Oleh: Syarif Ali, Dosen dan Pengurus LKEB UPN Veteran Jakarta

Masyarakat Indonesia marah dan prihatin ketika nilai-nilai kemanusian rakyat Palestina dihinakan oleh Israel. Pemerintah Hamas mengatakan jumlah korban tewas di Gaza pada Jum’at (17/11/2023) mencapai 12.000 orang sedangkan 30.000 orang lainya terluka.1.7 juta dari 2.4 juta penduduk Gaza mengungsi, lebih dari separuh rumah hancur (Aljazeera, 24/11/2023).

Dukungan terhadap Palestina berwujud demontrasi yang merebak di berbagi kota, sepertidi Bekasi, Depok, Jakarta, Palembang dan Bitung (Sulawesi Utara).

Pada saat yang sama, pengungsi suku Rohingya dari Myanmar  berlabuh di Pidie pada Kamis (16/11/2023).  Perahu kayu yang membawa imigran itu pun sampai terombang-ambing ombak di pesisir Aceh selama beberapa jam.  Pengungsi datang secara bergelombang.

Pertama pada Selasa (14/11/2023) di pesisir pantai Gampong Blang Raya Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie 200 orang. Sehari setelahnya, Rabu (15/11/2023), sebanyak 147 imigran Rohingya kembali mendarat di kawasan Pantai Beurandeh, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie.Lalu, pada hari Jum’at (17/11/2023) Aceh kembali kedatangan kapal imigran Rohingya di kawasan pesisir Jangka Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.

Nilai-nilai Kemanusiaan

Berbicara tentang kemanusiaan kita akan merujuk Moh.Yamin.  Dalam gagasan tentang kemanusiaan tokoh nasional ini menekankan pengakuan hukum sedunia atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain. Soepomo menekankan nilai-nilai kemanusiaan kekeluargaan. Sedangkan Soekarno berpendapat kemanusiaan mencakup nilai kemanusiaan lebih universal. Menurut Bung Karno, Internasionalisme atau Perikemanusiaan adalah solidaritas antar bangsa rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggungan dengan sesama manusia dari berbagai bangsa.

Kemanusiaan mengandung pengertian bahwa manusia Indonesia dan seluruh manusia di muka bumi ini seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan.

Kosa kata ’right to have rights’ berawal dari Hannah Arendt (1906-1975). Filsuf politik kelahiran Jerman yang merasakan mahluk Tuhan tanpa hak hidup dan tanpa kewarganegaraan,menjadi mahluk ciptaan Tuhan tanpa hak hidup.

Tidak saja hak sebagai warganegara terampas namun semua hak-hak asasi.Karena itu, menurut Arendt hak untuk memiliki hak-hak sebagai manusia adalah faktor elementer warganegara. Ungkapan ’right to have rights’ bergema hingga ke seluruh pelosok dunia dan menarik perhatian internasional.

Kalau kita merunut ke belakang, jejak perampasan nilai kemanusiaan sudah terjadi sejak lama. Derita rakyat Palestina dimulaitahun 1948. David Ben Gurion, menjadi de facto pemimpin komunitas Yahudi di Palestina, dan sebagian besar memimpin perjuangan untuk kemerdekaan negara Yahudi di Palestina.Gurionmemproklamirkan Israel sebagai negara sekaligus menjadi Perdana Menteri pertama. Sejak saat itu pembataian dimulai. Ratusan ribu orang Palestina melarikan diri ke Mesir, Lebanon, dan Jordania.

Di Lebanon, kehancuran nilai-nilai kemanusiaan membuat gempar dunia internasional.  Pengungsi Palestina yang bermukim di kamp Sabra dan Shatila dihabisi secara brutal oleh milisi Kristen Lebanon (Lebanese Christian Phalangist militiamen) yang berafililasi dengan Israel. Selama dua hari tanggal 16-18 September 1982 milisi melakukan pembunuhan masal terhadap pengungsi Palestina.

Di Asia, salah satu krisis kemanusiaan internasional terjadi tahun 1975-1990. Eksodus masal orang Vietnam meninggalkan negaranya yang diamuk perang, kemiskinan, dan penindasan politik menjadi cerita kelam hingga hari ini. Laut menjadi jalur melarikan diri dengan menggunakan perahu dan kapal. Namun tidak semua boat people mencapai daratan impian, menurut United Nation High Commission for Refugees (UNHCR) dari 800.000 yang melarikandiri, 200.000 hingga 400.000 meninggal dalam perjalanan.

Kita bersyukurmempunyaifounding fathers yang brilian dan visioner.  Pemikiran Moh.Yamin, Soepomo, dan Soekarno menjadikan kemanusiaan sebagai salah satu sila Pancasila merupakan bintang penuntun.

Dukung Tanpa Boikot

Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan. Sila ke-4 Pancasila menjadi pijakan pemerintah memformulasikan kebijakan solidaritas antar bangsa rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggungan dengan sesama manusia dari berbagai bangsa.

Sementara masyarakat dapat berpartisipasi mengungkapkan keperihatinan melalui aksi damai dan menggalang donasi dengan penyaluran melalui lembaga pemerintah atau non pemerintah yang kredibel tanpa perlu memboikot produk kebutuhan konsumsi masyarakat.

Melakukan boikot untuk tidak membeli produk tertentu akan mengganggu keberlangsungan ekonomi. Kita harus terus mendorong konsumsi masyarakat, karena konsumsim masyarakat dapat menjadi penopang utama pertumbuhan tahunan produk domestik bruto (PDB). Konsumsi masyarakat komponen penting pembentukan modal tetap bruto (PMTB) selain ekspor barang dan jasa, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan impor barang dan jasa.

Dibandingkan dengan komponen lain konsumsi rumah tangga menyumbang mayoritas atau 53,31% dari pertumbuhan total PDB Indonesia pada kuartal II-2023 (databoks,2023). Komponen ini tumbuh 5.32% secara tahunan (yoy). Memang ekonomi kuartal III/2023 melambat namun konsumsi rumah tangga masih bertengger sebesar 5,06% (Bank Indonesia, 6/11/2023).

Aksi boikot berdampak negatif. Selain berpotensi merontokkan usaha bisnis, boikot memiliki multiplier effect:pengangguran, ekonomi keluarga merosot, menimbulkan masalah sosial, ekonomi, bahkan politik. Kita harus mendukung penyelesaian masalah Palestina dengan tetap berpegang teguh bahwa masyarakat Indonesia juga memiliki right to have rights. Salam Bela Negara.