NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat menjalin kerja sama untuk memperkuat pendataan Koperasi dan UMKM (KUMKM) seluruh Indonesia dalam rangka mendukung Program Prioritas KemenKopUKM, yaitu pembangunan basis data tunggal KUMKM melalui Pendataan Lengkap KUMKM (PL-KUMKM) yang diagendakan dari pada 2022 hingga 2024.

"Upaya ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, muktahir, terpadu, dan dapat dibagi serta dipakai antar institusi," kata Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim di Jakarta.

Arif menyebutkan bahwa pendataan lengkap KUMKM merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan Basis Data Tunggal UMKM yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

"Terkait Tata Kelola Data KUMKM, baru saja ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan UMKM Melalui Basis Data Tunggal," ucap Arif.

Arif menjelaskan, pada 2022, kegiatan PL-KUMKM sudah dilaksanakan pada 240 Kabupaten Kota di 34 Provinsi dan mendapatkan 9.1 juta data KUMKM dengan kriteria non pertanian dan menetap. 

"Dengan hasil tersebut, kami mengapresiasi Dinas Koperasi dan UMKM yang telah turut mendukung suksesnya kegiatan PL-KUMKM tahun 2022," ucap Arif.

Selanjutnya, sesuai dengan agenda Prioritas Nasional dari Kementerian PPN/Bappenas bahwa Pendataan Lengkap KUMKM akan dilanjutkan untuk tahun ini sampai dengan 2024. Namun, pada tahun 2023, kegiatan ini akan dilaksanakan BPS.

Arif pun menekankan bahwa rencana agenda PL-KUMKM ini telah dikoordinasikan dengan BPS untuk memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Diantaranya, memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Sehingga, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Dan ini dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

"Saya berharap hasil dari PL-KUMKM bisa sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap koperasi dan UMKM," ucap Arif.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto berharap kerja sama ini bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak. "Ini amanah yang harus dilakukan BPS sesuai Inpres yang ada dalam menyediakan basis data," kata Atqo.

Kepada seluruh jajarannya, Atqo meminta kerja sama ini dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. "Komitmen dari kita menjadi titik dasar keberhasilan kita dalam menghasilkan data tentang KUMKM seperti yang kita harapkan," ujar Atqo.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan bahwa seluruh jajarannya selama lima tahun terakhir ini sudah meletakkan fondasi yang cukup kuat dalam menyiapkan KUMKM agar mampu menguasai pasar domestik maupun pasar global.

"Untuk pengembangan koperasi dan UMKM, kami pastikan sudah membangun ekosistem yang mendorong koperasi dan UMKM tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari industri. Sehingga, kebijakan seperti ini semestinya bisa terus dilanjutkan," kata Teten.

Ekosistem yang sudah dibangun tersebut, mencakup kemudahan berusaha, akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi industri yang modern, hingga 40 persen alokasi belanja pemerintah membeli produk KUMKM.

Teten menginginkan koperasi dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) naik kelas. Caranya, dengan mengonsolidasikan usaha-usaha kecil sehingga mereka bisa memiliki skala usaha yang masuk dalam skala ekonomi.

Selain itu, diharapkan program seperti ini tetap dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. Ia tidak ingin UMKM tertinggal di sektor-sektor ekonomi marjinal yang berteknologi rendah. "Kita harus menyiapkan UMKM menjadi backbone ekonomi nasional yang bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas," harap Teten.

Bagi Teten, pihaknya akan mendesain sekecil apapun UMKM agar bisa diindustrialisasi di kemudian hari. "Hal itu sudah dilakukan di Jepang, Korsel, dan China. Dan Indonesia harus melakukan evolusi tersebut. Kalau tidak, akan terjadi gap antara industri dan UMKM, termasuk gap kesejahteraan,” kata Teten.