Kita mungkin tertegun melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menduduki posisi nomor dua terbaik di dunia. Pasalnya, data Bank Dunia mengungkapkan hingga semester pertama 2012 perekonomian China tumbuh 8,7%, disusul Indonesia 6,4% dan India mencatat 6%. Turki yang selama ini tumbuh rata-rata 8,5%, kini hanya 2%, sedangkan Brazil di bawah 2%. Sementara n Thailand tak lebih 2%, Malaysia 4%, dan Singapura sebesar 2%.

Bahkan berdasarkan data BPS,  pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi berada di kisaran 6,1%-6,5%, dan tahun depan antara 6,3% dan 6,7%.  Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia 2012 hanya 3,27%, atau turun dibandingkan dengan tahun lalu, sedangkan tahun depan diprediksi 3,73%. Artinya, jika data BPS itu benar dan jujur, kita wajar memberikan apresiasi, mengingat angka pertumbuhan ekonomi kita melampaui dunia.

Hanya sayangnya, tingkat daya saing Indonesia di mata internasional saat ini memprihatinkan. Peringkat daya saing Indonesia berdasarkan penilaian World Economic Forum (WEF) sekarang merosot ke-50, atau turun dibandingkan tahun lalu berada di peringkat ke-46 dari 120 negara yang disurvei badan internasional tersebut.

Lantas apa artinya jika tingkat pertumbuhan ekonomi tetap tinggi melampaui dunia, tapi di sisi lain tingkat daya saingnya menurun? Bukankah pertumbuhan tersebut dapat dikatakan tidak berkualitas?

Herannya lagi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan tidak masalah dengan penurunan peringkat tersebut. Padahal, hasil penilaian WEF sejatinya itu harus dicatat sebagai penurunan produktivitas negara ini. Kalau saja produktivitas dapat kembali menjadi perhatian pemerintah, tidak seharusnya daya saing Indonesia merosot.

“Daya saing bukanlah melulu persoalan ekonomi makro,melainkan juga masalah manajemen, pelayanan dan inovasi. Berapa biaya ekonomi yang harus dibayar Indonesia dengan produktivitas yang rendah itu?,” ujar Prof. Dr. Rhenald Kasali, guru besar FEUI, dalam tulisannya di sebuah media cetak nasional.

Pemerintah seharusnya secara logika wajar, dapat menghitung antara biaya untuk meningkatkan daya saing yang riilnya sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang bisa diraih seandainya memiliki tenaga kerja berproduktivitas tinggi. Coba bandingkan dengan anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2012 mencapai Rp23,9 triliun.

Anggaran perjalanan dinas PNS yang terus meningkat dari tahun ke tahun juga tidak terbukti mampu meningkatkan produktivitas mereka. Akan lebih bermanfaat jika kemudian anggaran perjalanan dinas yang menurut BPK banyak terjadi penyimpangan itu dialokasikan untuk hal-hal yang bisa meningkatkan daya saing Indonesia.

Biaya perjalanan dinas itu terbukti tidak digunakan untuk perbaikan kesejahteraan karena porsi terbesar justeru dibayarkan untuk industri jasa airlines dan hotel. Artinya, pemerintah Indonesia selama ini belum memperhatikan pentingnya management knowledge management, karena kurangnya sharing knowledge dalam kultur birokrasi kementerian maupun lembaga (K/L). Ini jadi penyebab utama lemahnya daya saing negeri ini di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi.