NERACA

Data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebutkan, sejak 2004-2011 kenaikan impor ikan Indonesia telah lebih 230%. Padahal, produksi ikan dalam negeri cenderung naik dan dirasa mampu mengimbangi kenaikan konsumsi ikan perkapita 2004 ke 2011 yang hanya berkisar 9%. Indonesia perlu mewaspadai hal ini. Apalagi rata-rata sekitar 50% dari produk yang diimpor berupa ikan segar dan beku dengan nilai harga yang terus naik.

Sekretaris Jenderal Kiara M. Riza Damanik mengatakan, meski neraca perdagangan komoditas perikanan dalam 5 tahun terakhir masih cenderung surplus, namun beban biaya impor kian membesar. Buktinya, kenaikan rata-rata nilai impor kurun 2007-2011 mencapai 39,32%, sedangkan kenaikan nilai ekspor rata-rata hanya 9,72%.

“Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kontribusi sektor perikanan belum optimal. Satusisi, produk yang dihasilkan tidak berdaya saing, di saat yang sama industrialisasi perikanan masih bergantung pada bahan baku impor. Sebelum pukulan impor kian memburuk, segera pemerintah mengkonkritkan ekonomi kreatif (berdaya saing dan nilai tambah) dan adaptif (menyesuaikan antara kondisi cuaca suatau wilayah dengan ketersediaan atau pasokan bahan baku, dan kegiatan pengolahan) pada sektor perikanan rakyat,” kata Riza kepada Neraca, Selasa (18/9).

Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mematok impor ikan pada tahun ini sekitar 610 ribu ton, naik sebesar 35% dari tahun lalu yang berkisar pada angka 450 ribu ton. Sedangkan pada 2012 konsumsi ikan ditargetkan tumbuh signifikan menyusul kebijakan pemerintah yang menargetkan konsumsi ikan per kapita naik sebanyak 1,5 kg menjadi 33,14 kg/kapita/tahun, kemudian pada 2013 sebesar 35,14 kilogram/kapita/tahun dan pada 2014 bisa mencapai sekitar 38,00 kilogram/kapita/tahun.

Sulit Berkembang

Namun, sebelumnya, di sektor bisnis perikanan, KKP menyatakan, industri pengolahan dan pemasaran perikanan sulit berkembang jika logistik perikanan tidak digarap maksimal. Pasalnya 90% persoalan perikanan bergantung pada logistik. “Jika logistik perikanan bisa direalisasikan, maka 90% persoalan perikanan akan selesai. Di Indonesia, tangkapan ikan itu bersifat musiman, artinya saat musim maka ikan melimpah bahkan sampai terbuang tetapi saat paceklik maka sulit mendapatkan bahan baku, sampai harus impor,” kata Direktur Pengolahan Hasil Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Santoso.

Dengan logistik yang memadai, kata Santoso, maka ikan tangkapan nelayan bisa dikelola dengan baik. Artinya di saat musim panen melimpah, ikan bisa di stok di coldstorage untuk disimpan sedangkan saat paceklik stok bisa dikeluarkan. Dengan pengelolaan seperti itu, maka nelayan bisa mendapatkan harga yang wajar dalam penjualan hasil tangkapanya.

Untuk mendukung sistim logistik ikan nasional, kata Santoso saat ini sudah dibangun 200 pabrik serta puluhan coldstorage untuk tempat penyimpanan ikan. Dan saat ini Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil KKP juga mengalokasikan anggaran Rp 530 miliar salah satunya untuk mendorong pembangunan coldstorage. Selain terkait penyimpanan, logistik juga perlu dukungan transportasi pengangkutan dari wilayah tangkapan ikan di timur untuk didistribusikan ke pasar yang kebanyakan di kawasan barat.

“Jadi bagaimana menciptakan transportasi dari timur ke barat untuk mendukung distribusi. Kedepan kita siapkan sentra sentra pengolahan, misalkan sentra pengolahan ikan pindang, nantinya akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta menyiapkan pasarnya,” ujarnya.

Di tempat yang sama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemindangan Ikan Indonesia (Appikando) Hamidy mengatakan, perlu ada pembenahan, dan pihaknya berharap logistik tersebut tidak hanya diwacanakan tetapi direalisasikan. “Menjaga pasokan bahan baku saat musim paceklik itu sulit, dan akibat managemen logistik belum tertata akhirnya untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan saat paceklik ya melalui impor. Saat ini karena bahan baku di dalam negeri terbatas kita sudah impor 50 ribu ton ikan untuk bahan baku pemindangan berjenis makarel dan salem,” paparnya.

Hamidy mencontohkan, saat ini di Kabupaten Banggai, di saat musim panen tangkapan ikan kemampuan daya tampung coldstorage hanya 150 ribu ton, padahal produksi saat panen bisa mencapai 400 ribu ton. Artinya infrastruktur yang tidak memadai membuat ikan yang tidak bisa ditampung akan cenderung terbuang atau dijual dengan harga yang murah. Untuk itu kedepan perlu disiapkan buffer stok.

Lebih lanjut Hamidy mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan pembangunan infastruktur pendukung mulai dari pelabuhan dan bandara di Kawarang, serta akses jalan tol dari Marunda Jakarta Utara hingga ke Karawang dan diteruskan ke Semarang. Dengan dukungan infrastruktur, maka distribusi ikan dari kawasan Timur ke Barat akan semakin mudah.

Dia mencontohkan, saat ini pengusaha pindang mengeluarkan ongkos pengiriman dari Banggai ke Jakarta sebesar Rp 1.700 perkilogram dan di saaat bersamaan biaya impor dari China ke Jakarta hanya Rp 700 perkilogram. Artinya biaya distribusi masih belum efisien.

Padahal jika sentra produksi di dukung coldstorage yang memadai dan transportasi mudah maka harga ikan akan kompetitif. Jadi, kata Hamidy membangun logistik itu perlu keterlibatan banyan stakeholder jadi ada dukungan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia mencontohkan, untuk membangun coldstorage dibutuhkan dukungan berupa pasokan listrik, karena yang terjadi saat ini misalkan di Banggai, coldstorage tidak beroperasi penuh karena listrik byar pet. Padahal jika lebih dari empat jam maka ikan akan membusuk dan pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa diesel.