NERACA

Bali - Pemerintah Indonesia menjajaki konsep bank biru yang fokus memberikan pembiayaan untuk proyek di sektor kelautan karena ekonomi berbasis kelautan memiliki potensi besar menyokong perekonomian tanah air. “Kami perlu membahas pembentukan adanya blue bank,” kata Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi di sela Konferensi Bali Ocean Days di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, sebagaimana dikutip Antara, kemarin. 

Ia menambahkan bank biru sudah diterapkan di Seychelles, negara di kawasan Afrika Timur yang memiliki lembaga jasa keuangan atau bank khusus memberikan pendanaan untuk usaha kelautan. Jodi menilai konsep tersebut sebagai salah satu inovasi dalam pembiayaan sektor ekonomi biru. Meski belum ada bank atau lembaga jasa keuangan yang fokus dalam pembiayaan tunggal untuk sektor kelautan di tanah air, lanjut dia, usaha bank BUMN atau bank Himbara sudah memiliki instrumen pendanaan melalui Merah Putih Fund yang bisa diarahkan juga untuk pembiayaan sektor kelautan.

Merah Putih Fund sebelumnya diluncurkan pada 2021 yang sudah mendapatkan lampu hijau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki modal untuk disuntikkan kepada perusahaan rintisan sekitar Rp4,5 triliun. “Kantor kami sekarang sedang menjajaki kemungkinan kolaborasi Merah Putih Fund untuk sektor kelautan,” imbuhnya.

Adanya pembiayaan inovatif itu, imbuh dia, diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memberikan perhatian kepada ekologi atau ramah lingkungan khususnya kelautan. Sementara itu, dalam forum Bali Ocean Days, pihaknya memaparkan upaya inovatif Indonesia dalam mendukung pembiayaan ekonomi biru di antaranya penerbitan obligasi biru pemerintah atau blue bond.

Obligasi biru itu ditawarkan kepada publik di pasar obligasi Jepang senilai 20,7 miliar yen atau setara 150 juta dolar AS pada Mei 2023 dengan didukung Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP). Di sisi lain, Ia juga mengharapkan keterlibatan masyarakat termasuk dari organisasi swadaya masyarakat (NGO) sehingga upaya inisiatif sektor kelautan juga datang dari masyarakat kepada pemangku kebijakan. “Kolaborasi itu bagus karena tidak hanya top down (pemerintah ke masyarakat) terutama dari sektor kelautan dan masyarakat pesisir tapi kami butuh masukan dari NGO dan komunitas,” katanya.

Sementara itu, pendiri Yayasan Sky Blue Sea Paul Tanjung Tan, NGO yang terlibat dalam forum itu menjelaskan konferensi kelautan tersebut diharapkan mendorong lahirnya gerakan sosial serta menyerukan kesadaran terkait lingkungan. Alasannya, ekosistem laut memainkan peran penting dalam melestarikan kehidupan di bumi. “Kami dorong melanjutkan perlindungan keberagaman, ekologi, lingkungan dan paling penting meningkatkan kemampuan untuk membarui apa yang kita ambil dari bumi demi generasi berikutnya,” katanya. Sementara itu, berdasarkan proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) nilai tambah ekonomi berbasis perairan atau ekonomi biru di tanah air mencapai sekitar 30 triliun dolar AS pada 2030.

Setidaknya terdapat tiga fasilitas pembiayaan pada sektor kelautan dan perikanan yang bisa dimanfaatkan. Pertama, kredit modal kerja (KMK) yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku dan piutang. Kedua, kredit investasi (KI), yaitu kredit dengan jangka waktu menengah atau panjang yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik. 

Ketiga, kredit konsumtif (KK), yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain. Namun begitu, pembiayaan di sektor kelauran dan perikanan memiliki risiko yang cukup tinggi sehingga perbankan masih cenderung berhati-hati dalam memberikan pembiayaan ke sektor ini. Terlihat dari NPL sektor perikanan jauh lebih tinggi dari NPL secara keseluruhan, NPL sektor perikanan 6,5% pada 2022, sedangkan NPL bank umum hanya 2,4%.  Adapun, sepanjang 2022, outstanding kredit sektor perikanan hanya sebesar Rp 19,7 triliun, dibandingkan outstanding kredit bank umum mencapai Rp 6.423,3 triliun. Kontribusi perikanan sejak 2012 hingga 2022 tidak pernah melebihi 0,32%.