NERACA
Jakarta – Sampai dengan April 2024, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp6,35 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai kontrak dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp2,39 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.
Emiten konstruksi ini menyebutkan, perolehan nilai kontrak baru itu meningkat 44,65% dibandingkan dengan periode April 2023 yang meraup Rp4,39 triliun. Kontrak baru yang diraih PTPP hingga April 2024 dikontribusikan oleh segmen bangunan dengan porsi 47%, segmen jalan dan jembatan sebesar 45%, pelabuhan 5%, serta lainnya 2%. Sementara itu, pemerintah masih menjadi pemberi kerja utama perseroan dengan kontribusi mencapai 57% dari total nilai kontrak baru.
Posisi ini disusul oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 24%, sementara swasta menyumbang 18%. Dari total nilai kontrak baru per April 2024, sebesar Rp2,39 triliun berasal proyek IKN Nusantara. Proyek Kantor PUPR Wing 2 tercatat memiliki nilai kontrak terbesar yakni Rp815,5 miliar, disusul proyek pembangunan Jalan Seksi 6C sebesar Rp746,6 miliar.
Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP, Yul Ari Pramuraharjo menyampaikan bahwa sejauh ini masih terdapat beberapa proyek di IKN yang masih dalam proses pembangunan dengan target penyelesaian sebelum 17 Agustus 2024. “Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1-2 sudah selesai, dan yang harus selesai adalah Bandara VVIP, Jalan Tol 3B, Sumbu Kebangsaan Barat, Jalan Akses Masjid, Tol 6C. Semua harus selesai sebelum 17 Agustus 2024,” ujarnya.
Di sisi lain, nilai kontrak di luar proyek IKN mencapai Rp3,96 triliun. Proyek yang digarap, antara lain Jalan Tol Serang-Panimbang seksi 3 dengan nilai Rp622,43 miliar dan IT Center Area BRI Ragunan Package 1 mencapai Rp465,76 miliar. Kuartal pertama 2024, PTPP mencatatkan pendapatan sebesar Rp4,61 triliun atau tumbuh 5,68% dibandingkan dengan pendapatan kuartal I/2023 sebesar Rp4,36 triliun.
Pendapatan tersebut ditopang oleh jasa konstruksi sebesar Rp3,81 triliun, properti dan realti sebesar Rp158,89 miliar, EPC sebesar Rp462,07 miliar, energi sebesar Rp27,95 miliar, persewaan peralatan sebesar Rp36,21 miliar, pendapatan tol sebesar Rp16,13 miliar, pendapatan keuangan atas konstruksi aset sebesar Rp71,61 miliar dan pracetak sebesar Rp20,41 triliun.
Sementara itu, PTPP mencatatkan harga pokok pendapatan sebesar US$4,08 triliun sepanjang kuartal I/2024. Harga pokok pendapatan ini lebih tinggi 7,45% dibandingkan dengan kuartal I/2023 yang tercatat sebesar Rp3,80 triliun. Alhasil, laba kotor yang dicatatkan adalah sebesar Rp528,13 miliar di kuartal I/2024. Laba ini turun 6,31% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp563,74 miliar.
Adapun laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk adalah sebesar Rp94,60 miliar, atau lebih tinggi 176,43% dibandingkan dengan kuartal I/2023 yang sebesar Rp34,22 miliar. Hal ini meningkatkan laba per saham dasar yang sebelumnya Rp6 per saham menjadi Rp15 per saham. Kemudian saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar Rp3,94 triliun. Sementara itu, per Maret 2024 PTPP mencatatkan liabilitas sebesar Rp41,32 triliun atau turun dibandingkan dengan posisi 2023 yang tercatat sebesar Rp41,38 triliun.
Salah satu layanan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, BTN Prospera berhasil menunjukkan performa impresif sepanjang 2025. Sejak peluncurannya…
Hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Modernland Realty Tbk. (MDLN) mengesahkan perombakan jajaran dewan komisaris serta menetapkan arah…
Hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Modernland Realty Tbk. (MDLN) mengesahkan perombakan jajaran dewan komisaris serta menetapkan arah…
Salah satu layanan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, BTN Prospera berhasil menunjukkan performa impresif sepanjang 2025. Sejak peluncurannya…
Hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Modernland Realty Tbk. (MDLN) mengesahkan perombakan jajaran dewan komisaris serta menetapkan arah…
Hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Modernland Realty Tbk. (MDLN) mengesahkan perombakan jajaran dewan komisaris serta menetapkan arah…