri hilir di dalam negeri,” lanjut Putu.

Kemenperin juga mencatat adanya dua milestone penting dalam hilirisasi industri kelapa sawit. Pertama, restrukturisasi tarif bea keluar secara progresif pada tahun 2011. Sedangkan yang kedua adalah kombinasi kebijakan fiskal pungutan dana perkebunan (Levy) yang dikelola BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dengan kebijakan Mandatory Biodiesel yang sampai saat ini telah mencapai komposisi 35% (B35).

“Pada milestone kedua tersebut, pertumbuhan industri hilir kelapa sawit menjadi lebih terakselerasi dan terarah dalam hal mengelola supply demand untuk menjaga harga jual tandan buah segar pada tingkat yang remuneratif bagi petani rakyat,” terang Putu.

Putu juga mengungkapkan bahwa Kemenperin telah berhasil menormalisasi tata kelola produksi distribusi ekspor minyak goreng (RBD Palm Olein) pada masa outbreak akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

"Kemenperin telah mengoperasikan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) sebagai platform pengendalian pasokan dan harga minyak goreng beserta bahan bakunya lingkup nasional dan memdukung proses pengambilan keputusan secara realtime, responsif, transparan, dan berbasis peran serta masyarakat secara massif," tutur Putu.

Seperti diketahui berdasarkan catatan Gabungan Pengsaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bahwa produksi CPO (crude palm oil) bulan Februari 2024 diperkirakan mencapai 3.883 ribu ton atau turun 8,25% dari 4.232 ribu ton pada Januari 2024. Demikian pula dengan produksi PKO (palm kernel oil) diperkirakan turun sekitar 8,24% dari 402 ribu ton pada Januari 2024 menjadi 369 ribu ton pada Februari 2024. Turunnya produksi ini disebabkan antara lain jumlah hari kerja pada bulan Februari yang lebih sedikit dibandingkan bulan Januari.

Sementara itu ekspor olahan PKO naik dari 106 ribu ton menjadi 129 ribu ton (+23 ribu ton). Akibat dari penurunan volume yang besar tersebut, nilai ekspor bulan Februari hanya mencapai USD 1.808 Juta, turun dari USD 2.304 Juta pada bulan Januari, meskipun harga CPO cif Rotterdam naik dari USD 958/ton menjadi USD 965/ton.

Melihat data tersebut saat ini Kemenperin saat ini tengah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Sawit Indonesia Emas 2045. Diharapkan pada tahun 2045 nanti, dapat tercapai postur industri kelapa sawit hulu hingga hilir yang berkelanjutan (sustainable) dan sejalan dengan ultimate goals pertumbuhan sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan, dan inklusif.

Kelapa sawit juga merupakan komoditas yang paling siap mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) sektor industri tahun 2050. Sawit Indonesia Emas 2045 telah diarahkan untuk mengeliminasi emisi karbon pada industri sawit nasional.

“Kata kuncinya adalah pengembangan sektor industri yang berkelanjutan (sustainable) dan mampu tertelusur (treaceable) sebagai prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global,” ungkap Putu.

Lebih lanjut, sejumlah tantangan dalam program mandatori biodiesel baik dari sisi bahan baku maupun kendala teknis di lapangan, terutama saat pemerintah berencana meningkatkan B35 menjadi B40.

Ketua Umum DPP APKASINDO (Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Dr. Gulat ME Manurung, menjelaskan ketersediaan CPO (crude palm oil) untuk B40 masih cukup. Namun ketika di naikkan ke B50 maka semua produk CPO Indonesia (2023, misalnya 48 juta ton) akan habis untuk kebutuhan domestik seperti pangan, oleokimia, medis dan Biodisel B50 tadi, itupun dengan asumsi bahwa kebutuhan sektor pangan domestik tidak naik.