NERACA

Jakarta—Lembaga internasional OECD mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah krisis yang melanda negara maju dan berkembang saat ini. "Kalau Anda melihat angka pertumbuhan Indonesia pada kisaran 6,2 %-6,8 %, ini pencapaian luar biasa," ujar Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation Development (OECD),  Angel Gurria di Jakarta, Kamis.

Padahal, kata Angel, pertumbuhan ekonomi di AS dan Eropa saat ini sedang negatif dan negara lain seperti China, Jepang serta Brasil mengalami pelambatan pertumbuhan.

Namun, Indonesia memiliki indikator ekonomi makro memadai dengan angka pertumbuhan dalam kisaran enam %, serta rasio utang yang masih dibawah standar OECD yaitu 24 % dari PDB.

Menurut dia, Indonesia telah melakukan pembenahan dalam memperbaiki kinerja ekonomi makro dan hal ini merupakan keberanian pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi krisis. "Krisis merupakan momen untuk memberikan ujian kepada para pemimpin, apakah mereka mampu mengatasi dan melewati krisis dengan baik atau tidak," ujarnya.

Namun Angel mengingatkan pemerintah untuk melakukan tantangan selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas, mengurangi subsidi energi dan meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai infrastruktur utama. "Selain itu berinvestasi dalam jaring pengaman sosial dan meningkatkan pendidikan agar dapat meningkatkan standar hidup serta memastikan pertumbuhan di masa depan akan inklusif dan berkelanjutan," paparnya

Angel juga meminta agar Indonesia mengurangi alokasi anggaran subsidi agar pemerintah memiliki biaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar. "Subsidi energi di negara ini mencapai seperempat dari keseluruhan anggaran negara dan sebagian dari subsidi ini mengalir kepada individu yang tidak membutuhkan," tuturnya.

Dikatakan Angel, jumlah anggaran subsidi terus meningkat setiap tahun, padahal pemberian subsidi justru mendorong penggunaan BBM yang tidak ramah lingkungan dan menyisihkan belanja lain yang lebih penting. "Subsidi naik dari 18 % jadi 25 % dari anggaran, artinya anda harus menyisihkan pengeluaran lainnya dalam anggaran untuk menciptakan ruang bagi subsidi tersebut," imbuhnya.

Menurut Angel, pemberian subsidi yang lebih efektif dan tepat sasaran memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi melalui pembenahan infrastruktur. "Kalau tidak dilakukan (pengurangan subsidi), dimana ruang untuk pemerintah mengalokasikan dana bagi pertumbuhan seperti sektor investasi," tanyanya.

Namun, apabila subsidi tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat kelas menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan, maka pemerintah dapat membuat perubahan besar. "Sekarang kalau 25 % dari anggaran itu, kita alokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan, anda bisa membuat perubahan besar," urainya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan banyak pembenahan secara struktural yang dilakukan pemerintah agar pertumbuhan tinggi dan Indonesia menjadi salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar pada 2025. "Terkait dengan perbaikan pajak, infrastruktur, subsidi, good governance dan pengelolaan jaring pengaman sosial. Itu akan membuat kualitas pertumbuhan kita baik," jelasnya

Namun, Menkeu juga menyadari saat ini pertumbuhan tinggi justru menyebabkan tingkat kesenjangan makin meningkat, untuk itu pemerintah melakukan berbagai kebijakan sebagai upaya mengurangi kesenjangan tersebut. "Indonesia telah merespons dengan membuat Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), mempersiapkan stimulus untuk pembangunan di Indonesia timur serta desentralisasi fiskal," pungkasnya. **bari