Jakarta-Presiden Jokowi tidak pantang menyerah meskipun Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia akan banding atas gugatan tersebut. Sementara itu, Presiden saat membuka Rakornas Investasi 2022 meminta agar tidak mempersulit investor yang hendak menanamkan modalnya baik di Pusat maupun Daerah.

NERACA

Menurut Jokowi, itu jadi bentuk komitmen Pemerintah RI dalam program hilirisasi industri. Sehingga Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah (raw material) saja.

"Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini digugat oleh Uni Eropa dibawa ke WTO kita kalah, enggak apa-apa. Kalah saya sampaikan ke menteri, banding," tegas Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11).

Jokowi pun tidak mempermasalahkan bila ada sejumlah negara yang menggugat kebijakan Indonesia yang menahan laju ekspor bahan mentah. "Kalau ada negara lain yang menggugat, ya itu haknya negara lain yang menggugat, karena ya memang terganggu," ujarnya.

Setelah melakukan pengecekan alasan Uni Eropa menggugat larangan ekspor nikel, Jokowi menemukan bahwa komoditas tersebut jadi bahan utama sektor industri di sana. "Kalau dikerjain di sini, di sana akan ada pengangguran. Di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup," papar Jokowi.

"Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin maju, negara kita ingin menjadi negara maju. Kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja kita takut, mundur, enggak jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

Oleh karenanya, Jokowi mengajak seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen dan tidak gentar menghadapi gertakan negara maju atas kebijakan yang diambil Pemerintah RI. "Terus saya sampaikan kepada menteri, terus (lanjutkan program hilirisasi), tidak boleh berhenti. Tidak hanya berhenti di nikel, tapi terus yang lain," tutur Jokowi.

 Menurut Antara, jalan terjal reformasi ekonomi menghadang ketika Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Oktober 2022 lalu memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Kekalahan di WTO sempat dikhawatirkan menjadi batu sandungan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi di Tanah Air. Bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini tentunya sudah jera setelah puluhan tahun hanya menjadi eksportir bahan mentah tanpa menghasilkan nilai tambah.

Namun pemerintah sudah mengambil sikap. Presiden Jokowi “ngotot” bahwa hilirisasi komoditas tambang harus terus berjalan. Presiden memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia akan merugikan banyak negara lain yang selama ini terlena dengan kebijakan longgar atas sumber daya alam Indonesia.

Dalam hal nikel, Uni Eropa (UE) merasa tidak nyaman dengan larangan ekspor mineral logam itu karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja antikarat  di negara-negara anggota blok tersebut.

Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan.

Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan. Indonesia menguasai lebih dari 20 persen total ekspor nikel dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa.

Menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, cadangan bijih nikel yang terkira adalah sebanyak 3,74 miliar wet metric ton (wmt) dan yang terbukti sebanyak 1,49 miliar wmt sehingga total cadangan bijih nikel yang ada di Indonesia sebanyak 5,24 miliar wmt.

Namun sebagai negara yang berdaulat dan berpegangan pada konstitusi UUD 1945, Indonesia mutlak melakukan hilirisasi karena sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa hilirisasi, rakyat hanya menikmati segelintir manfaat dari kekayaan alam.

Pemerintah memahami hilirisasi sepatutnya sudah dilakukan sejak lama. Hilirisasi memiliki tujuan baik yakni untuk memberikan nilai tambah ekonomi atas kekayaan alam, menciptakan banyak lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara.

Maka itu, alih-alih gentar, Presiden semakin bersemangat melanjutkan hilirisasi. Proses pengolahan bahan mentah tambang akan dilanjutkan ke komoditas lain seperti bauksit, tembaga, timah, dan emas.

“Baru 2 bulan lalu kita kalah tapi keberanian kita hilirisasi barang-barang mentah itu yang terus kita lanjutkan meski kita kalah di WTO,” tegas Jokowi di Jakarta (27/11).

Tidak hanya nikel, Indonesia terus menunjukkan keseriusan dalam mendorong komoditas tambang lainnya. Upaya hilirisasi itu ditunjukkan dengan getolnya pemerintah dan swasta membangun instalasi pemurnian dan pengolahan (smelter).

Saat ini Indonesia sudah memiliki 21 smelter, dan direncanakan akan bertambah tujuh smelter pada tahun ini. Sebanyak 21 smelter tersebut terdiri atas 15 smelter nikel, dua smelter bauksit, 1 smelter mineral besi, 2 smelter tembaga, dan 1 smelter mineral mangan.

Tidak Persulit Investor

Pada bagian lain, Presiden meminta para investor tidak dipersulit untuk menanamkan modalnya baik di pusat maupun daerah. Jokowi berkata, bahwa investor saat ini menjadi rebutan semua negara.

"Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara, oleh sebab itu, jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya gak mau dengar lagi ada yang mempersulit, baik di pusat maupun di daerah. Baik di pusat di provinsi di kabupaten maupun di kota, semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, kepercayaan para investor jangan sampai hilang karena salah memperlakukan. Dia bilang, kebijakan untuk investor harus di implementasikan dengan baik. "Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh, trustnya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari policy-policy yang telah kita ambil. Jangan sampai ada yang terganggu," ujarnya.

"Kepercayaan yang sudah kita dapatkan, jangan sampai hilang gara-gara kita salah men-treatment salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita, karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi," sambungnya.

Kepala negara mengajak semua pihak untuk terus mempelajari cara negara lain bisa ramai mendapatkan investor. Salah satu caranya, investor bisa diberikan insentif tambahan maupun tax holiday.

"Kenapa lebih berbondong-bondong ke sana, tidak berbondong-bondong ke sini, ada kebijakan tambahan, ada insentif tambahan, kita pelajari. Tax holiday, diberikan perlakuan-perlakuan yang lebih baik. Kita pelajari semuanya. Tapi kalau nanti di dalam pelaksanaan, masih ada yang ganggu-ganggu ya sudah buyar semuanya yang namanya policy kebijakan yang kita telah desain,” tutur Jokowi.

Presiden juga mengingatkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia agar target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliu dapat terealisasi. Jokowi menyampaikan akan ada konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi jika target realisasi investasi tidak tercapai.

"Tahun 2022 Rp1.200 triliun, tadi pak menteri investasi menyampaikan pasti tercapai tapi kita lihat nanti di akhir tahun. Jangan 'tercapai-tercapai' nanti kalau enggak tercapai mohon maaf Pak enggak bisa, mohon maaf mohon maaf, ini target-target," ujarnya.

Jokowi mengatakan, jika target investasi Rp1.200 tidak tercapai, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi akan terkerek ke bawah. Dia merujuk pada pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022, sebesar 5,72 persen. Angka ini menurut Jokowi patut diwaspadai agar tidak mengalami penurunan akibat tidak mencapai target.

Jokowi menuturkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi 2023 dapat dicapai melalui investasi. Sehingga, dia menekankan Kementerian Investasi agar target yang ditetapkan dapat ditembus optimal. "Begitu target Rp1.200 enggak tercapai pertumbuhan ekonomi kita ikut turun hati-hati, karena investasi menjadi kunci," ujarnya. bari/mohar/fba