Jakarta-Pemerintah melalui asumsi makro APBN 2023 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada tahun depan. Namun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka kemungkinan bila proyeksi itu berubah, seiring situasi yang kelak terjadi. Sementara itu, kalangan pengusaha mengkaji opsi untuk menahan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Ini dilakukan apabila pengusaha belum mampu menerapkan kenaikan upah.

NERACA

Suahasil menekankan, pemerintah berkomitmen menjaga target pertumbuhan ekonomi 5,3%. Kendati pun proyeksi yang disusun pada September 2022 itu bisa berubah, lantaran adanya prediksi pelemahan ekonomi global di tahun depan.

Menurut dia, pelaksanaan APBN 2023 baru betul-betul akan dimulai pada Januari 2023. Pada saat bersamaan, pemerintah juga akan terus melakukan penyesuaian dengan kondisi ekonomi yang terjadi sampai akhir 2022.

"Saat kita mikir di September 2022 itu 5,3%. Tapi ketika kita melaksanakan, kita harus aware ke seluruh gerak ekonominya. Maka APBN kita desain 5,3%, pelaksanaannya kita perhatikan mulai Januari," ujar Suahasil dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (29/11).

Dia pun tak menutup kemungkinan target pertumbuhan 5,3% gagal terealisasi, karena sejumlah negara dunia berpotensi resesi. Meskipun, Indonesia kini tengah menikmati masa pemulihan hingga mampu mencapai level pertumbuhan ekonomi 5,72% di kuartal III-2022.

"Jadi optimis, waspada, dua ini menjadi payung gerak kita di 2023. Optimis karena pemulihan jalan, kegiatan ekonomi jalan. Tapi kita waspada terhadap variabel-variabel harga yang berubah sangat cepat di dunia internasional," ujarnya.

Kendati pun begitu, pemerintah disebutnya terus mencermati berbagai macam faktor yang berpotensi menekan perekonomian global. Termasuk kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) hingga semakin ketatnya likuiditas perekonomian.

"Kita sangat-sangat aware dengan kondisi ekonomi dunia, pengetatan likuiditas di AS, menaiknya suku bunga beberapa kali. Maka, kita perhatikan ngomong apa dewan gubernur The Fed tersebut, ketika kita terjemahkan ke dalam negeri, maka ada ruang-ruang yang perlu kita waspadai. Tapi, APBN akan terus menjadi shock absorber," ujarnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI mengungkapkan para pengusaha mengkaji opsi untuk menahan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Ini dilakukan apabila pengusaha belum mampu menerapkan kenaikan upah.

"Kalau dulu kan ada namanya asimetris, artinya bagi pengusaha yang belum mampu untuk itu karena situasi bisnisnya belum stabil boleh mengajukan permohonan supaya jangan membayar segitu dulu," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Heber Lolo Simbolon seperti dikutip Antara.

Alasannya pengusaha mengusulkan kenaikan alfa 10 atau 0,1 sehingga besaran UMP 2023 menjadi Rp4,7 juta. Pengusaha, menurut dia, diperkirakan menggunakan UMP yang lama apabila mereka memohon belum dapat melaksanakan UMP yang baru.

Sedangkan Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi Rp4,9 juta atau skala penghitungan alfa sebesar 0,2 atau 20 sesuai skema Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

Kadin DKI mengusulkan kenaikan UMP 2024 sebesar 5,1%, sedangkan Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi 5,6%. Menurut dia, pelaku usaha yang belum stabil kondisi ekonominya di antaranya perhotelan, tekstil, dan ekspor impor. "Memang sudah merangkak naik (kondisi ekonomi usaha) tapi kalau stabil itu belum, masih banyak sektor yang belum stabil," ujarnya.

Pihaknya mempertanyakan besaran acuan UMP tahun berjalan sebesar Rp4,6 juta yang tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021. Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI membatalkan Kepgub tersebut dan putusan itu dikuatkan dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI. "Sesuai amanah PTUN karena begitu dulu digugat Apindo maka Kepgub 1517 itu dikalahkan PTUN dan disuruh mengubah angka UMP di Jakarta," ujar Heber.

Insentif bagi Investor

Di tengah situasi ekonomi global, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan insentif bagi investor dan industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor. Pemberian ini menjadi salah satu dari empat langkah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

"Berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara daring dalam rapat koordinasi monitoring evaluasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 di Jakarta, kemarin.

Inpres Nomor 2/2022 terkait dengan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Selain itu, dia menilai perlu peningkatan produk dalam negeri yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kemudian, perlu ada percepatan proses digitalisasi untuk peningkatan penyerapan produk dalam negeri dan produk UMK dan koperasi.

Dalam langkah tersebut, turut juga termasuk penggunaan kartu kredit pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah lainnya adalah peningkatan riset untuk menciptakan industri yang mampu mensubstitusi produk impor.

Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, kata Presiden Jokowi, maka akan bertambah lapangan kerja dan menjadi stimulus bagi industri-industri kecil. "Sehingga perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan," ujarnya.

Menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), capaian penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai angka Rp547 triliun atau 44,9%. Porsi 44,9% itu, kata Presiden Jokowi, sebuah pencapaian yang cukup baik karena sudah melewati target yang dicanangkan sebesar 40%. "Tapi belanja produk dalam negeri tahun 2023 harus lebih tinggi lagi," ujarnya.

Sebelumnya Jokowi juga mendorong Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi atau dikenal dengan task force, untuk menindaklanjuti kesepakatan investasi pada rangkaian Presidensi G20 di Bali. Dia mengatakan, total nilai investasi pada sektor bilateral dan multilateral mencapai US$309,4 miliar.

"Segera ditindaklanjuti dengan membentuk task force untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan karena ada 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai US$238 miliar dan 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai US$71,4 miliar," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (28/11).

Dia menuturkan, peran task force sangat penting agar seluruh proyek program dan inisiatif untuk berinvestasi dapat segera dieksekusi dengan cepat. Selain itu, percepatan investasi memiliki upaya konkret dengan menerbitkan Kompendium Bali. Sebuah panduan investasi di Indonesia. Kompendium Bali bagi Jokowi merupakan perangkat penting kelancaran investasi. bari/mohar/fba