NERACA

Surabaya—Kementerian Kesehatan menegaskan pemerintah akan mulai memberlakukan sistem jaminan sosial bagi masyarakat pada 1 Januari 2014. "Itu merupakan implementasi UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah dibentuk dengan UU 24/2011 tentang BPJS," kata Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD di Surabaya, Rabu.

Wamenkes yang juga Ketua Pokja BPJS itu menambahkan pelaksanaan Jamkesmas dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) agak berbeda sedikit. "Bedanya, kalau Jamkesmas yang berlaku saat ini diselenggarakan pemerintah (Kemenkes), maka SJSN akan dilaksanakan BPJS. BPJS itu jelmaan PT Askes, tapi badan itu sudah tidak boleh profit," tuturnya.

Selain itu, BPJS akan mengelola iuran masyarakat Indonesia sebesar Rp22.201 per bulan. "Tapi, selama Jamkesmas atau Jamkesda yang ada saat ini belum 'dicover' BPJS menjadi SJSN, maka Jamkesmas atau Jamkesda harus tetap diteruskan," ucapnya.

Ditanya tentang mekanisme SJSN yang diselenggarakan BPJS itu, ia mengatakan polanya tidak jauh berbeda dengan Jamkesmas yang ada, seperti ada kartu dan ada proses verifikasi melalui audit. "Nanti akan disiapkan fasilitas, alat, dan SDM," katanya.

Mengenai anggaran yang akan dikelola BPJS, ia memperkirakan dengan iuran Rp22.201 per bulan, maka BPJS akan mengelola anggaran sekitar Rp25 triliun yang akan dibayarkan kepada masyarakat sebagai jaminan sosial.

Bahkan Wamenkes menegaskan SJSN pada tahun pertama akan melayani sekitar 140 juta penduduk. "Jumlah itu terdiri dari masyarakat miskin, PNS, TNI, Polri, pensiunan, dan pegawai swasta yang sudah mengikuti asuransi. Lewat Jamkesmas, pemerintah telah melayani 76,4 juta penduduk miskin dan hampir miskin. Itu sudah lebih besar dari jumlah penduduk Thailand," tukasnya. **cahyo