Kota Jakarta tidak lama lagi akan berubah statusnya bukan sebagai “Daerah Khusus Ibukota (DKI)” setelah ibukota negara pindah ke Kalimantan Timur. Selanjutnya Jakarta akan menjadi kota bisnis hingga destinasi wisata seperti kota-kota lainnya di Indonesia.  

Nah, tentu konsep platformisasi bisa menjadi jawaban atas pertanyaan ke mana pembangunan kota, terutama pembangunan ekonominya. Pertanyaan ini mendesak dijawab di tengah gencarnya proses digitalisasi yang merambah segala bidang. Banyak kota mencanangkan konsep smart city. Apa konsep yang harus ada di belakang smart city?

Sebuah kota pada hakikatnya merupakan sebuah platform, yakni tempat yang memfasilitasi berkumpulnya begitu banyak pihak, dengan berbagai kepentingan, yang saling berinteraksi secara transaksional. Yang membedakan satu dengan yang lain adalah, ada kota yang berfungsi sebagai platform yang bersifat alamiah, dan ini yang terjadi pada umumnya, serta kota yang memang dirancang atau dioptimasi sebagai platform. Kini sudah waktunya bagi para pengelola perkotaan dan seluruh pemangku kepentingannya untuk mempertimbangkan konsep platformisasi arah pengembangan kota ke depan.

Kita bisa melihat contoh Singapura sebagai kota yang mentransformasi diri dari kota sebagai platform alamiah menjadi kota yang mengoptimasi fungsi platform tersebut. Awalnya Singapura adalah “pasar tradisional”, yang berkembang menjadi pasar regional, dan kemudian dioptimasi sebagai platform global. Singapura mengalami dua tahap platformisasi.

Yang pertama dilakukan oleh PM Lee Kuan Yew, yang dengan keras membangun diri menjadi negara kota yang membuat para pelaku bisnis global merasa harus “lewat Singapura”, baik untuk lalu lintas barang, orang, maupun bisnis. Dengan itu Singapura mengambil manfaat dari kapal atau pesawat yang “mampir”, barang atau orang yang transit, bahkan pebisnis global yang punya bisnis di Asia, khususnya Asia Tenggara, yang menempatkan Singapura sebagai pintu masuk.

Yang kedua adalah platformisasi dengan memanfaatkan teknologi digital, sama seperti yang dilakukan oleh kota-kota besar dunia seperti Kopenhagen, Berlin, London, atau Barcelona. Kota-kota besar ini menyadari pentingnya mengintegrasikan sekaligus mengoptimalkan keberadaan dan fungsi empat kelas aset: manusia, data, infrastruktur, dan teknologi. Keempat aset dan konvergensi satu dengan yang lain menyadarkan mereka bahwa kota bukanlah sekadar tempat, melainkan sebuah ekosistem, sebuah platform.

Kesadaran bahwa kota bukan semata soal wilayah geografis memberikan inspirasi berharga bagi pengelolaan ekonomi perkotaan di negeri ini. Apalagi kita berhadapan dengan peluang yang setara bahkan di tingkat global, yakni ketersediaan infrastruktur dan teknologi, khususnya digital, terutama dengan pencanangan dan pembangunan banyak kota sebagai smart city.

Karena itu kota sebagai platform bisa menjadi salah satu pilihan konsep atau pendekatan bagi pembangunan smart city; pendekatan yang mengoptimasi fungsi kota sebagai fasilitator perjumpaan aneka kepentingan. Bahkan jika smart city hanya dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur digital, maka city as a platform adalah langkah berikutnya.

Namun digitalisasi bukanlah satu-satunya prasyarat bagi pembangunan kota sebagai platform. Setidaknya ada tiga hal yang perlu dipikirkan untuk menerapkan konsep itu. Yang pertama, konsentrasi pembangunan kota mesti bergeser dari manajemen ibu kota negara menjadi orkestrasi sumber daya. Kedua, ibu kota negara yang semula mengandalkan sumber daya internal sebagai “mesin pemroses” input sehingga bisa memberi nilai tambah pada output. Nantinya Jakarta harus berubah menjadi Kota dengan platform lebih berfokus pada sumber daya eksternal, dengan mengoptimasi interaksi antarpihak tersebut. Sehingga dapat menjadi kota destinasi wisata dan bisnis yang nyaman di masa depan.