NERACA

Sukabumi - Sejak diluncurkannya aplikasi Perangkat Administrasi Persuratan (Parasut) yang merupakan aplikasi e – office, pertengahan akhir tahun lalu. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi, saat ini tengah melakukan integrasi dan interkoneksitas, yang dapat mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Parasut sendiri, adalah bagian pertama dari Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Online Kota Sukabumi (Simponi).

"Jadi, saat ini kami tengah membangun satu sistem yang dinamakan Simponi untuk mewujudkan konsep tersebut. Saat ini Simponi, baru diisi oleh satu aplikasi, yaitu, Parasut yang digunakan dalam tata kelola persuratan," ujar Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, usai menggelar Rapat Evaluasi Internal Domain Kebijakan dan Tata Kelola (SPBE), kemarin.

Rahmat menjelaskan, untuk mewujudkan integrasi dan interkoneksitas dalam SPBE, diperlukan perubahan mindset atau pola pikir, karena digitalisasi pada level pemerintahan merupakan tanggung jawab semua pihak.

"Kedepan saya harap aplikasi yang akan dibangun atau dikembangkan, melibatkan peran Diskominfo untuk memastikan keterhubungan dan interkoneksitas. Mindset kita harus berubah, yaitu digitalisasi menjadi tanggung jawab semua, sehingga ada dukungan sumber daya manusia dan penganggaran," terangnya dilansir dari akun resmi Pemkot Sukabumi.

Sementara itu, Kepala Bidang Aptika Diskominfo Kota Sukabumi, Dudi Wahyudin, mengatakan, tujuan diadakannya rapat ini adalah untuk mengukur secara mandiri tingkat kematangan penerapan SPBE di lingkungan Pemkot Sukabumi yang berdasarkan penilaian Kementerian PAN RB berada pada skor 2,98. Bahkan, sekitar bulan ini akan ada penilaian gabungan tim assessor Kementerian PAN RB, kemudian akan dilanjutkan dengan interview. Baru pada bulan Desember akan ada hasil penilaian indeks SPBE."Berdasarkan penilaian sebelumnya kita berada diposisi ke-26 di Jawa Barat, belum mencapai angka kritis 3,0," ungkapnya.

Sejauh ini, akunya, masih terdapat beberapa sektor yang perlu dibenahi yang berada pada ranah kebijakan dan tata kelola SPBE. Seperti, belum lengkapnya pelaksanaan audit TIK, kemudian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang diantaranya, meliputi penyiapan pusat data serta jaringan internal pemerintah. Berdasarkan penilaian sebelumnya, Pemko Sukabumi baru mendapatkan skor baik dalam penggunaan sistem elektronik pada layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan.

"Secara struktur SPBE kita belum ideal. Kita ditopang penilaian bagus dalam layanan, bahkan ada yang mencapai nilai optimum seperti OSS dan JDIH," pungkasnya. Arya