Literasi Digital Jadi Solusi untuk Hindari Penyalahgunaan Data

 

 

NERACA

Jakarta – Kepala Grup Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) Diana Yumanita menilai, peningkatan literasi keuangan digital di masyarakat mampu menjadi solusi untuk menghindari penyalahgunaan data serta penipuan. "Di tengah pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital saat ini, literasi keuangan digital menjadi tantangan yang perlu diatasi. Literasi ini sangat penting agar masyarakat dapat memahami manfaat dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sistem pembayaran digital. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat bisa rentan terhadap penipuan, penyalahgunaan data, dan masalah keamanan lainnya," kata Diana dalam acara Dialog Inspiratif AstraPay dengan tema "Pengembangan Literasi Keuangan Digital Berbasis QRIS: Pendekatan Inovatif untuk Wilayah Indonesia" di Jakarta, Kamis (13/6).

Diana memaparkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemahaman literasi keuangan digital masyarakat Indonesia pada 2022 baru mencapai 41 persen. Ia menyoroti adanya gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Oleh karena itu guna meningkatkan tingkat literasi masyarakat, Diana menekankan pentingnya kolaborasi dari seluruh pihak untuk mendorong pemahaman literasi keuangan yang lebih baik ke depannya.

Bank Indonesia sendiri telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong kemajuan sistem pembayaran digital melalui optimalisasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Salah satu inovasi yang sudah dirasakan adalah kemampuan transaksi menggunakan QRIS yang dapat dilakukan di lintas negara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.

"Di tengah pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital saat ini, literasi keuangan digital menjadi tantangan yang perlu diatasi. Literasi ini sangat penting agar masyarakat dapat memahami manfaat dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sistem pembayaran digital. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat bisa rentan terhadap penipuan, penyalahgunaan data, dan masalah keamanan lainnya," tuturnya.

"Sistem pembayaran digital di Indonesia diharapkan dapat terus semakin kuat karena memberikan dampak positif bagi perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari volume transaksi QRIS yang mencapai Rp459,4 triliun pada tahun 2023," kata Diana.

Komisaris AstraPay Peter Jacobs dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran dalam acara yang diinisiasi oleh AstraPay merupakan bentuk keseriusan kolaborasi positif yang mendukung peningkatan pemahaman keuangan yang baik bagi masyarakat.

"Pemahaman terhadap literasi keuangan digital yang baik akan membantu masyarakat dalam memilih produk layanan digital, terhindar dari segala bentuk penipuan dan ancaman digital, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari penyedia layanan keuangan," ujar Peter.

Peter juga menambahkan bahwa literasi keuangan digital berbasis QRIS menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara menggunakan QRIS, memahami jenis-jenis QRIS yang berlaku, dan menghindari modus penipuan dengan QRIS palsu.

BERITA TERKAIT

Legislator Khawatir Rancangan Permenkes Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Perparah PHK Pekerja

NERACA Jakarta – Anggota legislatif khawatir kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan…

Lindungi Pekerja Tembakau, Serikat Pekerja Minta Calon Kepala Daerah Batalkan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

NERACA Yogyakarta – Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI)…

Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik di Era Jokowi

  NERACA Jakarta - Industri otomotif khususnya kendaraan listrik mendapatkan respon positif dari masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang menguntungkan para…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Legislator Khawatir Rancangan Permenkes Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Perparah PHK Pekerja

NERACA Jakarta – Anggota legislatif khawatir kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan…

Lindungi Pekerja Tembakau, Serikat Pekerja Minta Calon Kepala Daerah Batalkan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

NERACA Yogyakarta – Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI)…

Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik di Era Jokowi

  NERACA Jakarta - Industri otomotif khususnya kendaraan listrik mendapatkan respon positif dari masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang menguntungkan para…