NERACA

Jakarta - Pemerintah memiliki visi untuk membentuk Profesi Keuangan yang berkelas dunia dalam rangka mendukung terwujudnya Perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Pemerintah terus berinisiatif dalam memberikan layanan terbaik bagi para pemangku kepentingan menyusun regulasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan profesi keuangan, membina dan mengawasi profesi keuangan dengan inovasi berkelanjutan, serta membentuk SDM yang berkompetensi tinggi, mampu beradaptasi, profesional, dan berintegritas.

“Keberlanjutan Profesi Keuangan di Indonesia menjadi Fokus Arah pemerintah ke depan,” jelas Wawan Juswanto, Chief Change Management Officer II, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam acara Year-End Reminder dari SW INDONESIA pada Jumat (8/12). Topik seminar nasional yang diselenggarakan secara hybrid ini memilih tema “Profesi Keuangan di Indonesia dan Perannya terhadap Ketahanan Keuangan Negara”. Seminar hybrid ini berhasil mengajak serta lebih dari 500 partisipan di Zoom dan Youtube, serta di hadapan lebih dari 250 insan SW INDONESIA pelaku Profesi Keuangan. 

Profesi keuangan berperan penting dalam ketahanan keuangan negara dan perekonomian Indonesia. Hampir 400 pemerintah kabupaten, 100-an pemerintah kota, 34 kementerian, 100.000-an yayasan, 4000-an 64,1 juta UMKM (penyumbang 61% GDP), membutuhkan jasa dalam pembinaan, dukungan, dan bantuan atas tata kelola keuangan. Peran Profesi Keuangan mewujudkan perlindungan atas kepentingan publik, dukungan pada perekonomian yang sehat efisien transparan, dan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Program edukasi publik dimulai oleh paparan pembuka oleh Tokoh Akuntan Indonesia Ahmadi Hadibroto, dimoderatori oleh CEO SW INDONESIA Michell Suharli, dengan menghadirkan pembicara tunggal Wawan Juswanto. SW INDONESIA merupakan grup profesional di bidang keuangan yang terdiri dari Akuntan Publik, Akuntan Berpraktik, Akuntan Manajemen, Konsultan Pajak, Teknisi Akuntansi dan Penilai Bisnis. Insan SW INDONESIA memberi layanan profesi kepada publik melalui KAP Suharli, Sugiharto & Rekan, SW Tax Consulting, SW Business Advisory, SW Digital Solution, dan SW Corporate Legal. 

Wawan memaparkan tiga bagian presentasi dan ditutup dengan lampiran berupa data-data dan informasi pendukung. Bagian presentasi pertama adalah PPPK dan Profesi Keuangan di Indonesia, Bagian kedua tentang Ketahanan Keuangan Negara dan Geopolitik. Bagian terakhir Wawan menjelaskan Peranan Profesi Keuangan terhadap Ketahanan Keuangan Negara.

Kementerian Keuangan berkomitmen dalam melaksanakan pembinaan, dukungan, hingga pelatihan kepada Profesi Keuangan di Indonesia melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Profesi Keuangan yang dibina oleh PPPK Kementerian Keuangan adalah Akuntan Publik, Akuntan Berpraktik, Akuntan Manajemen, Teknisi Akuntansi, Konsultan Pajak, Penilai Publik, dan Aktuaris. Segera menyusul dua Profesi Keuangan yang masih dalam proses integrasi ke PPPK adalah Ahli Kepabeanan dan Pejabat Lelang Kelas II.

Bank Dunia mendefinisikan Ketahanan Keuangan adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan stabilitas makroekonomi dan mengelola aset dan utang secara berkelanjutan, yang mencakup aspek pengawasan keuangan, kebijakan moneter, dan fiskal, serta tata kelola ekonomi yang baik. Ketidakpastian global ke depan terus meningkat dan ketahanan keuangan negara Indonesia masih akan terus dijaga. Di tengah berbagai gejolak, Ketahanan Keuangan Indonesia terus menguat, terbukti ketahanan ekonomi diukur dari pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur global masih di zona kontraksi, sementara PMI Manufaktur Indonesia sudah di Zona Ekspansif.

Kebijakan fiskal Indonesia baik dan prudent, dengan defisit fiskal yang terbilang moderat dan lebih baik dibandingkan negara lain. Penambahan utang diikuti dengan pertumbuhan aset, artinya pembangunan infrastruktur terus menjadi salah satu prioritas sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui APBN sebagai Shock Absorber, membuahkan pemulihan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemulihan ekonomi berkualitas mampu menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Capaian pembangunan menjadi modalitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menyongsong Visi Indonesia 2045: menuju negara maju. Wawan menjelaskan Ketahanan Keuangan Negara itu dengan menunjukkan capaian pembangunan infrastruktur selama sembilan tahun terakhir (2014-2023).