NERACA

Jakarta - Menindaklanjuti arahan pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun lalu di Honolulu, Amerika Serikat untuk menyusun daftar produk ramah lingkungan atau environmental goods list (EG). Seperti diketahui, dengan tetap menghargai posisi masing-masing dalam konteks perundingan di WTO, agar produk yang termasuk EG maka pengenaan tarif akan diturunkan bertahap sehingga menjadi maksimum 5% pada tahun 2015. Namun, EG akan sulit terealisasi karena tidak ada kriteria atau pendekatan yang jelas dalam menominasikan produk.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan akan membahas mengenai penentuan tarif produk ramah lingkungan tersebut pada KTT APEC yang akan berlangsung pada 5-6 September 2012 di Russky Island, Vladivostok, Rusia. Dia menjelaskan, Amerika Serikat kembali mengajak Indonesia untuk menyuarakan penurunan tarif untuk produk dan jasa yang masuk kategori “hijau” alias ramah lingkungan.

Gita mengatakan Amerika Serikat memang bersemangat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau atau berbasis ramah lingkungan, serta berharap produk yang diproduksi dengan memperhatikan lingkungan agar menjadi prioritas. Namun, karena belum ada kriteria atau pendekatan yang jelas, agak sulit untuk memilih produk-produk yang akan dikategorikan ke dalam EG.

“Karena gini, industrialisasi di Indonesia belum sejauh yang dialami oleh negara-negara maju. Jadi kapasitas kita untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan jauh lebih kecil daripada kapasitas mereka (negara maju),” terangnya kepada wartawan di Kementerian Perdagangan, Selasa (4/9).

Produk Unik

Amerika Serikat telah menyodorkan 75 daftar yang termasuk EG, Gita mengatakan, dari 75 tersebut terdapat 19 daftar yang sama dengan EG Indonesia, tapi komoditas crude oil palm (CPO) yang menjadi andalan ekspor justru tidak termasuk dalam daftar EG Amerika Serikat. “Ini masih ada beberapa produk unik dari kita yang masih belum diterima oleh mereka, salah satunya kelapa sawit. Kita sepakat dari 75 ini ada 19 yang masuk dalam daftar ideal yang kita ingin sodorkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, daftar produk tersebut saat ini masih dibahas bersama instansi terkait, diantaranya Kementerian Perindustrian. Dia mengatakan pemerintah masih ingin menyiapkan produsen dan eksportir dalam negeri agar siap berkompetisi di tingkat global meskipun mendapat tekanan cukup kuat dari berbagai negara soal aturan produk ramah lingkungan tersebut.

Sementara, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi pernah mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya sudah memiliki daftar produk EG, tetapi masih memerlukan kejelasan mengenai definisi dan kriteria produk ramah lingkungan. “Bukan karena tidak siap, tapi apa definisi environmental goods,” ujarnya.

Menurut Bayu, apabila biofuel dimasukkan dalam daftar produk EG, namun kriteria apa yang dapat mengklaim bahwa biofuel itu memang produk yang ramah akan terhadap lingkungan. “Negara lain memang ingin masukkan CPO, tapi EG ini sangat luas. Kita tidak mau ujuk-ujuk terikat pada sesuatu yang tidak ada kepentingannya untuk kita,” katanya. Dia menduga sejumlah negara yang ngotot agar ketentuan produk ramah lingkungan segera diterapkan, berkepentingan dengan tarif rendah.