NERACA

Jakarta-- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BP Migas) mengaku kecewa dengan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilainya belum memiliki keseriusan dalam andil melakukan penghemataan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Karena kenyataannya, dalam hal penghematan BBM bersubsidi tersebut, Pemda belum ada upaya untuk ke arah sana. "Pemda juga harus perlihatkan programnya (penghematan) dan itu sangat pengaruh sekali," kata anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim di Jakarta, (20/9)

Lebih jauh Ibrahim menambahkan, untuk menjaga tambahan kuota, pihaknya akan melakukan sidang komite guna mengatur besaran BBM bersubsidi yang akan dibagikan ke setiap daerah. "Kita di BPH akan menunggu arahan dari pemerintah, terus kita melakukan sidang komite,” ungkapnya.

Dalam memonitor konsumsi BBM tersebut, lanjut Ibrahim, BP Migas membagi jatah konsumsi BMM masing-masing daerah. “Sidang komite itu untuk membagi berdasarkan kebutuhan per daerah. Sebenarnya secara umum minyak itu ada dan sekarang pun secara rutin masih terus disalurkan," ujarnya

Menurut Ibrahim,  nantinya semua daerah akan mendapatkan jatah kuota tambahan tersebut. Namun masing-masing daerah berbeda kapasitasnya. "Semua daerah akan kita berikan (BBM subsidi) karena semuanya enggak cukup khususnya untuk premium,” tegasnya

Namun kata Ibrahim, kebutuhan Solar secara hitungan masih ada. Namun tetap saja ada penjatahan. “Kalau untuk solar masih ada yang cukup tetapi per daerah nanti jumlah kuotanya engggak sama. Kita lihat berdasarkan kebutuhan daerah," imbuhnya

Sementara itu,Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini mengatakan, pada 2013, konsumsi BBM sebenarnya bisa melonjak hingga mencapai 48,76 juta kiloliter. "Namun, dengan program penghematan, maka diperkirakan hanya menjadi 46,01 juta kiloliter atau dihemat 2,75 juta kiloliter," ujarnya.

Menurut Rudi, upaya penghematan konsumsi BBM bersubsidi yang akan dilakukan antara lain meneruskan kebijakan pelarangan kendaraan dinas, pertambangan, dan perkebunan memakai BBM bersubsidi. Serta, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Pada 2012, konsumsi BBM juga bisa ditekan dari 45,26 juta kiloliter menjadi 44,04 juta kiloliter atau turun 1,12 juta kiloliter.

Rudi juga mengatakan, pemerintah berhasil menekan peningkatan konsumsi BBM dari tahun ke tahun. Pada 2011, konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41,76 juta kiloliter atau naik 3,5 juta kiloliter dibandingkan 2010 yang 38,26 juta kiloliter.

Namun, di 2012, konsumsi diperkirakan hanya naik 2,28 juta kiloliter menjadi 44,04 juta kiloliter. "Tahun 2013, pertumbuhan konsumsi diperkirakan turun lagi yakni hanya 1,97 juta kiloliter," tuturnya.

Padahal, lanjutnya, ekonomi terus tumbuh dan penjualan kendaraan bermotor baik mobil maupun motor akan terus bertambah.

Berbeda dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku keberatan apabila kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bertambah hingga empat juta kiloliter karena beban fiskal yang ditanggung pemerintah menjadi sangat besar. "Kalau bisa sektor itu menjaga agar jangan lebih dari 3,5 juta kiloliter. Tapi kalau empat juta kiloliter sudah disetujui oleh komisi tujuh, tentu kami akan laporkan ke Badan Anggaran," ujarnya

Menurut Menkeu, tambahan sekitar empat juta kiloliter akan menambah beban anggaran subsidi sekitar Rp15 triliun-Rp16 triliun dan baru bisa dibayarkan setelah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kalau sudah diaudit oleh BPK, kita harus yakin bahwa ada anggarannya. Jadi kemungkinan itu akan dimasukkan di APBN tahun 2013 atau APBN-Perubahan 2013 baru bisa dibayarkan," ujarnya. **bari/cahyo