NERACA

Jakarta – Di tengah tantangan global terkait perubahan iklim, Indonesia memerlukan tindakan tegas untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. Upaya dekarbonisasi di Indonesia tidak hanya sebatas kewajiban global, tetapi juga langkah krusial untuk melindungi keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Dekarbonisasi merujuk pada proses mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Sebagai negara dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia menjadi salah satu kontributor utama emisi karbon di tingkat regional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus menyatakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) aktif melakukan penyempurnaan untuk melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE). “Kami ingin target NZE di sektor industri lebih cepat 10 tahun dari target NZE nasional. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait,” tegas Agus.

Agus menyebutkan, setidaknya ada lima hal yang membuat upaya dekarbonisasi menjadi perhatian bagi Indonesia, yaitu kebutuhan pasar atas produk hijau terus meningkat seiring kesadaran green lifestyle dari konsumen untuk menggunakan produk yang rendah karbon. Kemudian, adanya kerentanan akibat perubahan iklim dan bencana yang mengakibatkan gagal panen dan krisis air yang mengganggu pasokan bahan baku industri.

Selain itu, adanya regulasi negara tujuan ekspor Indonesia yang mewajibkan praktik berkelanjutan seperti CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism) dan EUDR (EU Deforestation Regulation). Berikutnya, telah berdirinya pasar karbon nasional dan menggeliatnya pasar modal dan investasi yang mengadopsi aspek keberlanjutan terutama dekarbonisasi.

“Hal yang kelima adalah kontribusi terhadap komitmen negara dalam konvensi internasional, antara lain Persetujuan Paris, Konvensi Stockholm, dan Konvensi Minamata,” ujar Agus.Oleh karena itu, dari kelima hal tersebut, langkah-langkah dekarbonisasi menjadi semakin penting, khususnya untuk sektor industri.

Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor industri di Indonesia dari tahun 2015-2022 sebesar 8-20% dibandingkan dengan total emisi GRK nasional. Sementara jika dilihat dari sumber emisi sektor industri tahun 2022, komponen emisi dari kategori penggunaan energi di industri menyumbang 64%, emisi dari limbah industri 24%, dan proses produksi dan penggunaan produk atau Industrial Process And Product Use(IPPU) sebesar 12%. “Untuk itu, perlu dilakukan upaya dekarbonisasi yang masif dan terstruktur,” imbuh Agus.

Empat Strategi

Lanjut Agus, upaya dekarbonisasi sektor industri dari komponen energi dapat dilakukan melalui empat strategi. Pertama, melalui penggantian sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti sel surya dan hidrogren. Kedua, melalui manajemen dan efisiensi energi dengan memanfaatkan peralatan yang mampu menurunkan konsumsi. Ketiga, melalui strategi elektrifikasi pada proses produksi. Serta keempat, yaitu melalui pemanfaatan teknologi CCUS (carbon, capture, utilization and storage).

“Teknologi CCUS sebagaimana saya utarakan sebelumnya merupakan salah satu teknologi di samping teknologi green ammonia dan green hydrogen yang dinilai mampu menjadi game changer dalam proses dekarbonisasi dan transisi energi sektor industri,” jelasnya. Oleh karena itu, Kemenperin berkepentingan agar pada Rancangan Perpres yang akan mengatur mengenai pengembangan CCS/CCUS yang saat ini tengah disusun, terdapat perluasan pemanfaatan CCUS untuk sektor industri.

Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada tanggal 26 September 2023 lalu menyampaikan bahwa bursa karbon yang diluncurkan bisa menjadi sebuah langkah konkret dan langkah besar bagi Indonesia mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution).

“Sejalan dengan arahan tersebut, posisi Kemenperin menjadi strategis mengingat sektor industri memegang peranan yang sangat penting dalam upaya dekarbonisasi dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK),” tandas Agus. Dalam hal ini, Kemenperin perlu bersikap aktif, bukan pasif, untuk memastikan bahwa upaya dekarbonisasi dan NEK tersebut dapat dinikmati oleh sektor industri.

Terkait dekarbonisasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan bahwa terjadi tren peningkatan suhu udara di Indonesia sekitar 0,03 derajat Celcius per tahun pada periode 1981-2018, dan diikuti dengan kenaikan permukaan air laut sebesar 0,8-1,2 cm/tahun.

"Perubahan iklim telah mempengaruhi cuaca ekstrem di setiap wilayah di seluruh dunia. Wilayah pesisir mengalami penurunan permukaan tanah akibat naiknya permukaan air laut. Situasi ini mengharuskan kita untuk segera mengubah sistem energi menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujar Arifin.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia menghadapi tantangan tersebut, imbuh Arifin, ialah dengan membuat peta jalan transisi energi menuju NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat, melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang dimiliki oleh Indonesia, diantaranya adalah sumber dari energi matahari, air, angin, dan panas bumi.

Arifin menambahkan, bahwa pemerintah juga memprioritaskan program dekarbonisasi sebagai strategi untuk percepatan mencapai NZE, diantaranya adalah dengan mengembangkan proyek EBT tarif yang lebih menarik, mengenalkan perdagangan dan pertukaran karbon di sektor pembangkit listrik, mempensiunkan secara dini PLTU batubara, konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi gas dan EBT.