NERACA

Jakarta – Dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terus meningkat bisa menjadi beban bagi APBN. Terlebih dalam pagu tahun ini dialokasikan sebesar Rp66,5 triliun bisa meningkat sebesar Rp7,75 triliun. Yang jelas anggaran pensiun setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. “Untuk 2013 akan terjadi kenaikan beban pembayaran pensiun sebesar Rp8 triliun atau naik dari Rp66,5 triliun menjadi 74,3 triliun,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo di Jakarta,12/9

Menurut Herry, berdasarkan kajian Kementerian Keuangan, dengan asumsi penambahan jumlah pensiunan lebih dari 10%, kenaikan pokok pensiun lebih dari 10%, dan jumlah pensiunan lebih dari 2 juta orang, peningkatan pembayaran manfaat pensiun mencapai Rp7,75 triliun per tahun. “Ya saya kira itu yang terjadi ya. Memang ternyata seperti itu pertumbuhan dana pensiunnya,” ujarnya

Untuk mengendalikan risiko fiskal yang dapat ditimbulkan dari program pensiun PNS, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga Kementerian Dalam Negeri tengah menyusun RUU Aparatur Sipil Negara yang mencakup sistem pembayaran pensiun yang baru. “Nah, tentu ke depannya, pemerintah sedang memikirkan bagaimana membuat desain yang lebih baik lagi agar tidak membebani,” ujarnya.

Tujuannya, kata Herry, dalam rangka menjaga efek pembayaran dana pensiun terhadap kesehatan fiskal. Pasalnya, kalau tidak dikendalikan dengan kebijakan yang tepat, akan menimbulkan risiko fiskal terhadap APBN.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya mengatakan Pengelolaan dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak efektif berpotensi besar akan membebani anggaran negara. “Jumlah pegawai yang besar, ditambah kenaikan jumlah pensiun yang besar, akan mengakibatkan pembayaran yang besar,” tuturnya belum lama ini.

Namun Agus belum dapat memastikan sistem pengelolaan pensiun seperti apa yang akan dipilih pemerintah. “Bentuknya adalah pengelolaan pensiun dalam arti sistemnya, apakah masih tepat menggunakan defined benefit. Apakah akan diubah menjadi defined contribution,” katanya.

Dalam RAPBN 2013, anggaran belanja pegawai mencapai Rp241,12 triliun, atau 14,54% dari total belanja negara sebesar Rp1.657,9 triliun. Dimana Rp74 triliun diantaranya dialokasikan untuk pensiunan PNS. Belanja pegawai pada 2013 itu meningkat 13,6%, dari belanja pegawai tahun ini yang mencapai Rp212,26 triliun.

Seperti diketahui, dalam UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jaminan pensiun akan diselenggarakan dengan masa transisi 15 tahun  bersifat wajib, manfaat pasti, dan menerapkan funded  system.      "Dengan ketentuan seperti itu, diperlukan berbagai pembaruan bahkan koreksi atas penyelenggaraan jaminan pensiun selama ini,” kata pengamat SJSN Sulastomo.**bari