NERACA

Jakarta - Cuaca ekstrim akibat El Nino sejak 2023 lalu diantisipasi Kementerian Pertanian RI, dengan mendorong pemerintah kabupaten/kota beserta stakeholders terkait di seluruh Indonesia, untuk memanfaatkan sumber air terdekat baik dari daerah irigasi, bendungan maupun sungai. Upaya tersebut sejalan dengan paket teknologi Pertanian Cerdas Iklim/Climate Smart Agriculture [CSA] dari Program SIMURP.

 

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengingatkan bahwa saat ini terdapat kurang lebih 40 bendungan yang sudah dikerjakan pemerintah pusat di sejumlah provinsi yakni satu bendungan di Aceh dan Lampung; dua bendungan di Banten; empat bendungan di Jawa Barat dan tujuh bendungan di Jawa Timur.

 

"Ada juga di Bali dua bendungan, NTB lima bendungan, NTT tiga bendungan, Kalsel satu, Sulsel dua dan Sultra dua  bendungan. Dengan bendungan yang dibangun ini diharapkan pertanaman Maret bisa lebih dipercepat," katanya.

 

Seruan Mentan Amran sebiduk sehaluan dengan Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP] yang didukung pendanaan dari Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia [AIIB].

 

Program SIMURP bertujuan melakukan modernisasi pada sistem irigasi yang strategis dan mendesak. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan air irigasi dan mendukung rehabilitasi infrastruktur irigasi yang kritis pada 24 kabupaten di 10 provinsi.

 

Pengelolaan SIMURP pada lintas empat kementerian dan lembaga [K/L] yakni Kementerian Pertanian RI, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] dan Kementerian Dalam Negeri.

 

Selain bendungan, ungkap Mentan, pemerintah juga sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk TNI, untuk memperkuat sistem air menggunakan pompa dan pipa. Tercatat sawah tadah hujan yang bisa dioptimalkan dengan pompanisasi sekitar 2,1 juta hektar.

 

"Untuk kebutuhan pompa nasional kurang lebih 215.429 unit, sedangkan luas layanan 275.480 hektar," katanya.

 

Mentan Amran mengatakan pompanisasi adalah solusi cepat menghadapi El Nino di sejumlah daerah. Nantinya, sistem pompa akan terintegrasi paket layanan solar alat mesin pertanian [Alsintan] juga benih gratis bagi petani yang mau mempercepat tanam pada Musim Tanam II [MT] Maret 2024.

 

Dari Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pangan, Dydik Rudy Prasetya memastikan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Jawa Timur, ketersediaan beras saat ini dalam posisi aman.

 

"Hasil luas panen Jatim menunjukkan peningkatan dari Januari seluas 51.741 menjadi 108.435 hektar di bulan Februari," katanya.

 

Luas panen, ungkap Dydik, diperkirakan meningkat pada Maret sekitar 361.151 hektar dan puncaknya April seluas 389.499 hektar. Sedangkan pada Februari, surplus beras mencapai 10.926 ton, surplus akan meningkat pada  Maret dengan perkiraan 922.822 ton dan April 1.011.490 ton beras.

 

"Untuk perbaikan kualitas gabah, Pemprov Jatim melalui dinas telah memberikan fasilitasi sarana paska panen pada masyarakat seperti mesin perontok multiguna dan combine harvester untuk menekan susut hasil serta fasilitasi mesin pengering untuk menjaga kualitas gabah," katanya lagi.

 

Pemanfaatan Irigasi

Terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi mengatakan inovasi CSA diusung Kementan bersama Program SIMURP.

 

"CSA turut meningkatkan produksi padi bagi pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Target SIMURP, dua kali panen padi dalam satu tahun pada lahan yang sama atau dikenal sebagai indeks pertanaman disingkat IP," katanya.

 

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] Bustanul Arifin Caya menambahkan tujuan utama Program SIMURP adalah meningkatkan produktivitas pertanian, efisiensi penggunaan air dan kesejahteraan petani melalui modernisasi infrastruktur irigasi.

 

"Programnya mencakup pengenalan teknologi irigasi yang lebih canggih, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur irigasi yang sudah ada, serta peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan sumber daya air," katanya.

 

Project Manager SIMURP, Sri Mulyani mengatakan dengan adanya program ini, diharapkan dapat menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya air yang lebih efisien.

 

"Selain itu, urgensi rehabilitasi infrastruktur irigasi menjadi fokus untuk memastikan kelancaran sistem pengairan di berbagai daerah pertanian," katanya lagi.

 

Diketahui, SIMURP meliputi dua komponen utama yakni Komponen A berupa rehabilitasi/revitalisasi sistem irigasi dan drainase pada 12 DI permukaan dan dua Daerah Irigasi Rawa [DIR] pada sembilan provinsi atau meliputi enam Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS] dan tiga Balai Wilayah Sungai [BWS] yang mencakup luas lahan 98.935 hektar.

 

Sementara Komponen B berupa modernisasi DI pada DI Jatiluhur tepatnya di Saluran Induk Tarum Timur dan Saluran Induk Tarum Utara, dengan luas layanan irigasi sekitar 176.175 hektar. Selain dua komponen utama, SIMURP juga didukung Komponen C, yakni komponen manajemen proyek.

 

DI dan DIR Komponen A meliputi DI Premium di Sulawesi Selatan BBWS Pompengan Jeneberang di Kabupaten Takalar; BBWS Citarum dan BBWS Cimanuk Cisanggarung di Indramayu dan Cirebon [Jabar]; BBWS Serayu Opak di Purworejo, Banjarnegara dan Purbalingga [Jateng]; BBWS Brantas di Jember [Jatim]; BWS NT I di Lombok Tengah [NTB]; BWS Sumatera II di Deli Serdang dan Serdang Bedagai [Sumut]; BBWS Pompengan di Pangkajene Kepulauan dan Bone [Sulsel]. Sementara utk DIR meliputi BBWS Sumatera VIII di Banyuasin dan Musi Banyuasin [Sumsel]; BBWS Kalimantan I di Katingan [Kalteng].