Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak membuat kebijakan yang menghambat masuknya investasi ke dalam negeri di tengah kondisi ekonomi global yang terus bergejolak, dan mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden juga kembali dibuat gusar oleh kepala daerah sehubungan adanya alokasi APBD Rp278 triliun yang masih tersimpan di bank hingga saat ini.

NERACA

"Policy kebijakan itu harus hati-hati. Jangan sampai mengganggu investasi, ekspor, moneter juga," kata Jokowi saat ditemui di JCC Senayan, pekan ini.

Kehati-hatian tersebut, harus terus dijaga karena kondisi yang tidak mudah. "Saya melihat kehati-hatian itu terus di jaga-jaga karena memang keadaannya enggak mudah, situasinya enggak mudah," ujar Kepala Negara.

Pesan tersebut pun diamini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dia mengakui kondisi ekonomi secara global tidak mudah sehingga akan manut dengan perintah Presiden untuk tidak membuat kebijakan yang menghalangi masuknya investasi. "Kalau pesannya Pak Presiden tadi clear, situasinya enggak mudah maka perintahnya adalah daerah jangan mempersulit investasi apapun itu," kata Ganjar di lokasi yang sama.

Sebagai kepala daerah, Ganjar akan menjalankan berbagai instrumen yang telah dibuat Bank Indonesia maupun pemerintah pusat. Pemda akan membuat desain kebijakan dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang dibuat bisa selaras dan sejalan.

"Apakah itu insentif yang diberikan oleh BI, skema-skema kredit dari perbankan yang ada, terus soal kebijakan moneter yang ada dari BI. Kita bisa menyesuaikan kondisi yang tidak mudah ini maka buat kami yang di kepala daerah adalah menyiapkan seluruh apa yang menjadi desain bersama," tutur dia.

Berbagai instrumen tersebut pada intinya Pemerintah Daerah akan mendorong digitalisasinya. Digitalisasi sudah menjadi keharusan di zaman modern ini. Terlebih dalam hal pengurusan investasi. "Saya kira yang paling penting bagaimana proses investasi yang ada di daerah itu mudah murah cepat," ujarnya.

Selain itu, Presiden juga memberikan arahan kepada para kepala daerah untuk saling bekerja sama. Utamanya dalam melihat potensi pasar yang besar yang harus jadi pertimbangan. "Jadi rasa-rasanya desainnya makin dituntut (agar) ekonomi kita makin berdikari, tidak lagi bergantung pada banyak negara," ujar Ganjar.

Dia menambahkan relasi antar negara memang perlu dikembangkan terus. Namun untuk sekarang kemampuan dalam negeri dalam hal memberikan investasi juga harus menjadi perhatian bersama."Sekarang dari kemampuan dalam negeri rasa-rasanya butuh mendapatkan perhatian utama termasuk SDM (sumber daya manusia)," ujarnya.

APBD Parkir di Bank

Di sisi lain, Jokowi kembali dibuat gusar oleh kepala daerah. Hal ini dipicu adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp278 triliun yang masih tersimpan di bank hingga saat ini.

Presiden menyampaikan hal itu dalam Rakornas Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11). "Mumpung ada gubernur, saya ingatkan, pagi tadi saya cek, uang yang ada di bank masih Rp278 triliun," ujar Jokowi.

Presiden juga menyesali di saat arus modal masuk dalam bentuk investasi antre, anggaran daerah justru masih tersimpan aman di bank. "Kita ini cari uang dari luar untuk masuk, terjadi pertukaran uang. Tetapi yang kita sendiri, transfer dari Menteri Keuangan ke kepala daerah justru tidak dipakai. Kata bu Menteri (Sri Mulyani Indrawati) ada beberapa anggaran di kabupaten/kota/provinsi yang ada di bank yang belum dipakai," ujarnya.

"Tadi saya sudah bicara ke pak Mendagri, tolong dicek saldo-saldonya. Situasi sangat sulit, tapi malah itu didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget, Rp278 triliun," tutur Jokowi.

Presiden kemudian meminta kepala daerah agar sisa APBD 2022 segera dibelanjakan, terlebih kini sudah mendekati tutup tahun. "Realisasi belanja nasional sudah masuk di angka 76 persen, daerah baru 62 persen. Besok sudah Desember. Artinya, arus modal masuk lewat investasi, tapi uang yang ada di kantong sendiri tidak direalisasikan," ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun menyoroti kenaikan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan. Pada Oktober 2022 mengendap di bank mencapai Rp278,73 triliun, lebih tinggi 24,94% dibanding periode sama tahun lalu yang hanya Rp226,71 triliun.

Tak hanya secara tahunan, kenaikan dana pemda ini terjadi pula secara bulanan yakni 24,52% (mtm) dari September 2022 yang sebesar Rp223,84 triliun. "Terjadi kenaikan yang sangat signifikan, kami harap pemda perlu terus mendorong dana ini terutama saat tren ekonomi sudah mulai agak menurun," ujar dalam Konferensi Pers APBN KITA November 2022 yang dipantau secara daring.

Sri Mulyani mengatakan, jika dana tersebut bisa disalurkan ke masyarakat, pemulihan ekonomi bisa terdorong lebih tinggi lagi, terutama di kuartal terakhir tahun ini. Masih tingginya saldo dana pemda di perbankan antara lain disebabkan oleh tingginya penyaluran transfer ke daerah (TKD) pada bulan lalu. Namun demikian, pendapatan yang tinggi dari penyaluran TKD itu belum diikuti dengan serapan belanja yang optimal.

Secar terpisah saat dimintai keterangan seusai acara, Mendagri Tito Karnavian mengatakan serapan belanja dan anggaran pemerintah daerah itu memang masih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Saya sudah sampaikan waktu rapat hari Senin (28/11) yang lalu dengan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, anggaran ini rendah dibanding tahun 2021 lalu 30 November, itu 64 persen," ujar Tito di Jakarta, pekan ini.

Mendagri  langsung menurunkan tim untuk mengecek apa saja permasalahannya. Dia menemukan, ada Pemda yang punya kontrak sampai akhir tahun baru dibayar. "Otomatis pekerjaan selesai baru dibayar. Kalau itu dibayarkan sebelum kontrak selesai, bisa jadi masalah hukum. Membayar pekerjaan yang belum selesai itu periksa KPK, Kejaksaan Agung, Polisi, kena nanti," ujarnya.

Kedua, kendala kelambatan pada waktu lelang. Itu mengakibatkan proyeknya belum berjalan, atau terlambat berjalannya. Ketiga, ada juga kepala daerah yang kurang mampu untuk mengkoordinasikan, atau tidak terlalu peduli dengan angka belanja daerah.

"Sehingga mereka bekerja rutin-rutin saja, harusnya dia kumpulkan sekda, kepala badan keuangan, dan seluruh komponen kepala dinas yang ada. Disisir satu-satu, mana kepala dinas, SKPD yang belanja rendah, apa masalahnya. Kadang-kadang membutuhkan tekanan dari atasan. Kalau enggak, ya mereka landai-landai aja," ujar Tito.

Padahal, APBD merupakan salah satu instrumen yang penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Ada uang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga," ujarnya. bari/mohar/fba