NERACA

Jakarta-Direktur Center for Energy Policy, Muhammad Kholid Syeirazi menilai, saat ini kondisi sumur di Indonesia sudah mature. Bahkan kandungan minyak sudah sangat rendah, tinggal 10 persen, sehingga butuh biaya besar untuk mempertahankan produksi. Dalam kondisi demikian, menurut Kholid, skema cost recovery  lebih sesuai diterapkan dibandingkan gross split.

“Cost recovery bisa mendorong investasi. Skema tersebut lebih sesuai dan paling fair untuk sumur-sumur kita yang sudah tergolong mature. Butuh biaya besar untuk mempertahankan produksi,” kata Kholid kepada media hari ini.

Kholid mengatakan, pada sumur mature, kandungan reservoir memang berubah. Jika sebelumnya 90 persen minyak dan 10 persen air, sekarang bisa terbalik. “Saat ini rata-rata 10 persen minyak dan 90 persen air,” kata dia.

Makanya, teknologi untuk menghasilkan minyak pun semakin mahal. “Biaya produksi meningkat sementara produksi turun. Itu karakter alami,” lanjutnya.

Karena itu pula, Kholid mengataka, bahwa skema cost recovery memang paling memungkinkan untuk mendongkrak produksi. Apalagi, saat ini Pemerintah memiliki target produksi 1 juta barel per hari pada 2030. “Misalnya kita punya program untuk menggenjot 1 juta barel per hari produksi minyak di tahun 2030, tapi kalau tidak didukung cost  recovery itu tidak mungkin. Itu mustahil,” ujar Kholid.

Makanya Kholid menilai wajar jika terdapat kontraktor yang ingin kembali berubah dari skema gross split menjadi cost recovery.  Karena tanpa cost recovery, kata dia, kontraktor migas seperti tidak mendapat insentif untuk merambah ke wilayah green field atau sumur dan cadangan baru. Mereka akan lebih senang bermain di area brown field atau sumur-sumur yang sudah dikembangkan.

Sebelumnya, pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat, bahwa rencana perubahan skema kontrak bagi hasil dari gross split menjadi cost recovery memang cukup beralasan.  Dalam hal ini, Pri mencontohkan Blok Rokan.

Pri menilai, skema kontrak gross split bakal memberatkan Pertamina Hulu Rokan dalam upaya melanjutkan investasi besar-besaran di blok tersebut. “Sebenarnya memang tidak pernah cocok gross split untuk lapangan yang masih butuh pengembangan berisiko dan kapital besar,” jelas Pri.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sebelumnya juga membenarkan bahwa akan ada perubahan pada sejumlah wilayah kerja migas. Dari sebelumnya gross split menjadi cost recovery. “Karena gross split, terasa betul KKKS tidak bisa bergerak melaksanakan aktivitas. Oleh karena itu, mereka mengajukan perubahan ke cost recovery,” kata Dwi. mohar