NERACA

Jakarta – Jebolnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang selalu berulang terjadi setiap tahun, tak lagi mengejutkan masyarakat. Apalagi, alasan jebolnya kuota BBM yang disampaikan pejabat Pemerintah selalu sama bahkan dan nyaris copy paste.

Pengamat energi Sofyano Zakaria menilai  jebolnya kuota BBM selalu dikaitkan dengan dampak sosial, politik dan lingkungan. Kondisi ini malah akan memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah mengatasi dampak tersebut. Bahkan melahirkan kesan "lemahnya" kinerja Pemerintahan SBY.

Sofyano mengungkapkan alasan pertumbuhan ekonomi sebagai penyebab pemakaian BBM melebihi perkiraan, bakal menohok kemampuan tim ekonomi Presiden SBY yang dikabarkan  handal dalam membuat perhitungan pertumbuhan ekonomi. “Jebolnya kuota BBM jika dikaitkan dengan tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi akan dimaklumi sebagai melemparkan kesalahan atas ketidakberdayaan BPH migas sebagai lembaga pengawas terhadap BBM bersubsidi termasuk "melecehkan" keberadaan dan peran lembaga Polri dalam memberantas tindak kriminal seperti penyelewengan BBM bersubsidi,” jelas Sofyano dalam siaran pers yang diterima NERACA, Rabu (5/9).

Logikanya, imbuh Sofyano, sangat tidak mungkin Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina, selalu gagal membuat perhitungan besaran konsumsi bbm bersubsidi pada setiap tahun.

Dia menambahkan, sangat mustahil jika jebolnya kuota BBM tiap tahun akibat asumsi perhitungan yang selalu meleset atau terjadi "kesepakatan semu" antara Pemerintah dan DPR dalam menentukan besaran kuota BBM di APBN,” urainya.

Sofyano bilang, masyarakat di negeri ini nyaris jarang mendengar adanya penolakan DPR atas usulan besaran kuota BBM yang akan ditetapkan dalam APBN. Sangat mungkin pula, saat pembahasan usulan besaran kuota muncul "ketidakpercayaan" DPR terhadap hitungan besaran kuota BBM. Sehingga DPR mengambil sikap hanya menyetujui besaran kuota berdasarkan simulasi dan perhitungan versi DPR saja. “Ini yang mungkin dipaksa untuk ditetapkan dalam APBN,” tandas Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini.

Dengan demikian, lanjutnya, bisa saja diartikan bahwa ada ketidakharmonisan hubungan antara Pemerintah dengan DPR ketika menyusun besaran kuota BBM.“Jebolnya kuota bbm tiap tahun, jika dinyatakan sebagai kesalahan masyarakat pengguna, merupakan pelecehan terhadap rakyat di negeri ini,” katanya.

Sofyano menegaskan, kuota BBM tidak akan pernah jebol jika asumsi perhitungan besarannya dibuat secara tepat dan ditetapkan dalam APBN sebagai keputusan dan kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR dengan tanpa ada pihak yang terpaksa atau dipaksa harus menerima keputusan tersebut. “Jebolnya kuota BBM harus diakui sebagai tanggung jawab dan ketidak mampuan Pemerintah dan DPR dalam menetapkan besaran kuota BBM bersubsidi dan tidak perlu mencari kambing hitam,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Evita Legowo mengatakan dalam RAPBN 2013, pemerintah memperkirakan ICP sebesar 100 dolar AS per barel atau lebih rendah dibandingkan APBNP 2012 yang dipatok 105 dolar per barel. "ICP ke depan akan cenderung turun," katanya Selasa,4/9

Perkiraan ICP 2013 didukung proyeksi pertumbuhan permintaan minyak, terjaganya pasokan negara OPEC, dan melambatnya pertumbuhan pasokan minyak non-OPEC. Badan Energi Amerika (EIA) menyebutkan, harga minyak WTI dan Brent pada 2013 masing-masing 88,5 dan 98,3 dolar per barel.

Menurut Evita, pada Agustus 2012, rata-rata ICP memang masih mencapai 111,72 dolar AS per barel atau naik 8,84 dolar per barel dibandingkan Juli 2012 yang 102,88 dolar per barel.  Kecenderungan penurunan ICP akan membuat syarat kenaikan harga BBM tidak akan tercapai pada 2012. **kam