NERACA

Jakarta – PT Pertamina (Persero) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengimplementasikan Aplikasi E-Katalog. Pertamina melalui Fungsi Procurement Direktorat Penunjang Bisnis secara resmi melakukan penandatangan kerja sama Aplikasi E-Katalog dengan LKPP. 

Hadir dalam penandatangan ini Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran pejabat LKPP.

Implementasi Aplikasi E-Katalog merupakan komitmen Pertamina dalam mendukung transformasi digital dan transparansi dalam seluruh proses bisnis di Pertamina Group. E-Katalog memiliki beberapa keunggulan antara lain transparansi dan proses pembelian yang lebih cepat, serta memberikan kemudahan bagi vendor dalam menawarkan produknya sehingga diharapkan harga pembelian menjadi lebih kompetitif. 

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan Pertamina merupakan BUMN pertama yang akan melakukan implementasi Aplikasi E-Katalog LKPP. Metode pengadaan seperti ini merupakan aspek yang sangat penting untuk upaya efisiensi Perusahaan dan memiliki potensi yang sangat besar.

“Angka ini besar, terlebih lagi jika kita membicarakan Opex dan Capex. Upaya efisiensi yang telah kami lakukan sangatlah signifikan. Kami percaya bahwa langkah ini adalah yang terbaik,” ujar Nicke.

Selain itu, kata Nicke, ada aspek pengembangan. Dengan banyaknya barang dan jasa yang dibeli oleh Pertamina, maka akan memperkaya database di LKPP, terutama barang-barang yang dapat distandarisasi dengan e-catalog. Menurutnya, Pertamina tidak hanya mengimplementasikan yang sudah ada, tetapi juga akan mengembangkan untuk membantu meningkatkan realisasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Pada tahun 2022 Pertamina telah berhasil mencapai realisasi TKDN hingga 60% dari seluruh proyek yang dilaksanakan di Pertamina Grup, capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 40%. Melalui kerja sama dengan LKPP harapannya dapat meningkatkan realisasi di tahun-tahun mendatang.

“TKDN bagi kami tidak hanya berupa angka, tetapi berdasarkan pada kualitas. Ini bukan hanya program wajib, tetapi merupakan kebutuhan bagi BUMN kami untuk menggunakan barang dalam negeri yang berkualitas baik,” kata Nicke.

Pada kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan bahwa implementasi e-katalog LKPP oleh Pertamina merupakan pencapaian yang membanggakan. Ia percaya bahwa hal ini dapat menjadi pemicu bagi BUMN lainnya.

“Dengan Pertamina sebagai pioneer BUMN yang pertama dalam penggunaan sistem ini, semoga menjadi role model. Sistem ini akan memungkinkan pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan efektif,” ucap Hendrar.

Lebih lanjut, terkait E-Katalog, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pelaku ekonomi kreatif (ekraf) subsektor kriya dan pelaku ekraf untuk masuk dan memaksimalkan peluang dari E-Katalog milik LKPP. 

Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendorong agar pelaku ekraf kriya untuk masuk dalam E-Katalog (katalog elektronik). E-Katalog ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong UMKM (usaha mikro kecil dan menegah) agar lebih dikenal, berdaya saing, dan semakin berkembang. 

"Salah satu yang kita lakukan di Kemenparekraf adalah suvenir, jadi saya wajibkan ketika saya rapat tidak ada orang yang keluar dari ruangan saya tidak membawa suvenir. Suvenirnya harus dalam bentuk kriya. Dan bisa dibeli di e-katalog lokal, sehingga saya tidak perlu sulit-sulit. Sehingga apa yang dihasilkan oleh para UMKM bisa on boarding di E-Katalog. Jadi itu trik yang sudah dijalankan dengan program Bangga Buatan Indonesia,”  kata Sandiaga. 

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki pun menekankan bahwa pemerintah terus mendorong para pelaku UMKM agar mau mendaftarkan produknya di E-Katalog. 

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat pelaku UMKM mendaftarkan produk di e-katalog. Salah satu yang termudah adalah melalui WhatsApp (WA) dan email blast yang dikirim ke lebih dari 600 ribu UMK (usaha mikro kecil) terkait tata cara masuk ke e-Katalog di LKPP. 

Lebih lanjut, Teten mengatakan fokus pemerintah kini selain sudah mengintegrasikan pengadaan barang dan jasa, sehingga akan terus mengajak UMKM lainnya bergabung memboyong produknya ke e-katalog. 

Sehingga dalam hal ini Teten menekankan pihaknya terus berusaha mendorong para pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) agar mau mendaftarkan produknya di e-Katalog. "Dalam hal ini, posisi KemenKopUKM sebagai supplier," jelas Teten.

Seperti diketahui, dalam Inpres 2/2022 disebutkan bahwa target APBN/APBD paling sedikit sebesar Rp400 triliun belanja produk dalam negeri dan KUMKM. Dengan target Rp400 triliun tersebut, akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 1,7 hingga 2 persen.

Seperti diketahui, dalam Inpres 2/2022 disebutkan bahwa target APBN/APBD paling sedikit sebesar Rp400 triliun belanja produk dalam negeri dan KUMKM. Dengan target Rp400 triliun tersebut, akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 1,7 hingga 2 persen.