NERACA

Jakarta - Pemerintah memperingatkan pengelola hutan tanaman industri untuk beroperasi dengan tetap mempertahankan keanekaragaman hayati. Langkah tersebut bukan cuma memastikan kelestarian hutan tapi juga keberlanjutan usaha yang dijalankan.

Menurut Sekretaris Jendral Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, contoh bagus dalam pengelolaan HTI bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh Asia Pulp and Paper (APP).  “Mereka mau melakukan audit hutan bernilai konservasi tinggi yang ada di konsesinya secara sukarela dan mengumumkan perkembangannya kepada publik dengan terbuka,” kata Hadi di Jakarta, Kamis (6/9).

Hadi menanggapi laporan kwartal pertama pelaksanaan peta jalan kelestarian APP yang diumumkan lewat laman perusahaan tersebut. Awal Juni lalu, APP mengumumkan peta jalan kelestarian dengan sejumlah target ambisius termasuk diantaranya memastikan seluruh bahan baku industri pulp berasal dari HTI yang dikelola lestari pada tahun 2015. Untuk itu, seluruh HTI APP dan mitra-mitranya akan menjalani audit hutan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV). APP juga menargetkan seluruh pemasok bahan bakunya memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari paling telat tahun 2020.

Dalam laporan yang dipublikasikan Rabu (5/9), terungkap bahwa perkembangan penilaian HCV terhadap konsesi HTI APP dan mitra-mitranya yang menunjukan perkembangan signifikan. Saat ini sudah sekitar 80% konsesi HTI APP di Jambi dan Riau sudah menyelesaikan penilaian tersebut. Sementara untuk konsesi yang berada di Kalimantan Barat Sudah mencapai 50%. Selain itu dua perusahaan mitra di Jambi juga sudah menyetujui untuk dilibatkan dalam penilaian tersebut yang memastikan penundaan pembukaan hutan alam di seluruh pemasok bahan baku kayu APP pada provinsi itu.

Hadi juga memuji langkah APP yang melibatkan publik dan pihak ketiga dalam audit HCV. Hal itu, kata dia, mendukung perbaikan tata kelola hutan. "Pemerintah sudah terus memperbaiki tata kelola hutan termasuk diantaranya lewat Instruksi Presiden No. 10 tahun 2012. Hal itu tentu harus diikuti oleh pihak swasta yang diberi izin mengelola hutan,” ujar Dia.

Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)  Purwadi Soeprihanto mengatakan, secara umum perusahaan HTI sudah menerapkan prinsip kelestarian melalui penerapan deliniasi mikro yang diwajibkan oleh Kemenhut. “Penerapan prinsip HCV seperti yang dilakukan APP tentu lebih baik dan punya nilai plus,” terangnya.

Purwadi juga mengakui,  penerapan HCV mungkin berpengaruh kepada luas efektif tanaman pokok HTI. Meski demikian hal itu justru menjadi tantangan bagi pengelola HTI untuk dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi dari setiap batang tanaman. “Pengelola HTI tentu akan menggenjot riset untuk meningkat riap pertumbuhan pohon agar produktivitasnya meningkat,” tuturnya.

Dia juga menilai hal itu akan meningkatkan citra pengelola HTI di mata publik dan pasar yang pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja ekspor pulp dan kertas secara nasional.