OPD Banten Diminta Lakukan Pengadaan Barang di Mitra Toko Daring LKPP

NERACA

Tangerang - Pemerintah Provinsi Banten membuat surat edaran yang menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital melalui mitra Toko Daring LKPP sebagai metode pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah. 

"Dengan pemanfaatan fitur MbizTravel untuk mengelola perjalanan dinas kebutuhan pemerintah, diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, sekaligus mendukung UMKM travel agent lokal di Provinsi Banten," kata Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Provinsi Banten M. Yusuf di Tangerang Selasa (6/2) dalam keterangannya.

Ia pun mengajak travel agent yang melayani berbagai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara langsung, kini dapat mendaftarkan perusahaannya di platform marketplace travel yang telah diresmikan kerja samanya.

Sebab setelah terdaftar di platform marketplace travel, travel agent dapat melayani berbagai OPD di lingkungan Provinsi Banten secara daring, tanpa perlu lagi menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) layaknya online travel (OTA). 

Selain itu, penyedia travel agent kini tidak perlu lagi repot memvalidasi Pejabat Pengadaan (PP) yang memesan perjalanan dinas, karena marketplace travel telah melakukan kurasi terlebih dahulu terhadap PP yang mendaftar.  

Kemudahan lain yang didapat oleh travel agent, adalah mekanisme pembayaran online, termasuk dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Yusuf juga menjelaskan Pemprov Banten didukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) telah menggelar acara temu bisnis dan sosialisasi MbizTravel dengan penyedia lokal dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.  

"Dengan diadakannya kegiatan Temu Bisnis dan Sosialisasi Marketplace Travel, diharapkan dapat meningkatkan peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam pengadaan pengadaan pemerintah," ujarnya.

Sementara itu sebanyak 662 penyedia UMKM lokal dengan 13.854 total produk tayang telah terdaftar di platform toko daring Mbizmarket yang merupakan mitra toko daring LKPP.

Direktur Perencanaan Transformasi Pemantauan dan Evaluasi LKPP RI yakni Fadli Arif menambahkan pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Banten dan Mbizmarket yang telah mendukung proses pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah, sebagai e-commerce mitra Toko Daring LKPP. 

"Kami telah melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan fitur MbizTravel. Kami berharap jajaran Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Banten dapat memanfaatkan fitur MbizTravel, di mana prosesnya akan jauh lebih mudah” katanya.

Sesuai dengan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021 untuk kategori barang dan jasa yang sesuai ketentuan standar, memiliki sifat resiko rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar, Pemerintah Provinsi Banten dapat memanfaatkan pengadaannya melalui Toko Daring, agar pengadaan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel dan tercatat secara elektronik. 

CEO & Co-Founder Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan dikenalkannya MbizTravel diharapkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh OPD Pemerintah Provinsi Banten dalam mengelola perjalanan dinas dapat teratasi.

"Kami telah membangun infrastruktur platform dan ecosystem e-commerce MbizTravel dengan melibatkan penyedia  travel agent-travel agent lokal di Banten. Kami berharap kebutuhan pengadaan digital terkait perjalanan dinas di Pemerintah Provinsi Banten dapat kami akomodasi, mulai dari mekanisme persetujuan, termin pembayaran yang beragam, mekanisme perpajakan, hingga  laporan dan analisis transaksi," katanya. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Alumni UI Garda Pancasila (AUIGP) Dukung DPR-RI Gunakan Hak Angket

NERACA Jakarta - Alumni Universitas Indonesia Garda Pancasila (AUIGP) mendukung DPR RI untuk menggunakan hak angket lembaga negara ini, guna…

Luncurkan Fintech Media Toolkit, Amartha dan CELIOS Dorong Impact Investing

NERACA Jakarta - Merujuk data Bank Dunia, sekitar 97,74 juta orang dewasa di Indonesia masuk kategori unbanked. Ini artinya setara…

Ketiga Kalinya Togap Marpaung Melawan Presiden RI di MA Permohonan HUM Perpres 54/2018 Terkait Pencegahan Korupsi

Oleh: Togap Marpaung (insan pengawas nuklir, dipaksa pensiun)  Permohonan hak uji materiil  (HUM) ketiga ke Mahkamah Agung merupakan rangkaian HUM…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Luncurkan Fintech Media Toolkit, Amartha dan CELIOS Dorong Impact Investing

NERACA Jakarta - Merujuk data Bank Dunia, sekitar 97,74 juta orang dewasa di Indonesia masuk kategori unbanked. Ini artinya setara…

Ketiga Kalinya Togap Marpaung Melawan Presiden RI di MA Permohonan HUM Perpres 54/2018 Terkait Pencegahan Korupsi

Oleh: Togap Marpaung (insan pengawas nuklir, dipaksa pensiun)  Permohonan hak uji materiil  (HUM) ketiga ke Mahkamah Agung merupakan rangkaian HUM…

Sambut Ramadan PNM Peduli Gelar Santunan Anak Yatim Serentak di Seluruh Cabang di Indonesia

NERACA Jakarta – Sebagai bentuk rasa syukur menyambut bulan Ramadan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Peduli hari…