NERACA

Manado – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk meningkatkan “Blue Natural Capital” atau “Modal Alam Biru” sebagai upaya melestarikan dan memulihkan kondisi ekosistem alam. Investasi ini dapat mendukung ekosistem laut yang berkelanjutan dan berketahanan yang menjadi landasan model ekonomi biru berkelanjutan. 

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dalam sambutannya mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan pada High Level Forum on Blue Natural Capital dalam rangka Coral Triangle Day di Manado.

“Ini merupakan momen yang tepat bagi negara-negara CTI-CFF untuk mempertimbangkan cara memanfaatkan peluang investasi dalam aset alam, dengan tujuan memposisikan diri sebagai inovator global dalam proyek dan perekonomian kelautan berkelanjutan,” ujarnya.

Kawasan Segitiga Karang (Coral Triangle) yang meliputi negara Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste merupakan harta karun global berupa keanekaragaman hayati laut. Wilayah ini merupakan rumah bagi beragam kehidupan laut, yang memberikan penghidupan bagi jutaan orang, kekayaan terumbu karang, hutan bakau dan wisata bahari eko-kultural yang berkelanjutan.

Menurut Victor, strategi dan instrumen investasi keuangan untuk melestarikan dan membangun kembali Modal Alam Biru (Blue Natural Capital) sangat penting untuk memberikan insentif dan mendukung pengelolaan kelautan dan pesisir dalam perekonomian biru. Kondisi ekosistem terumbu karang, lamun dan bakau yang masih asli di Kawasan Segitiga Karang mewakili “Modal Alam Biru” yang melimpah di kawasan ini.

“Kemitraan multilateral merupakan alat penting dalam upaya Indonesia untuk melindungi ekosistem di Kawasan Segitiga Karang dan memanfaatkan kekuatan Modal Alam Biru untuk menjamin masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan bagi kawasan,” tambah Victor.

Special Envoy of Seychelles for ASEAN and Founder of Blue Institute Nico Barito menjelaskan pentingnya sinergi antara konservasi dan ekonomi masyarakat serta perlunya pelibatan dukungan Pemerintah Daerah dan pelibatan masyarakat lokal dalam program Blue Natural Capital supaya program ini bisa cepat dipahami dan terealisasi.

“Instrumen investasi keuangan Blue Natural Capital juga dapat dimanfaatkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengembangan nelayan dan masyarakat pesisir,” jelas Victor.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.

Program prioritas ekonomi biru KKP mencakup lima agenda besar meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Lalu pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

Dalam penyiapan kerangka kebijakan ekonomi biru, telah diterbitkan dua Peraturan Pemerintah yaitu PP No 11 tahun 2023 dan PP No 26 tahun 2023. Selain itu, terdapat beberapa Peraturan Menteri yang telah diselesaikan oleh KKP, di antaranya untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Mengenai dua kebijakan ini Menteri Trenggono memastikan pelaksanaan keduanya harus dibarengi dengan kajian dan kesiapan matang, baik sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya. 

"Dua-duanya masih belum dijalankan ya, masih terus dimatangkan agar saat diimplementasikan seluruhnya siap," urai Trenggono.

Lebih jauh Trenggono memaparkan, bentuk implementasi program ekonomi biru di 2024 di antaranya penguatan infrastruktur teknologi monitoring, melanjutkan pembangunan modeling budidaya, integrasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, memperbaiki dan melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil serta terluar dari kerusakan, penguatan sarana prasarana pelabuhan, penangangan sampah plastik di laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"KKP juga akan terus mengembangkan sistem infrastruktur Ocean Big Data. Di tahun 2024 ini, kami juga memulai pengadaan satelit nano untuk pemantauan dan pengawasan perairan Indonesia, serta melanjutkan penyusunan Ocean Accounting," pungkas Trenggono.