NERACA

Jakarta – Sejumlah pihak menilai food estate bukan solusi efektif untuk ketahanan pangan. Sebaliknya program pemerintah yang telah berjalan sekitar dua tahun tersebut disebut sarat masalah. Mulai dari kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan, hilangnya hak atas tanah milik masyarakat, hingga hilangnya sumber penghidupan. Bahkan, terakhir program tersebut dianggap tidak berhasil oleh DPR.  

Namun begitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menepis anggapan yang menyatakan program lumbung pangan atau food estate pemerintah tidak berhasil. Menurut Basuki, salah satu program food estate di Desa Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah sudah mulai ditanami padi sehingga tinggal menanti hasilnya. “No no no (tidak), di Dadahup, Kami dengan (Kementerian) Pertanian sudah menanam dan hasilnya, nanti pada panen yang akan datang Pak Presiden mau ke sana, sudah 4,8 ton per hektar,” kata Basuki, di Jakarta, Selasa (24/1).

Basuki menekankan food estate di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera terus berjalan. “(Di Dadahup) sudah tinggal menanam saja karena transmigran sudah pulang. Jadi tinggal tenaga kerja untuk menanam,” ujarnya. Selain di Dadahup, kata Basuki, program food estate di Sumatera pun sudah berjalan dengan tanaman bawang dan kentang. “Sumatera dengan hortikultura bawang, kentang itu juga jalan terus,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Komisi IV DPR RI menyinggung terkait data food estate dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Selasa (24/1). Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, pada kesempatan tersebut menegaskan, tidak ada yang namanya program food estate palsu. “Tidak ada yang namanya food estate palsu, yang ada data yang di markup oleh Kementerian Pertanian hasil produksi dari food estate. Tidak ada yang palsu, kalau palsu tidak ada food estate-nya tetapi ini ada food estate-nya,” kata Sudin. Sudin menyebut data yang disampaikan Kementan tidak valid, DPR kemudian sepakat untuk membentuk panitia kerja atau panja food estate di sejumlah wilayah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi mengingatkan kembali program food estate serupa dengan program pada masa Orde Baru yang sempat diperkirakan dapat menjadi penyangga ketahanan pangan nasional, namun berujung gagal.

“Food estate justru membuat pangan kita rentan. Jika hanya ada satu wilayah yang memproduksi satu jenis komoditas dengan jumlah yang besar, maka akan memengaruhi suplai dan harga produk pangan petani di banyak tempat lainnya. Belum lagi dalam pelaksanaannya, food estate sangat bergantung terhadap pengendalian hama dan pupuk yang bersifat kimia yang juga mencemari lingkungan,” ujar Zenzi.

Akan tetapi, bagi Pengamat Pertanian dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (Unbraw) Sujarwo, keberadaan program food estate atau lumbung pangan memiliki konsep dan tujuan yang positif untuk mendukung ketahanan pangan nasional. "Dengan asumsi biaya transaksi dapat ditekan dan ada efisiensi operasi, maka food estate akan menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dan membawa efek berantai pada modernisasi pertanian nasional," katanya.

Sujarwo menilai langkah pemerintah untuk menggencarkan food estate sangat wajar terlebih di tengah ancaman krisis pangan pada masa mendatang. Menurutnya, jika food estate diperankan sebagai bangunan kelembagaan pemerintah untuk modernisasi, efisiensi pertanian, penciptaan nilai tambah, dan bersinergi dengan korporasi petani, maka akselerasi yang dilakukan pemerintah sangat strategis.

Tak hanya itu, menurutnya, food estate juga dapat mendorong kesejahteraan petani melalui pola kelembagaan atau korporasi petani, sehingga, nilai ekonomi pertanian bisa terskala dengan baik. "Dengan ini efek penciptaan nilai tambah akan semakin terbuka lebar jika sumberdaya pertanian dikelola secara perusahaan dengan skala usaha dan memiliki keberlanjutan (continuity) dalam produksinya," ucap Sujarwo. bari