BRI Dorong Kredit Ketahanan Pangan

NERACA

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendorong pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini terkait dengan program ketahanan pangan (KKP-E) serta program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. "Kreditnya dalam bentuk investasi atau modal kerja," kata Sekretaris Perusahaan Bank BRI Muhamad Ali di Jakarta,16/9

BRI akan memberi plafond maksimal kreditnya sebesar Rp 500 juta untuk maksimal tenornya lima tahun.  "Objek yang dapat dibiayai yakni  pengembangan tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, koro, kacang hijau, perbenihan (padi, jagung dan atau kedelai)," paparnya

Sedangkan untuk pengadaan pangan, obyek pembiayaan termasuk gabah, jagung, dan atau kedelai. Dikatakan Ali, program ini tak akan berjalan bila peralatan pertanian terlantar dan tidak dipelihara.  

BRI merupakan penyalur kredit KKP-E terbesar diantara 22 bank pelaksana lainnya, dengan market share lebih dari 50% atau lebih dari Rp 1,9 triliun, dari total outstanding perbankan nasional yakni lebih dari Rp 3,46 triliun pada Juni 2012. "Untuk total akumulatif penyaluran kredit ini dari tahun 2007 sampai dengan semester I tahun 2012 adalah Rp 4,7 triliun dengan total debitur 300 ribu petani di seluruh Indonesia," paparnya

Program KKPE ini telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Lampung. Per Agustus 2012, sudah disalurkan KKP-E lebih dari 57 milyar ke lebih dari 1000 petani. Akhirnya diharapkan dari program KKP-E ini adalah dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

Pada kesempatan yang sama Ali mengatakan, hingga Triwulan II-2012, dana pihak ketiga (DPK) BRI mencapai Rp 371,1 triliun. Dana itu terdiri atas Giro sebesar Rp 74,5 triliun, Tabungan Rp 155,7 triliun, dan Deposito Rp140,9 miliar.  “DPK kita mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan Triwulan II-2011 lalu, dimana Giro sebesar Rp 45,3 triliun, Tabungan Rp 123,8 triliun, dan Deposito Rp 125,5 triliun. Artinya, DPK tumbuh 26% dibanding periode yang sama tahun lalu," ujarnya. **rin

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…