NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  telah menetapkan target pencapaian kawasan konservasi laut dan perairan seluas 3,64 juta ha yang akan ditetapkan di 21 lokasi pada 2013. Sementara pada 2020, kawasan konservasi perairan ditargetkan sebesar 20 juta hektare. Tercatat sampai dengan pertengahan 2012, Indonesia telah berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,5 juta hektare atau sebesar 77,5% dari target.

Sementara itu pada 2013, KKP menargetkan rencana zonasi wilayah pesisir dan PPK akan disiapkan di 45 lokasi. Rencana tata ruang (zonasi) kawasan perairan bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, untuk menciptakan kepastian alokasi ruang di setiap kegiatan usaha perikanan dan kelautan. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Rencana strategis tersebut mengadopsi rencana strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K). Rencana zonasi WP3K, rencana pengelolaan WP3K, serta rencana aksi WP3K merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Rencana strategis tersebut akan mengacu pada empat hal dalam mengelola kawasan konservasi dan upaya menyelamatkan ekosistem laut. Empat hal tersebut meliputi, tersedianya alokasi untuk ruang konservasi. Kawasan alur yang berfungsi sebagai alur pelayaran, penempatan kabel/pipa bawah laut, serta alur ikan dan biota laut dalam menjaga sumber daya ikan dan kawasan strategis nasional.

Kemudian kawasan pemanfaatan umum. Terakhir kawasan strategis nasional tertentu. Hal strategis lainnya yang mejadi program penataan ruang adalah memperbaiki sistem pengelolaan pesisir dan lautan untuk keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya dan lingkungan. Termasuk mendorong pertumbuhan investasi pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Salah satu Provinsi yang akan didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip Blue Economy dalam mengembangkan kawasan konservasi sumberdaya alam laut dan wisata bahari. Yakni Provinsi Maluku Utara. “Provinsi Maluku Utara, secara konsisten dalam mengelola sumber daya alam secara efisien, rendah emisi karbon dan limbah (zero waste),” terang Sekretaris Jenderal KKP, Gellwynn Jusuf, seperti tertuang dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Selain itu, pada 2013 KKP berencana akan mengembangkan 60 desa pada 20 kab/kota menjadi Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Setidaknya ada lima hal dalam program Desa Pesisir Tangguh yang dilaksanakan, yakni bina manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan siaga bencana. Sasaran program pengembangan desa pesisir tangguh tersebut dengan merevitalisasi kelembagaan di desa-desa atau koorporatisasi lembaga desa, dan memperbaiki infrastruktur di desa-desa itu.

Sebagai pendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan, program PDPT merupakan benteng ekologis dalam mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim, penguatan desa-desa pesisir terluar yang menjadi basis geopolitik untuk ketahanan nasional.

Gellwynn mengatakan bahwa KKP senantiasa mendorong upaya-upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Sinergi dan penguatan kelembagaan, baik pemerintah maupun  masyarakat merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana,” sambungnya.

Pasalnya, Indonesia memiliki potensi bencana yang besar, seperti gempa bumi, tsunami, erosi, banjir, gelombang ekstrem dan kenaikan paras muka air laut. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikategorikan rawan bencana dimana 700 desa rawan tsunami dan 2.000 desa pesisir rawan rob atau gelombang pasang, serta penduduk pesisir yang rentan/kerentanan tinggi. Bahkan hasil menunjukkan, bahwa lautan dan wilayah pesisir dapat memberikan kontribusi terhadap mitigasi pemanasan global.