Jakarta, Pemerintah sedang menyusun rencana divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) seiring dengan berakhirnya kontrak karya perusahaan itu pada tahun 2025. Untuk menjaga kelangsungan bisnisnya, emiten tambang itu harus memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Selama ini, bijih nikel hanya dapat diolah di dalam negeri menjadi bentuk setengah jadi seperti feronikel dan nikel pig iron. Kemudian, produk tersebut diekspor langsung ke negara tujuan untuk diolah menjadi produk industrialisasi, yang tentunya memberikan keuntungan berlipat ganda bagi negara tujuan.

Indonesia saat ini bermimpi untuk mewujudkan program hilirisasi yang telah ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Presiden telah memerintahkan penguatan hilirisasi industri pertambangan, terutama nikel. Targetnya adalah bijih nikel, atau nickel ore, dapat diolah di Indonesia menjadi barang jadi, yaitu sebagai bahan utama produksi baterai. Langkah tersebut kemudian disertai dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020.

"Tahun kemarin kita kalah digugat oleh Uni Eropa. Tapi saya sampaikan pada menteri jangan juga berhenti. Lawan! Sehingga kita banding, gak tau kalau nanti banding kalah lagi. Tapi kalau kita belok, jangan berharap negara ini menjadi negara maju," ujar Presiden Jokowi dalam acara Pembukaan Muktamar XVII PP Pemuda Muhammadiyah,.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kesempatan pemerintah untuk mengendalikan Vale akan berpengaruh pada integrasi antara sektor tambang nikel dengan smelter di Indonesia, khususnya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah harus menjadi pemegang saham pengendali (PSP) di PT Vale Indonesia Tbk.

Bhima menilai ini menjadi momentum penting dalam mendorong hilirisasi nikel di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah bagi negara. "Dengan proses tersebut, akan ada integrasi yang memunculkan rantai pasok utuh dari nikel," kata Bhima saat dihubungi pada Jumat (14/7/2023).

Bhima mengatakan, pemerintah masih menyusun rencana terkait divestasi Vale Indonesia seiring dengan berakhirnya kontrak karya perusahaan itu pada tahun 2025. Untuk menjaga kelangsungan bisnisnya, emiten tambang itu perlu memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari negara.

Saat ini, BUMN Tambang MIND ID baru memiliki saham Vale sebesar 20%. Sementara itu, Vale Canada Limited, sebagai pengendali Vale, masih memegang 43,79% saham.

Selanjutnya, Sumitomo Metal Mining Co, Ltd. memiliki saham sebesar 15,03%, diikuti oleh investor dengan kepemilikan di bawah 2%. Vale juga telah melepas 20,37% sahamnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham INCO. Belakangan diketahui bahwa lebih dari 60% saham yang terdaftar di BEI ini dimiliki oleh pihak asing.

Melihat hal ini, dapat dipastikan, kepemilikan Vale Indonesia berada di tangan asing. Representasi kepemilikan Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan tambang asing yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun di Sulawesi memiliki pengaruh yang kecil, bahkan di masa depan dapat menghambat program hilirisasi Nasional.

Menurut Bhima, saat ini proses hilirisasi nikel masih belum selesai. Mayoritas hasil pengolahan di dalam negeri masih berbentuk setengah jadi, sehingga penerimaan negara belum maksimal. "Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan hulu dan hilir nikel," sebut Bhima.

Upaya pemerintah untuk menguasai Vale Indonesia dengan hak pengelolaan nampaknya sedikit alot ketika MIND ID sebagai BUMN Holding tambang merasa bahwa kurang strategis jika hanya menambah kepemilikan saham tanpa hak pengendalian dan konsolidasi keuangan.

Meskipun sebagian besar stakeholder di negeri ini meyakini, dengan hak pengelolaan tersebut akan memberikan dampak besar bagi penerimaan negara, karena rantai bisnis pengolahan nikel mentah kini dapat diolah menjadi barang industrialisasi berupa baterai cell dan bahkan baterai pack dengan adanya Indonesia Battery Corporation (IBC) yang siap menjadi lokomotif Pabrik Baterai di Indonesia dengan kepemilikan saham Pertamina, PLN, Antam, dan INALUM.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut, Vale akan mendivestasikan 14% sahamnya. Angka ini melebihi ketentuan yang harus dilepas, yaitu 11%. Jika benar Vale akan melepas saham sebesar 14% dan diambil alih oleh holding BUMN pertambangan MIND ID, maka MIND ID akan memiliki saham sebesar 34%.

Namun, jika MIND ID enggan, maka divestasi dapat dilakukan dengan menawarkannya kembali kepada publik melalui BEI. "Jika MIND ID tidak membeli, kemungkinan akan dilepas ke bursa seperti sebelumnya," kata Arifin.

Jalan terakhir dengan membuka opsi divestasi ke bursa saham Indonesia memang diizinkan dalam UU Minerba No. 3 Tahun 2020. Namun, hal ini juga menyulitkan untuk mementingkan kepentingan nasional, mengingat saat ini 60% saham INCO yang terdaftar di BEI dimiliki oleh pihak asing, dan negara tidak memiliki hak pengendalian atas perusahaan.

Masalah divestasi saham Vale ini telah dibahas antara Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja yang diadakan beberapa waktu lalu. Kesimpulan rapat tersebut, antara lain, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mendukung holding BUMN pertambangan MIND ID mendapat porsi saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk.

"Komisi VII DPR mendesak Kementerian ESDM dalam proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk agar mendukung MIND ID untuk menjadi saham pengendali guna mendapatkan hak pengendalian operasional dan konsolidasi keuangan sebagai bentuk penguasaan negara melalui BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VII, Maman Abdurrahman, saat membacakan kesimpulan rapat pada Selasa (13/6).